Fahri Gulirkan Hak Angket E-KTP, Zainudin Golkar: Belum Perlu  

Reporter

Zainudin Amali. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta  - Ketua Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Zainudin Amali mengatakan penggunaan hak angket terkait kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP belum perlu dilaksanakan. Ia berpendapat masalah dugaan korupsi proyek e-KTP lebih baik tetap ada di ranah hukum.

"Kami tidak bisa melarang (hak angket), tapi sudah jelas bahwa angket e-KTP ini belum perlu," kata Zainudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Maret 2017.

Baca: Korupsi E-KTP, Ketua KPK Siap Bersaksi di Pengadilan

Menurut dia, penggunaan hak angket akan membuat masalah e-KTP masuk ke ranah politik. Imbasnya, masyarakat akan beranggapan ada intervensi dari dewan. "Kami tidak mau itu," ucap Zainudin yang juga politikus Partai Golkar.

Menurut Zainudin, fraksinya menginginkan agar penanganan e-KTP ini tetap berjalan apa adanya. Pihaknya tetap mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi agar menjalankan tugas secara profesional. "Bagi pihak yang merasa tidak bersalah ya tidak akan apa-apa," ujarnya.

Wacana hak angket pertama kali disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah. Pasalnya, kasus ini menyeret banyak anggota Dewan.

Simak: Disebut Terlibat E-KTP, Teguh Juwarno: Halusinasi yang Keji

Menurut Fahri, hak angket ini untuk menyelidiki soal perencanaan anggaran, permainan tender, serta pengadaan barang dan jasa dalam proyek e-KTP.

Fahri berujar wacana ini telah ia sampaikan secara informal kepada Presiden Joko Widodo. Menurut dia, presiden banyak belum tahu perkara ini lantaran belum menerima laporan.

Ia berujar presiden kaget saat dirinya memberi tahu soal audit Badan Pemeriksa Keuangan. BPK, kata Fahri, telah tiga kali mengaudit proyek ini dan hasilnya tidak ada masalah. 

AHMAD FAIZ

Video Terkait:
Opini Tempo: Bancakan Uang Negara Proyek E-KTP
Soal Kasus E-KTP Ini Kata Menkumham Yasonna Laoly






Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

10 jam lalu

Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

Taufik Basari menyebut penunjukan Ketua Komnas HAM didasarkan pada semangat untuk mendorong Komnas HAM agar dipimpin sosok perempuan.


Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

11 jam lalu

Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

Ketua Komnas HAM sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik, menyebut keputusan DPR memilih Ketua Komnas melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.


DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

13 jam lalu

DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

Komisi III DPR RI mencabut persetujuan terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang merupakan hasil uji kelayakan pada 18 September 2014.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

16 jam lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

17 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

17 jam lalu

Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Rapat paripurna DPR yang digelar hari ini mengagendakan pengambilan keputusan persetujuan terhadap 9 calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027.


Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

1 hari lalu

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

Komisi X DPR meminta pemerintah untuk melakukan investigasi atas tragedi Kanjuruhan dan harus ada yang bertanggung jawab.


Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

1 hari lalu

Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

Mereka dipilih dari 14 kandidat komisioner Komnas HAM yang telah melakukan fit and proper test.


PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

2 hari lalu

PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

PSHK meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.


PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

2 hari lalu

PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai langkah DPR memberhentikan paksa Hakim Konstitusi Aswanto melanggar konstitusi.