KAMMI Desak KPK Bongkar Tuntas Korupsi E-KTP  

Reporter

Sejumlah aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) membawa poster saat berunjukrasa di perempatan vetaran, Malang, Jawa Timur, Rabu (1/8). ANTARA/Ari Bowo Sucipto

TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau PP KAMMI mendesak KPK untuk mengusut tuntas kasus e-KTP. Sebab, kasus ini menyeret banyak nama pemangku jabatan penting.

"Jangan sampai ini hanya sebatas festivalisasi saja," kata Ketua umum PP KAMMI Kartika Nur Rakhman dalam keterangan tretulisnya, Rabu, 15 Maret 2017.

Baca juga:

Menteri Tjahjo Akui Presiden Marah Soal Kasus E-KTP

KPK Tengah Usut Kasus Lebih Besar dari E-KTP, Agus: Duit Besar  

Kartika mengatakan, KPK harus tegas dan berani mengungkap sejumlah nama yang disebut terlibat dalam mega korupsi ini tanpa pandang bulu. Apalagi nama-nama tersebut saat ini ada yang tengah menjabat sebagai anggota legislatif dan eksekutif, termasuk kepala daerah.

Sementara itu, Ketua Departemen Advokasi Kebijakan Publik Bayu Anggara menyatakan kasus ini menimbulkan kekecewaan dari kalangan masyarakat. Sebab, sejak awal proses pengurusan e-KTP ini dinilai rumit bagi masyarakat.

Selain harus mengurus ulang hingga menunggu berbulan-bulan hingga KTP-nya selesai. "Ada pula yang belum jadi hingga saat ini, ternyata ada uang negara yang dirampok dalam kebijakan e-KTP ini," kata Bayu.

INGE KLARA SAFITRI

Video Terkait:
Brebes Kekurangan 150.000 Blangko KTP Elektronik
Kasus E-KTP: BEM SI Beri Dukungan ke KPK Usut Tuntas Korupsi E-KTP






KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

5 jam lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

6 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

8 jam lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

9 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

1 hari lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

1 hari lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

1 hari lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

1 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

1 hari lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.