Sidang E-KTP, Chairuman Bantah DPR Usulkan Anggaran E-KTP  

Reporter

Cagub Sumut nomor urut 3, Chairuman Harahap. ANTARA/Irsan Mulyadi

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Chairuman Harahap membantah DPR mengusulkan perubahan sumber anggaran proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP dari pinjaman hibah luar negeri (PHLN) menjadi anggaran murni. Menurut dia, usulan perubahan itu disampaikan pemerintah.

"Semua anggaran itu usul pemerintah untuk membuat pagu anggaran. Pemerintah ajukan ke DPR, kami bahas untuk membuat pagu anggaran," kata Chariuman saat bersaksi dalam sidang korupsi e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 16 Maret 2017.

Baca juga:
Laporkan Setya Novanto, MAKI Klaim Punya Bukti Foto Pertemuan

Chairuman mengatakan rapat dengar pendapat antara Kementerian Dalam Negeri dan DPR lah yang menghasilkan kesimpulan anggaran proyek e-KTP menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). "Dari pembahasan dibuat kesimpulan, sistemnya begitu," kata dia.

Keterangan Chairuman ini berbanding terbalik dengan kesaksian mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Pada sidang yang sama, Gamawan mengatakan pengubahan sumber anggaran e-KTP merupakan usulan dari DPR.

Baca pula:
Menteri Tjahjo Akui Presiden Marah Soal Kasus E-KTP

Gamawan menjelaskan permintaan dari DPR itu disampaikan saat ia menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR setelah 19 hari ia menjabat. Pada rapat kerja itu, salah satu yang dibahas adalah mengenai proyek e-KTP.

"Terkait dengan e-KTP, DPR minta supaya dianggarkan dengan APBN murni, karena saya pernah dengar itu pakai dana hibah, saya juga pernah baca di Oktober, Pak menteri sebelumnya juga pernah mengusulkan itu," kata Gamawan.

Simak pula:
Ditanya Duit Rp 50 Juta di Sidang E-KTP, Gamawan: Itu Honor
Sidang E-KTP, Eks Sekjen Kementerian Dalam Negeri Akui Terima Duit US$ 500 Ribu

Berdasarkan surat dari menteri sebelumnya dan permintaan DPR itu, kata Gamawan, dia lalu melapor kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Presiden minta ini dirapatkan dulu," katanya.

Entah mana yang benar. Pada akhirnya proyek senilai Rp 5,9 triliun ini diputuskan menggunakan dana APBN 2011-2012. Namun, hingga kini proyek e-KTP belum tuntas. Malahan, KPK mengendus bahwa proyek ini telah dikorupsi sehingga menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun.

MAYA AYU PUSPITASARI






Anggota Komisi Hukum DPR Desak Aparat Cari Aktor Intelektual di Balik Bom Polsek Astana anyar

22 jam lalu

Anggota Komisi Hukum DPR Desak Aparat Cari Aktor Intelektual di Balik Bom Polsek Astana anyar

Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mendesak Kapolda Jawa Barat Irjen Suntana mengusut tuntas tragedi bom Polsek Astana anyar yang terjadi pagi ini.


Staf KSP Gembira RKUHP Disahkan DPR, Anggap Langkah Nyata Reformasi Hukum Pidana

1 hari lalu

Staf KSP Gembira RKUHP Disahkan DPR, Anggap Langkah Nyata Reformasi Hukum Pidana

Jaleswari mengatakan pengesahan RKUHP beperan mencegah disparitas hukum pidana antara satu dengan yang lainnya.


Menkumham Bakal Bentuk Tim untuk Sosialisasi KUHP Baru ke Masyarakat

1 hari lalu

Menkumham Bakal Bentuk Tim untuk Sosialisasi KUHP Baru ke Masyarakat

Menkumham Yasonna Laoly mengatakan akan membentuk tim sosialisasi KUHP yang baru disahkan kemarin. Tim akan ke daerah-daerah.


CISDI Soal RKUHP yang Baru Disahkan: Relawan Kesehatan Seksual Rentan Alami Kriminalisasi

1 hari lalu

CISDI Soal RKUHP yang Baru Disahkan: Relawan Kesehatan Seksual Rentan Alami Kriminalisasi

CISDI menyebut RKUHP yang baru disahkan kemarin luput mempertimbangkan perspektif kesehatan masyarakat dalam proses pembahasannya.


Menkumham Tak Mau Nasihat Pendemo RKUHP di DPR: Enggak Ada Gunanya

1 hari lalu

Menkumham Tak Mau Nasihat Pendemo RKUHP di DPR: Enggak Ada Gunanya

Menkumham Yasonna Laoly menyatakan tak ada gunanya memberikan nasihat kepada para penolak pengesahan RKUHP.


RKUHP Disahkan DPR, Mahfud Md: Bagus

1 hari lalu

RKUHP Disahkan DPR, Mahfud Md: Bagus

Menkopolhukam Mahfud Md menilai pengesahan RKUHP hari ini sudah bagus.


Polisi Mulai Usir Massa Aksi Tolak Pengesahan RKUHP dari Gedung DPR

1 hari lalu

Polisi Mulai Usir Massa Aksi Tolak Pengesahan RKUHP dari Gedung DPR

Masa Aksi penolakan pengesahan RKUHP diminta meninggalkan Gedung DPR karena dianggap sudah melewati batas waktu untuk berdemonstrasi.


Pengesahan RKUHP, Diwarnai Aksi Protes Pendirian Tenda di Depan Gedung DPR

1 hari lalu

Pengesahan RKUHP, Diwarnai Aksi Protes Pendirian Tenda di Depan Gedung DPR

DPR dan pemerintah tetap mengesahkan RKUHP meskipun mendapatkan tentangan dari berbagai pihak.


RKUHP Disahkan, Menkumham Janji Akan Sosialisasikan ke Berbagai Pihak

1 hari lalu

RKUHP Disahkan, Menkumham Janji Akan Sosialisasikan ke Berbagai Pihak

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berjanji akan mensosialisasikan RKUHP yang baru disahkan ke berbagai pihak.


Momen Anggota PKS Adu Mulut dengan Dasco Bahas RKUHP: Jangan Jadi Diktaktor!

1 hari lalu

Momen Anggota PKS Adu Mulut dengan Dasco Bahas RKUHP: Jangan Jadi Diktaktor!

Iskan menolak diam saat melakukan interupsi pengesahan RKUHP. Ia dan Dasco berbicara di saat yang bersamaan dan memotong satu sama lain.