FITRA: Partisipasi Masyarakat dalam Kontrol APBD Masih Rendah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekjen FITRA, Yenny Sucipto. youtube.com

    Sekjen FITRA, Yenny Sucipto. youtube.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto, menilai keterlibatan masyarakat dalam transparansi anggaran daerah (APBD) masih bersifat formalitas. Menurut dia, keterlibatan masyarakat dan transparansi anggaran bisa mengurangi potensi korupsi.

    "Yang terjadi beberapa kabupaten atau kota masih rendah berkomitmen dalam melibatkan masyarakat dalam proses negosiasi," kata Yenny setelah peluncuran Survei FITRA tentang Tata Kelola Anggaran Daerah 2016 di Hotel Arya Duta, Jakarta, Kamis 16 Maret 2017.

    Baca juga: FITRA Kritik Rp 514 Miliar Anggaran Perjalanan Pejabat Riau

    Menurut Yenny, hampir di seluruh kabupaten atau kota ini sudah memiliki kesadaran terkait transparansi anggaran. Namun, kata dia, tidak disertai partisipasi masyarakat. "Ini berakibat pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam kontrol APBD," kata dia.

    Ia berharap adanya kontrol masyarakat daerah dalam proses anggaran sejak perencanaan dan pembahasan anggaran. "Sehingga pembahasan anggaran tidak dimanfaatkan elite politik," kata Yenny.

    FITRA merilis daerah-daerah terbaik dalam tata kelola anggaran. Kabupaten Kebumen menjadi daerah dengan indeks transparansi tertinggi. Sementara Kabupaten Bone menjadi daerah indeks partisipasi tertinggi dan daerah dengan indeks responsif tertinggi.

    Simak pula: FITRA Tolak Kenaikan Pajak Kendaraan Karena Alasan Ini

    Selain itu, FITRA menetapkan Kabupaten Kulon Progo dengan predikat indeks akuntabilitas tertinggi. Sementara itu, Kota Surabaya dipilih sebagai daerah dengan kinerja keuangan daerah terbaik.

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan syarat keterbukaan menjadi keharusan daerah dalam merencanakan program dan anggarannya. Tujuannya, memonitor tata kelola anggaran di daerah. "Banyak lembaga swasta, lembaga sosial, harus ikut memonitor," ujar Tjahjo.

    Pemerintah daerah, kata Tjahjo, perlu memacu sistem local budget dengan melibatkan masyarakat, seperti dalam alokasi bantuan desa. "Warga desa harus tahu, anggaran desa ini untuk apa, bagaiamana saya bisa terlibat dan bisa ikut mengorganisir," ujar dia.

    ARKHELAUS W.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Fahri Hamzah Dari PKS Ke Partai Gelora Indonesia

    Partai Gelora Indonesia didirikan di antaranya oleh Fahri Hamzah dan Anis Matta pada, 28 Oktober 2019. Beberapa tokoh politik lain ikut bergabung.