TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau PP KAMMI mendesak KPK untuk mengusut tuntas kasus e-KTP. Sebab, kasus ini menyeret banyak nama pemangku jabatan penting.
"Jangan sampai ini hanya sebatas festivalisasi saja," kata Ketua umum PP KAMMI Kartika Nur Rakhman dalam keterangan tretulisnya, Rabu, 15 Maret 2017.
Baca juga:
Menteri Tjahjo Akui Presiden Marah Soal Kasus E-KTP
KPK Tengah Usut Kasus Lebih Besar dari E-KTP, Agus: Duit Besar
Kartika mengatakan, KPK harus tegas dan berani mengungkap sejumlah nama yang disebut terlibat dalam mega korupsi ini tanpa pandang bulu. Apalagi nama-nama tersebut saat ini ada yang tengah menjabat sebagai anggota legislatif dan eksekutif, termasuk kepala daerah.
Sementara itu, Ketua Departemen Advokasi Kebijakan Publik Bayu Anggara menyatakan kasus ini menimbulkan kekecewaan dari kalangan masyarakat. Sebab, sejak awal proses pengurusan e-KTP ini dinilai rumit bagi masyarakat.
Selain harus mengurus ulang hingga menunggu berbulan-bulan hingga KTP-nya selesai. "Ada pula yang belum jadi hingga saat ini, ternyata ada uang negara yang dirampok dalam kebijakan e-KTP ini," kata Bayu.
INGE KLARA SAFITRI
Video Terkait:
Brebes Kekurangan 150.000 Blangko KTP Elektronik
Kasus E-KTP: BEM SI Beri Dukungan ke KPK Usut Tuntas Korupsi E-KTP