KH Hasyim Muzadi Meninggal,Pelayat Berdatangan ke Ponpes Al-Hikam  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Wakil Presiden, Jusuf Kalla berjalan bersama mantan ketua Umum PBNU, Hasyim Muzadi saat menghadiri acara Istighosah Kubro yang bertemakan, Doa untuk Indonesia di lapangan Parkir Timur, Senayan Jakarta, 4 Juli 2014. TEMPO/Imam Sukamto

    Calon Wakil Presiden, Jusuf Kalla berjalan bersama mantan ketua Umum PBNU, Hasyim Muzadi saat menghadiri acara Istighosah Kubro yang bertemakan, Doa untuk Indonesia di lapangan Parkir Timur, Senayan Jakarta, 4 Juli 2014. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Malang - Gelombang petakziah berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada anggota Dewan Pertimbangan Presiden Kiai Haji Hasyim Muzadi. Ribuan santri, saudara, keluarga, tetangga dan warga Nahdliyyin mendatangi Pesantren Al Hikam Jalan Cengger Ayam Nomor 14, Kota Malang, Kamis 16 Maret 2017.

    Jenazah telah disalatkan di masjid pesantren Al Hikam. Salat jenazah dilakukan secara bergelombang. Tahap pertama tokoh NU asal Malang Kiai Haji Chamzawi menjadi imam salat jenazah.

    Baca : Jenazah KH Hasym Muzadi Akan Dimakamkan di Pesantren Al Hikam

    "Jenazah rencananya bakal dimakamkan di Pesantren Al Hikam Depok," kata santri Al Hikam, Ali Wafa. Dia menyebutkan bekas Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini kritis pukul 02.00. Sedangkan kepastian Kiai Haji Hasyim Muzadi meninggal pukul 06.15.

    Doa, tahlil dan tahmid berkumandang di rumah duka. Sejumlah pejabat seperti Wali Kota Malang, Mochamad Anton dan Kepala Kepolisian Resor Malang Kota Ajun Komisaris Besar Dicky Hendarsono juga terlihat di antara para petakziah.

    Sementara jurnalis dilarang masuk, sejumlah anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Gerakan Pemuda Ansor berjaga. Jurnalis hanya diperbolehkan mengambil gambar dan berada di luar pagar pesantren.

    EKO WIDIANTO

    Simak juga : KH Hasyim Muzadi: Indonesia Membutuhkan Orang Tua

    Video Terkait: KH Hasyim Muzadi: Ulama, Dosen, Politisi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    RZWP3K

    Sebanyak 21 provinsi telah menerbitkan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dianggap tak berpihak pada nelayan.