Jokowi Tagih Kecepatan Sertifikasi dan Redistribusi Lahan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan pemasangan atap atau topping off proyek Wisma Atlet Asian Games XVIII 2018 di Kemayoran, Jakarta, 29 Desember 2016. Komplek wisma ini mampu menampung 22.278 atlet beserta tim pendukung untuk pelaksanaan Asian Games XVIII 2018. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan pemasangan atap atau topping off proyek Wisma Atlet Asian Games XVIII 2018 di Kemayoran, Jakarta, 29 Desember 2016. Komplek wisma ini mampu menampung 22.278 atlet beserta tim pendukung untuk pelaksanaan Asian Games XVIII 2018. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya kecepatan sertifikasi dan redistribusi lahan. Kecepatan ini dilakukan karena terkait dengan kebijakan pemerataan ekonomi berkeadilan.

    "Kecepatan sertifikasi lahan agar ini dimatangkan oleh Kementerian Agraria/BPN, oleh Kementerian Kehutanan dan lingkungan hidup. Kembali lagi, kecepatan sertifikasi lahan," kata Jokowi, Rabu, 15 Maret 2017, dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta.

    Baca juga:
    Jokowi Mulai Proses Redistribusi Aset dan Reforma Agraria

    Kecepatan juga diminta pada format kebijakan pembagian lahan. Ini agar sertifikasi dan redistribusi aset menjadi jelas. "Tetapi kalau ini tidak secepatnya digarap lagi secara besar-besaran, ini akan kelamaan dan masyarakat akan menunggu," kata Jokowi. Hal lain yang ditekankan adalah pendampingan setelah pemberian lahan bagi masyarakat.

    Menurut Jokowi, Indonesia bisa melakukan pendampingan dari BUMN yang terkait. Ini bisa dilakukan PTP maupun BRI. Dia mengatakan kecepatan program ini akan membawa manfaat bagi masyarakat. "Saya kira kalau ini bisa dilakukan dengan cepat, masyarakat akan mendapatkan dampak manfaat yang sangat baik," kata Jokowi.

    Baca pula:

    Jokowi: Masih Ada Penguasaan Lahan Besar oleh Korporasi

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofjan Djalil mengatakan pihaknya menargetkan 5 juta hektare sertifikasi lahan selesai tahun ini. "Sampai bulan kedua, mungkin sudah hampir seluruh Indonesia proses pemetaannya sudah oke sampai 2 juta hektare. Tapi kami kan kemarin kekurangan anggaran, jadi 3 juta hektare lagi," kata Sofjan seusai rapat kabinet.

    Sementara untuk redistrubusi aset, dia mengatakan harus ada regulasi yang mengaturnya, yakni berupa Peraturan Presiden. "Perpres itu yang kami tunggu," kata dia. Perrpres itu akan berupa pelepasan kawasan hutan. Sebab, kawasan hutan itu yang saat ini bisa di redistribusi. "Untuk dilepaskan dari kawasan hutan perlu Perpres. Itu yang sedang kami selesaikan," kata dia. Sementara Perpres lainnya yang dibutuhkan adalah sial proses redistribusi.

    Terkait felda, Sofjan menjelaskan, pola redistribusi aset akan menggunakan pola bantuan korporasi. "Bukan dikasih tanah, orang beli tanah itu bisa enggak ada arti. Nanti bisa dijual lagi oleh mereka. Harus diberikan pendampingan," kata Sofjan.

    AMIRULLAH SUHADA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kombatan ISIS asal Indonesia yang Terdeteksi di Suriah dan Irak

    Pada 2017, BNPT memperkirakan seribu lebih WNI tergabung dengan ISIS. Kini, kombatan asal Indonesia itu terdeteksi terserak di Irak dan Suriah.