Sidang E-KTP, Eks Sekjen Kementerian Dalam Negeri Akui Terima Duit US$ 500 Ribu  

Diah Anggraini, Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri. Tempo/Jati Mahatmaji

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Sekretaris Jenderal Dalam Negeri Diah Anggraini mengaku menerima uang US$ 300 ribu hasil korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dari mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman. Pengakuan ini disampaikan Diah saat bersaksi dalam sidang kasus korupsi e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 16 Maret 2017.

Sebelum menerima uang US$ 300 ribu, Diah membenarkan bahwa Irman meneleponnya. Dalam percakapan antara Diah dan Irman yang dibacakan majelis hakim, Irman berujar, "Bu, ada tujuh, jadi mau dibuat tiga tiga satu, karena Sugiharto ikut kerja." Lantas Diah menjawab, "Ya sudah, terserah Pak Irman."

Baca juga: Sidang E-KTP, Gamawan: Usulan Anggaran dari DPR dan Menteri Lama

Diah menjelaskan, percakapan telepon itu terjadi sekitar akhir 2013. Saat diberi tahu Irman ingin bagi-bagi rezeki, Diah mengaku tidak menanyakan asal usul uang. Ia mengaku belum sadar bahwa yang dimaksud “tiga tiga satu” terkait dengan e-KTP.

Beberapa hari kemudian, anggota staf Irman mengunjungi Diah dengan membawa duit US$ 300 ribu. "Bu, ini saya diutus Pak Irman," ujar Diah menirukan anggota staf Irman yang membawa titipan Irman. Diah tidak mempertanyakan ihwal pemberian itu. "Awalnya, saya enggak punya pikiran negatif."

Selang beberapa hari, Andi Agustinus alias Andi Narogong, pengusaha penggarap tender e-KTP, menemui Diah sambil membawa US$ 200 ribu. Diah terkejut. Ia lantas terpikir dengan pemberian Irman.

Simak pula: Sidang E-KTP, Gamawan Fauzi Akui Terima Rp 1,5 Miliar, Namun...

"Apa ini uang e-KTP?" ucap Diah mengulang pertanyaannya kepada Andi. Namun Andi membantah. Menurut Diah, Andi saat itu hanya menuturkan itu adalah rezeki dari usahanya. Andi lantas meninggalkan uang itu di meja.

Dua hari kemudian, Diah bertemu dengan Irman di Jalan Medan Merdeka Utara. "Saya bilang, ini dari Pak Irman ada, dari Pak Andi ada, saya ingin kembalikan," ujarnya.

Namun, tutur Diah, saat itu Irman menolak pengembalian uang oleh Diah. Bahkan Diah mengatakan Irman mengancamnya. "Tolong jangan dikembalikan, Bu. Kalau Ibu kembalikan, artinya Ibu bunuh diri. Kalau saya ditembak mati pun, saya enggak akan ngaku terima uang," kata Irman, seperti yang ditirukan Diah.

Lihat juga: Sidang E-KTP, Wakil Ketua KPK Isyaratkan Ada Tersangka Berikutnya

Diah lantas merasa diancam dan takut. Ia lalu bertanya alamat rumah Andi kepada Irman, tapi tak diberi tahu. "Saya bingung mau kembalikan ke mana," ujarnya.

Setahun berselang, Diah baru tahu bahwa uang yang diberikan Irman dan Andi merupakan duit korupsi e-KTP.

Hakim Jhon Halasan Butar Butar bertanya, kenapa Diah tidak melapor, bukannya malah menyimpan uang itu selama setahun? "Karena saya takut, Yang Mulia," ujar Diah.

Pada surat dakwaan dugaan korupsi e-KTP, Diah disebut bersama-sama dengan Irman, Sugiharto, Andi Narogong, dan Setya Novanto memperkaya diri sendiri serta orang lain menggunakan duit anggaran e-KTP, sehingga membuat negara rugi Rp 2,3 triliun.

MAYA AYU PUSPITASARI

Video Terkait: Sidang E-KTP, Mantan Mendagri Gamawan Fauzi Klarifikasi Duit Rp 50 Juta






Mendagri Tegaskan Kepulauan Widi Tidak Boleh Pindah ke Tangan Asing

12 jam lalu

Mendagri Tegaskan Kepulauan Widi Tidak Boleh Pindah ke Tangan Asing

Kemedagri sudah mengecek status PT LII dan saat ini izinnya dibekukan.


Kinerja Satgas Dukcapil Kemendagri Bantu Penyintas Gempa Cianjur Raih Apresiasi

21 jam lalu

Kinerja Satgas Dukcapil Kemendagri Bantu Penyintas Gempa Cianjur Raih Apresiasi

Kerja cepat ini mengikuti arahan Mendagri Tito Karnavian agar mempermudah proses data kependudukan.


Stok Blangko E-KTP di Jakarta Kosong, Baru Tersedia Tahun Depan

2 hari lalu

Stok Blangko E-KTP di Jakarta Kosong, Baru Tersedia Tahun Depan

Pemerintah akan memberikan Surat Keterangan Pengganti E-KTP atau menerbitkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).


Ketua Umum MIPI Lantik Pengurus Cabang Sulawesi Selatan

5 hari lalu

Ketua Umum MIPI Lantik Pengurus Cabang Sulawesi Selatan

Ketua Umum MIPI, Bahtiar mengapresiasi dukungan Pemprov Sulsel. Menandakan seluruh jajaran dituntun oleh ilmu pemerintahan.


Kemendagri Dukung Festival Al Quran Braille dan Dzikir bersama Seribu Tunanetra

5 hari lalu

Kemendagri Dukung Festival Al Quran Braille dan Dzikir bersama Seribu Tunanetra

Kegiatan berlangsung di Masjid Istiqlal dan berlanjut di Hall Balairung Jakarta.


Mendagri Periksa Kesiapan Acara Puncak Sail Tidore 2022

11 hari lalu

Mendagri Periksa Kesiapan Acara Puncak Sail Tidore 2022

Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab sebagai Ketua Pelaksana Perayaan Puncak Sail Tidore 2022.


Kamboja Belajar Layanan di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Akan Ditiru

12 hari lalu

Kamboja Belajar Layanan di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Akan Ditiru

DKI Jakarta menerima kunjungan Kementerian Dalam Negeri Kamboja, Transparency International Cambodia, dan Action Aid Cambodia.


Bahas UMP DKI 2023, Heru Budi: Penghitungannya Harus di Atas Inflasi

19 hari lalu

Bahas UMP DKI 2023, Heru Budi: Penghitungannya Harus di Atas Inflasi

Pj DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan sudah membahas kenaikan UMP DKI 2023 bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan


Kemendagri Rampungkan 797 Segmen Batas Daerah

26 hari lalu

Kemendagri Rampungkan 797 Segmen Batas Daerah

Penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan.


Kemendagri Apresiasi Pemda yang Percepat Penyelesaian Batas Daerah

26 hari lalu

Kemendagri Apresiasi Pemda yang Percepat Penyelesaian Batas Daerah

Dengan batas daerah yang jelas, maka luas wilayah dapat dihitung dengan pasti.