DPRD Banten Rombak Total Susunan Alat Kelengkapan Dewan  

Reporter

Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten. DOk/TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Serang - Susunan alat kelengkapan dewan (AKD) pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dirombak total, mulai ketua komisi, badan peraturan daerah, hingga badan kehormatan. Hanya jabatan badan anggaran yang belum ditentukan lantaran masih dibahas di internal pimpinan Dewan.

Rapat paripurna DPRD Banten, Rabu, 15 Maret 2017, menetapkan, Komisi I saat ini diketuai H.M. Kuswandi dari Partai Gerakan Indonesia Raya dengan Wakil Ketua Yoyon Sujana (Partai Demokrat) dan Sekretaris H Ahmad Kurtubi Su'ud (Partai Persatuan Pembangunan). Di Komisi II, ada Ketua A.H. Yansen Tambunan (Partai Demokrat), Wakil Ketua Sanuji Pentamarta (Partai Keadilan Sejahtera), dan Sekretaris Andra Soni (Partai Gerindra). Komisi III diketuai H Iskandar (PPP) dengan Wakil Ketua Muhammad Faizal (Partai Golongan Karya), dan Sekretaris Hj Anita Indahwati (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan).

Ketua Komisi IV dijabat Eri Suhaeri (PDIP) dengan Wakil Ketua Thoni Fathoni Mukson (PKB) dan Sekretaris H Nazib Hamas (PKS). Di Komisi V, ada Ketua Fitron Nur Ikhsan (Partai Golkar), Wakil Ketua Gunaral Supriadi (Partai Hati Nurani Rakyat, dan Sekretaris Dedi Jubaedi (Partai NasDem).

Selanjutnya, Ketua Badan Peraturan Daerah (Baperda) dijabat Abdul Roji (Partai Kebangkitan Bangsa) dengan Wakil Ketua Upiyadi Mouslekh (Hanura). Sedangkan Badan Kehormatan (BK) diketuai Hasan Maksudi (Golkar) dengan Wakli Ketua Ade Awaludin (Gerindra).

Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah mengatakan, untuk jabatan Ketua Badan Anggaran belum ditetapkan karena harus dibahas lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan pimpinan Dewan. "Ya, secepatnyalah. Kalau itu, bagaimana kesepakatan pimpinan. Kan, saya pemimpinnya. Nanti gimana saya, itu rahasia," ujarnya, Rabu, 15 Maret 2017.

Menurut dia, Ketua Badan Anggaran nantinya harus mampu meracik secara baik dari sisi kepentingan anggaran dan politik anggaran. "Korelasinya tentu saja dengan RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) dan musrenbang," tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi PKB Thoni Fathoni Mukson yakin sejak awal fraksinya bisa mendapat posisi ketua AKD selain komisi sesuai dengan target yang ditentukan. Menurut Thoni, susunan AKD saat ini sudah sesuai dengan harapan. "Sejak awal, kami optimistis dapat satu posisi ketua AKD di luar komisi. Alhamdulillah, kami dapat posisi Ketua Baperda, sesuai dengan target itu," kata Thoni.

WASI’UL ULUM







Sekjen Kemendagri Ingatkan Spirit Otonomi Daerah dalam Bingkai NKRI

13 jam lalu

Sekjen Kemendagri Ingatkan Spirit Otonomi Daerah dalam Bingkai NKRI

Setiap daerah diberikan kewenangan untuk mencapai kemandiriannya masing-masing dalam mewujudkan masyarakat yang madani.


Rancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya

3 hari lalu

Rancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya

Kemendagri tidak mengabulkan Rancangan Perda Kota Religius Depok dan wakil wali kota ingin tahu alasannya.


Mentan Dorong Banten Hasilkan Kedelai Lokal Berkualitas

20 hari lalu

Mentan Dorong Banten Hasilkan Kedelai Lokal Berkualitas

Banten memiliki lahan yang subur dan bisa dilakukan penanaman kedelai secara besar-besaran.


Sarana Jaya Minta Modal Rp 1,25 Triliun, DPRD: Buat Rumah DP 0 yang Jauh dari Target

21 hari lalu

Sarana Jaya Minta Modal Rp 1,25 Triliun, DPRD: Buat Rumah DP 0 yang Jauh dari Target

Sarana Jaya mengusulkan penyertaan modal daerah (PMD) 2023 untuk pengadaan lahan dan pengembangan hunian terjangkau senilai Rp 1,25 triliun.


Bupati Lumajang Menyesalkan Ketua DPRD Mundur karena Tak Hafal Pancasila

22 hari lalu

Bupati Lumajang Menyesalkan Ketua DPRD Mundur karena Tak Hafal Pancasila

Bupati Lumajang Thoriqul Haq menyayangkan mundurnya Ketua DPRD Anang Akhmad Syaifudin karena tidak hafal Pancasila.


PKB Masih Pelajari Dinamika Lapangan Usai Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila

22 hari lalu

PKB Masih Pelajari Dinamika Lapangan Usai Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila

PKB Jawa Timur belum akan buru-buru mencari pengganti Ketua DPRD Lumajang yang mengundurkan diri gara-gara tidak hafal Pancasila.


Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila, PKB: Keselip Lidah

22 hari lalu

Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila, PKB: Keselip Lidah

PKB Jawa Timur akan memanggil Anang Ahmad Syaifuddin yang meletakkan jabatannya setelah viral video ia tak lancar saat melafalkan Pancasila.


Aksi Demo Tolak Kenaikan BBM di Makassar, Mahasiswa Tak terpengaruh Bentrok Antarwarga

29 hari lalu

Aksi Demo Tolak Kenaikan BBM di Makassar, Mahasiswa Tak terpengaruh Bentrok Antarwarga

Ratusan massa mahasiswa demo tolak kenaikan BBM di Makassar. Terjadi bentrok antarwarga, tapi mahasiswa tak terprovokasi.


Demo Tolak Kenaikan BBM: Koalisi Mahasiswa Kota Palangka Raya Kepung DPRD Kalteng

29 hari lalu

Demo Tolak Kenaikan BBM: Koalisi Mahasiswa Kota Palangka Raya Kepung DPRD Kalteng

Koalisi mahasiswa se-Kota Palangka Raya melakukan demo tolak kenaikan BBM hingga melakukan pengepungan Gedung DPRD Kalimantan Tengah, kemarin.


Rekomendasi Pansus DPRD Kota Batam untuk 10 OPD

44 hari lalu

Rekomendasi Pansus DPRD Kota Batam untuk 10 OPD

Rekomendasi dibacakan saat rapat paripurna pada Jum'at, 12 Agustus 2022.