BIN: Organisasi Radikal Jadi Potensi Terjadinya Konflik

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah massa Hizbut Tahrir Indonesia membawa banner saat mengikuti puncak acara Muktamar Khilafah 2013 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (2/6). TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    Sejumlah massa Hizbut Tahrir Indonesia membawa banner saat mengikuti puncak acara Muktamar Khilafah 2013 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (2/6). TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Deputi II Bidang Dalam Negeri Badan Intelijen Negara Mayor Jenderal Thamrin Marzuki menilai adanya konflik ideologi menjadi penyebab maraknya konflik sosial. Kementerian Dalam Negeri dianggap perlu menangani kelompok-kelompok berideologi radikal itu.

    "(Ada indikasi) Menguatnya kelompok radikal keagamaan yang menuntut Khilafah Islamiyyah, organisasi sudah terbentuk," kata Thamrin di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu 15 Maret 2017. Kelompok radikal juga muncul untuk menolak kelompok kiri yang diduga berbasis komunis.

    Baca:Ikut Demo 212, Hizbut Tahrir Mojokerto Usung Isu Khilafah

    "Mereka menggabungkan diri, lalu menuntut hak-hak seperti pemulihan nama baik.” Di satu sisi, ujar Thamrin, banyak kelompok yang menentang mereka.

    Ia meminta seluruh kepala daerah memetakan potensi konflik di daerah masing-masing. "Di antaranya (mengenai) ideologi ini."

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui terdapat indikasi peningkatan kelompok fundamentalis berbasis keagamaan sebagai penyebab konflik sosial di Indonesia. "Rembesan kelompok fundamentalis juga harus diperhatikan," kata Tjahjo.

    Baca juga:
    Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj: Allah Jangan Diajak Kampanye
    19 Catatan Kontras: dari Neo-Orba sampai Keadilan di Papua

    Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial. Ia meminta tim yang terdiri atas tim gabungan seperti kepolisian, Badan Intelijen Negara, dan TNI berkoordinasi dengan kepala daerah untuk menangani konflik.

    Tjahjo menambahkan penanganan konflik sosial harus bersinergi, terpadu, dan terkoordinasi. "Rapat koordinasi ini memperbarui kembali (data mengenai) tantangan yang kita hadapi."

    ARKHELAUS W.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.