Usut Kasus E-KTP, Ketua KPK: Tak Ada Konflik Kepentingan

Reporter

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo saat memberikan sambutan pada acara Anti-Corruption Summit 2016 di kampus UGM Yogyakarta. TEMPO/Handwahyu

TEMPO.COJakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menjamin tak ada konflik kepentingan dalam penuntasan kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Ia juga mengatakan tak pernah melakukan lobi-lobi dengan konsorsium penggarap proyek e-KTP.

"Saya janji itu semua tidak terjadi. Conflict of interest itu tidak terjadi. Saya tidak pernah melobi orang, tidak pernah menjatuhkan orang," kata Agus di Perbanas Institute, Jakarta, Rabu, 15 Maret 2017.

Baca: Soal Kasus E-KTP, MPR Lebih Dukung KPK ketimbang Fahri Hamzah

Agus menyampaikan komentar ini menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang mengatakan, sebagai mantan Ketua Lembaga Kajian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Agus memiliki konflik kepentingan dengan Kementerian Dalam Negeri. Fahri juga mengatakan Agus ikut melobi untuk memenangkan konsorsium dalam menggarap proyek e-KTP.

Agus menegaskan selama ini ia tidak pernah melobi orang. Ia juga mengatakan tidak pernah sekali pun berusaha menjatuhkan orang. "Yakinlah itu, semua tidak terjadi," katanya.

Saat pembahasan proyek e-KTP dilakukan, LKPP telah menyarankan agar sembilan paket pengerjaan proyek dipecah karena berpotensi korupsi dan agar tidak ada monopoli. 

Baca juga: Fahri Hamzah Nilai Kasus E-KTP Sarat Konflik Kepentingan

Menurut juru bicara KPK, Febri Diansyah, saran LKPP merupakan saran dari lembaga, bukan personal dari Agus. "Artinya, LKPP sudah memberikan kajian dan hasilnya untuk mencegah tindak pidana korupsi. Ini tidak ditaati Kemendagri," katanya.

Terlebih, menurut Febri, saat penyidikan e-KTP dimulai KPK pada 2014, Agus belum menjabat sebagai Ketua KPK. Sehingga kecil kemungkinan Agus mempengaruhi pimpinan KPK saat itu. "Jadi terlalu jauh kalau dihubungkan dengan personal pimpinan KPK," ujarnya.

MAYA AYU PUSPITASARI

Video Terkait:
Opini Tempo: Bancakan Uang Negara Proyek E-KTP
Setya Novanto: Saya Tidak Terima Dana Itu






KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

49 menit lalu

KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

Dodi Reza Alex divonis 6 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan kemudian mengurangi hukuman itu menjadi 4 tahun saja.


KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

6 jam lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

7 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

9 jam lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

10 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

1 hari lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

1 hari lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

1 hari lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

1 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.