KPK Tengah Usut Kasus Lebih Besar dari E-KTP, Agus: Duit Besar  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo saat melakukan pertemuan dengan Ketua Mahkamah Konstitusi di Gedung Mahkamah Konstitusi, 6 Januari 2016. Kpk berharap melalui kunjungan ke lembaga penegak hukum, pihaknya dapat menerima masukan dalam menghadapi sidang praperadilan, sehingga antar lembaga hukum memiliki pandangan yang sama terkait maraknya sidang praperadilan. TEMPO/Amston Probel

    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo saat melakukan pertemuan dengan Ketua Mahkamah Konstitusi di Gedung Mahkamah Konstitusi, 6 Januari 2016. Kpk berharap melalui kunjungan ke lembaga penegak hukum, pihaknya dapat menerima masukan dalam menghadapi sidang praperadilan, sehingga antar lembaga hukum memiliki pandangan yang sama terkait maraknya sidang praperadilan. TEMPO/Amston Probel

    TEMPO.COJakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo memberi sinyal lembaganya tengah mengusut dugaan korupsi yang lebih besar daripada dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik dan e-KTP.

    "Duitnya yang besar. Ada indikasi kerugian yang lebih besar tapi pelakunya tidak sebesar yang hari ini (e-KTP)," kata Agus di Perbanas Institute Jakarta, Rabu, 15 Maret 2017.

    Baca juga: 
    Korupsi E-KTP, Ketua KPK Siap Bersaksi di Pengadilan
    Ketua KPK: Membela Koruptor Itu Tidak Tepat

    Agus tak menjelaskan secara detail kasus besar apa yang kini ditangani lembaga antikorupsi itu. Namun, ia memastikan, kasus ini bukan pengembangan dari perkara yang sudah ditangani KPK. "Isu kasus baru," ujarnya.

    Pada korupsi e-KTP, KPK menemukan indikasi kerugian negara mencapai Rp 2,3 triliun. Jumlah sebesar itu diduga dipakai bancakan oleh pejabat Kementerian Dalam Negeri, politikus DPR, hingga pihak swasta.

    Baca pula:
    Ketua KPK Pastikan Ada Tersangka Baru Korupsi E-KTP

    Hingga kini KPK baru menetapkan dua tersangka dalam korupsi e-KTP. Mereka adalah mantan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman.

    Dalam surat dakwaan kasus e-KTP dua tersangka itu, KPK menyebut puluhan nama yang diduga turut serta kebagian duit bancakan. Di antaranya Ketua DPR Setya Novanto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

    MAYA AYU PUSPITASARI

    Simak:
    Diminta Mundur, Ketua KPK Agus Rahardjo: Gusti Allah Mboten Sare

    Video Terkait:
    Opini Tempo: Bancakan Uang Negara Proyek E-KTP
    Setya Novanto: Saya Tidak Terima Dana Itu



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Palapa Ring Akan Rampung Setelah 14 Tahun

    Dicetuskan pada 2005, pembangunan serat optik Palapa Ring baru dimulai pada 2016.