Sidang E-KTP, Saksi: Irman Dikejar-kejar Anggota Komisi II DPR

Reporter

Terdakwa kasus E-ktp, Irman dan Sugiarto. Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, 9 Maret 2017. TEMPO/Maria Fransisca

TEMPO.CO, Jakarta  - Mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman pernah dikejar-kejar oleh anggota Komisi II DPR pada masa-masa pembahasan proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Informasi ini diungkapkan oleh mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraini dalam sidang korupsi proyek e-KTP.

Diah bercerita,  sebelum anggota DPR memasuki masa reses, ia pernah dihubungi oleh anggota Komisi II DPR Miryam S. Haryani yang menanyakan keberadaan Irman. "Beliau (Miryam) mencari Pak Irman karena nggak pernah ketemu," kata Diah di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 16 Maret 2017.

Baca: Sidang E-KTP, Eks Sekjen Kementerian Dalam Negeri Akui Terima Duit US$ 500 Ribu

Karena merasa tak bertugas untuk menyampaikan, lantas Diah menyarankan agar Miryam mendatangi Irman langsung ke kantornya di Kalibata. Percakapan itu dilakukan melalui telepon.

Selain menghubungi lewat telepon, Miryam juga pernah mendatangi Diah di ruang kerjanya di lantai tiga Kementerian Dalam Negeri. Saat itu, Miryam kembali mengeluh bahwa Irman sangat susah dicari. "Saya pusing, saya dikejar-kejar anggota Komisi II yang mau reses," ujar Diah menirukan Miryam.

Hakim menanyakan kenapa Miryam dikejar-kejar oleh anggota Komisi II lainnya, namun, Diah tidak tahu apa jawabannya. "Saya tidak tahu Yang Mulia. Tidak ada penjelasan," katanya.

Simak: Sidang E-KTP, Gamawan Fauzi Akui Terima Rp 1,5 Miliar, Namun...

Hakim lalu membacakan berita pemeriksaan Diah. Kepada penyidik, Diah mengatakan bahwa anggota Komisi II DPR melalui Miryam meminta bantuan untuk biaya reses berupa uang kepada Irman. Diah membenarkan. Menurut dia, permintaan uang dari anggota Komisi II itu ditujukan kepada Irman. "Jadi ditujukan ke Pak Irman," ucap dia.

Diah melanjutkan, saat itu Irman sempat bertanya kepada dia, "Reses itu minta bantuan berupa jajan atau uang ya, Bu?" Lalu dijawab Diah, "Kalau anak kecil ya jajan, kalau orang dewasa ya bukan jajan."

Pada perkara korupsi e-KTP, Irman diduga bersama-sama dengan Sugiharto, Diah Anggraini, Setya Novanto, Andi Agustinus alias Andi Narogong dan beberapa orang lainnya diduga memperkaya diri sendiri dan orang lain sehingga menyebabkan negara rugi Rp 2,3 triliun.

Lihat: Sidang E-KTP, Chairuman Bantah DPR Usulkan Anggaran E-KTP

KPK menyatakan menemukan bukti sebanyak 49 persen dari total Rp 5,9 triliun nilai proyek telah dijadikan bancakan di kalangan anggota DPR, pejabat Kementerian Dalam Negeri, dan pihak swasta.

Sebelumnya, Miryam  yang namanya ikut disebut dalam dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik mengaku menghormati proses hukum.

"Itu kan disebut dalam dakwaan dan saya menghormati proses hukum," ujarnya ketika ditemui usai pelantikan pengurus  Srikandi Hanura Jawa Timur dan Srikandi Hanura  kabupaten/kota se-Jawa Timur di Surabaya, Sabtu, 11 Maret 2017.

MAYA AYU PUSPITASARI






Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

18 September 2022

Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

Surya Darmadi menyatakan dirinya seharusnya hanya mendapatkan sanksi administratif, bukan pidana.


Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

22 April 2022

Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

Berharap Majelis Hakim tidak dapat diintervensi oleh pihak-pihak yang beritikad jahat


Di Sidang Tipikor, Netanyahu Mengklaim Dirinya Dijebak

24 Mei 2020

Di Sidang Tipikor, Netanyahu Mengklaim Dirinya Dijebak

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berusaha tampil tak bersalah di sidang tindak pidana korupsi. Ia mengklaim polisi korup menjebaknya.


Surati Presiden dan DPR, KPK Minta UU Tipikor Direvisi

19 Desember 2019

Surati Presiden dan DPR, KPK Minta UU Tipikor Direvisi

Agus Rahardjo menilai, UU Tipikor sebenarnya lebih penting dibandingkan UU KPK.


Data ICW: Tilep Rp 29,41 Triliun, Ribuan Koruptor Divonis Ringan

3 Mei 2018

Data ICW: Tilep Rp 29,41 Triliun, Ribuan Koruptor Divonis Ringan

Hanya 300 dari 1.032 terdakwa pada semester 2 tahun 2017 yang dituntut hukuman di atas 4 tahun.


Pengusaha, Kontraktor Wisma Atlet Dituntut 7 Tahun Penjara

30 Oktober 2017

Pengusaha, Kontraktor Wisma Atlet Dituntut 7 Tahun Penjara

Mantan Direktur PT DGI, Dudung Purwadi, adalah terdakwa kasus korupsi proyek rumah sakit di Universitas Udayana dan pembangunan Wisma Atlet Palembang.


Pengadilan Tinggi Bebaskan Dahlan Iskan, Hakim Tidak Satu Suara

6 September 2017

Pengadilan Tinggi Bebaskan Dahlan Iskan, Hakim Tidak Satu Suara

"Karena kalah jumlah, majelis hakim memutuskan bahwa banding Dahlan dikabulkan," ujarnya.




Kasus E-KTP, Farhat Abbas Bilang Miryam Ditekan Anggota DPR

4 September 2017

Kasus E-KTP, Farhat Abbas Bilang Miryam Ditekan Anggota DPR

Farhat Abbas mengaku mendengar cerita dari Elza Syarief soal alasan pencabutan Berita Acara Pemeriksaan Miryam S Haryani.


Kasus Suap Hakim MK, Patrialis Akbar Akan Divonis Hari Ini  

4 September 2017

Kasus Suap Hakim MK, Patrialis Akbar Akan Divonis Hari Ini  

Jaksa menuntut Patrialis dengan pidana 12,5 tahun. Terdakwa perantara Patrialis dan Hariman, Kamaludin, juga akan divonis hari ini.


Fahd El Fouz Terima Dituntut Penjara, tapi Keberatan dengan Pasal  

31 Agustus 2017

Fahd El Fouz Terima Dituntut Penjara, tapi Keberatan dengan Pasal  

Fahd El Fouz menerima tuntutan 5 tahun bui dari jaksa dalam kasus suap proyek di Kementerian Agama. Namun dia keberatan dengan pasal yang dikenakan.