Korupsi Alat Kesehatan, Rano Bantah Terima Rp700 Juta

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Gubernur Banten Rano Karno, menyeduh kopi dalam acara #ngopidikantor, di Kantor Tempo, Palmerah, Jakarta, 24 Januari 2017. Tempo/Ghoida Rahmah

    Calon Gubernur Banten Rano Karno, menyeduh kopi dalam acara #ngopidikantor, di Kantor Tempo, Palmerah, Jakarta, 24 Januari 2017. Tempo/Ghoida Rahmah

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Provinsi Banten Rano Karno membantah pernah menerima uang Rp700 juta dari mantan Kepala Dinas Kesehatan Banten Djaja Buddy Suhardja saat pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Rujukan Provinsi Banten. "Saya membantah keras semua tuduhan yang disampaikan Saudara Djaja." Rano menyampaikan bantahannya aplikasi perpesanan, Rabu, 15 Maret 2017.

    Tudingan adanya aliran dana Rp700 juta kepada Rano Karno disampaikan Djaja di persidangan perkara korupsi pengadaan alat kesehatan dengan terdakwa mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Menurut dia, Rano menerima janji sebesar 0,5 persen dari anggaran alat kesehatan sebesar Rp235,52 miliar dari APBD dan APBD-P 2012.

    Baca:
    Terungkap, Atut Minta Pejabatnya Teken Surat Loyalitas Ini
    Korupsi Alkes Atut, Saksi Sebut Rano Karno Terima Rp ...

    Rano mengatakan besar dana yang disebutkan Djaja telah diterima jauh lebih banyak dari yang tercatat di surat dakwaan Ratu Atut. Pada surat dakwaan Atut, Rano disebut menerima Rp300 juta. "Saya mempertanyakan inkonsistensi tuduhan yang disampaikan saudara Djaja kepada saya."

    Sejak dilantik sebagai Wakil Gubernur Provinsi Banten pada 2012, Rano mengatakan ia tidak pernah dilibatkan sama sekali dalam proses perencanaan, penganggaran, hingga penggunaan mata anggaran alat kesehatan itu.

    Baca juga:
    Pemohon Paspor Baru Wajib Punya Deposit Rp 25 Juta, Ini Alasannya
    Ketua KPK: Membela Koruptor Itu Tidak Tepat

    Aktor ini juga menjelaskan bahwa selama menjadi Wakil Gubernur Banten, ia sangat jarang bertemu Djaja. "Seingat saya tidak lebih dari dua kali." Bertemu pun selalu melibatkan banyak orang.

    Apalagi, kata Rano, Djaja adalah salah satu pejabat pemerintah Provinsi Banten yang menandatangani surat loyalitas untuk selalu patuh terhadap perintah Atut dan adiknya, Tubagus Chaeri Wardhana, Komisaris Utama PT Balipasific Pragama.

    Rano meminta Djaja mempertanggungjawabkan tuduhannya. Ia meminta Djaja menjelaskan kapan dia menyampaikan permintaan uang seperti yang dituduhkan Djaja. "Saya meminta saudara Djaja untuk membuka siapa pihak yang dimaksud telah menerima aliran dana."


    MAYA AYU PUSPITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.