KB Menjadi Program Pengentasan Kemiskinan dari BKKBN

Reporter

Editor

Saroh mutaya

Ekspresi seorang perempuan saat petugas kesehatan memasang KB Susuk (Implan) kepada seorang akseptor KB di kantor Kelurahan Karunrung Makassar, 26 Maret 2015. BKKBN Makassar giat melakukan sosialisasi dan program KB keliling guna menekan laju pertumbuhan penduduk Makassar yang mencapai 1,65 persen pertahunnya. TEMPO/Fahmi Ali

TEMPO.CO, Solo - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Surya Chandra Surapaty menyatakan untuk mengetaskan kemiskinan di Tanah Air dengan mengendalikan pertumbuhan penduduk menjadi ideal.

"Pengetasan kemiskinan harus lintas sektoral seperti didirikan program kampung keluarga berencana (KB) yang bekerja seperti daerahnya miskin, banyak anak, dan lingkungannya kumuh," kata Surya Chandra Surapaty usai membuka kegiatan Sosialisasi dan Konsultasi Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub-Bidang KB Regional II 2017, di Hotel Sunan Solo, Selasa (14 Maret 2017) malam.

Surya Chandra mengatakan dilaksanakan program Kampung KB tersebut dengan intervensi secara lintas sektoral yang tidaj hanya mengajak seluruh komponen pemerintah, tetapi masyarakat juga diajak untuk disadarkan.

Oleh karena itu, Kampung KB tersebut atau program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tujuannya untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk yang dibuat seimbang atau ideal dengan rata-rata jumlah anak per wanita usia subur 2,1 dan membuat penduduk itu berkualias.

Ia mengemukakan pertumbuhan penduduka Indonesia sekarang rata-rata masing sekitar 1,49 persen 2016 atau masih terhitung tinggi.

Pada tahun ini, lanjut dia, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 dengan rata-rata jumlah anak per wanita usia subur 2,6 dan kini rata-rata mencapai 2,3, sedangkan target idealnya 2,1 atau dua anak saja.

Menurut dia, untuk menjadi penduduk tersebut berkualitas jika ditinjau dari segi kompetensi dan karakter. Kompetensi antara lain dengan meningkatkan pendidikan dan menambah fasilitsa pendidikan, sedangkan karakter dengan revolusi mental berbasis Pancasila.

Hal tersebut, kata dia, mulai dari diri sendiri, lingkungan keluarga, kerja, masyarakat, dan negara.

Presiden yang mencanang kampung KB di Indonesia pada 2016, kata dia, sudah terealisasi setiap kabupaten ada satu kampung KB, dan pada 2017 targetnya setiap kecamatan satu Kampung KB.

"Hal ini, harus dilaksanakan intervensi programnya, sehingga persiapan betul-betul siap dan juga masyarakatnya. Tanpa mengikutkan masyarakat setempat kampung KB tidak akan berhasil," tuturnya.

Menurut dia, Kampung KB tersebut pembangunan langsung ke manusianya dengan disertai program berbagai sektor Kesehatan, pendidikan, perumahan rakyat, lingkungan, kelautan jika di kampung neyanan antara provinsi dan kabupaten, serta kota.

Pada acara Sosialisasi dan Konsultasi Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub-Bidang KB Regional II di Solo tersebut dengan mengambil tema "Kita Tingkatkan Sinergitas Pembiayaan Pusat dan Daerah mendukung Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)".

Kepala BKKBN Jateng Wagino, selaku penitia penyelenggara mengatakan dalam kegiatan Sosialisasi dan Konsultasi Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub-Bidang KB regional II 2017, di Solo diikuti sebanyak 688 peserta dari 22 Provinsi di Indonesia.

"Jumlah peserta ini, terbesar dibanding kegiatan kegitan sebelumnya, dan akan digelar mulai tanggal 14 hingga 16 Maret mendatang," ujar Wagino.


ANTARA



KB



Ova Emilia, Dokter Kandungan Menjadi Rektor UGM Periode 2022-2027

23 Mei 2022

Ova Emilia, Dokter Kandungan Menjadi Rektor UGM Periode 2022-2027

Ova Emilia terpilih sebagai Rektor UGM periode 2022-2027. Ia dokter kandungan dan guru besar Fakultas Kedokteran UGM. Pelantikan 27 Mei 2022.


Cara Memilih Alat Kontrasepsi yang Tepat Sesuai dengan Kebutuhan

26 September 2021

Cara Memilih Alat Kontrasepsi yang Tepat Sesuai dengan Kebutuhan

Memilih alat kontrasepsi yang tepat untuk wanita terkadang tidak mudah. Banyak mitos tentang kontrasepsi yang mudah dipercaya dan bikin bingung.


Britney Spears Ingin Punya Anak Perempuan

27 Juni 2021

Britney Spears Ingin Punya Anak Perempuan

Britney Spears masih punya satu impian yang berlum bisa terwujud, yakni jadi ibu dari seorang gadis kecil yang imut.


Pakar: Perlu ada Insentif dari Cina Untuk Dukung Kebijakan Tiga Anak

1 Juni 2021

Pakar: Perlu ada Insentif dari Cina Untuk Dukung Kebijakan Tiga Anak

Para pakar menyarankan Cina menyiapkan insentif untuk mendukung kebijakan tiga anaknya. Jika tidak, maka tidak akan ada warga yang mau mengikutinya.


Jokowi Setuju Usul Kepala BKKBN Tambah Jumlah Penyuluh KB

28 Januari 2021

Jokowi Setuju Usul Kepala BKKBN Tambah Jumlah Penyuluh KB

Presiden Jokowi menyatakan setuju dengan usul Kepala BKKBN Hasto Wardoyo untuk menambah jumlah penyuluh program KB.


Cara Aman Dapat Layanan Kontrasepsi saat Pandemi, Manfaatkan Aplikasi

25 September 2020

Cara Aman Dapat Layanan Kontrasepsi saat Pandemi, Manfaatkan Aplikasi

Petugas kesehatan layanan kontrasepsi menggunakan APD yakni masker, menjaga jarak dari akseptor, dan menerapkan prosedur layanan dengan perjanjian.


KB Implan Bisa Tahan 3 Tahun, Ini Kelebihan dan Kekurangannya

17 Juni 2020

KB Implan Bisa Tahan 3 Tahun, Ini Kelebihan dan Kekurangannya

Masih banyak hal lain yang perlu Anda ketahui sebelum memutuskan menggunakan KB implan


Kunjungi Bogor, Krisdayanti Puji Penerapan Kampung KB

13 Februari 2020

Kunjungi Bogor, Krisdayanti Puji Penerapan Kampung KB

Aktris sekaligus Politisi PDIP, Krisdayanti Lemos mengunjungi kampung KB di Bogor.


Kata Kepala BKKBN Soal Seruan Gubernur Bali Agar KB 4 Anak

4 Juli 2019

Kata Kepala BKKBN Soal Seruan Gubernur Bali Agar KB 4 Anak

Kepala BKKBN akan berbincang dengan Gubernur Bali I Wayan Koster soal seruan agar masyarakat di Pulau Dewata punya 4 anak.


JK Minta BKKBN Fokus Pengendalian Jumlah Masyarakat Miskin

1 Februari 2019

JK Minta BKKBN Fokus Pengendalian Jumlah Masyarakat Miskin

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta BKKBN untuk fokus pada program pengendalian jumlah pertumbuhan kalangan masyarakat miskin