Prasetyo: Pemindahan Napi ke Nusakambangan Tak Terkait Eksekusi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jaksa Agung HM Prasetyo saat sesi wawancara khusus dengan Tempo Media Grup di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, 18 November 2015. TEMPO/Subekti

    Jaksa Agung HM Prasetyo saat sesi wawancara khusus dengan Tempo Media Grup di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, 18 November 2015. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta  - Jaksa Agung H.M. Prasetyo menegaskan pemindahan puluhan narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, tak berkaitan dengan rencana eksekusi hukuman mati. Menurut dia, pemindahan tersebut adalah soal penempatan narapidana oleh Kementerian Hukum dan HAM.

    "Nggak ada urusan dengan kami. Ini masalah penempatan, apakah hukuman berat atau mati," kata Prasetyo di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2017.

    Baca: Eksekusi Terpidana Mati, Jaksa Agung: Tunggu Waktu yang Tepat

    Prasetyo berujar kewenangan pemindahan narapidana berada di tangan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

    Sebanyak 56 orang narapidana dipindahkan ke Pulau Nusakambangan pada Kamis, 9 Maret 2017. Dari jumlah itu, 50 napi merupakan pindahan dari LP Salemba.

    Sedangkan enam napi lain dari LP Magelang. Tujuh di antaranya merupakan narapidana yang divonis hukuman mati karena kasus narkoba.

    Simak: Keluarga Terpidana Mati Gugat Jaksa Agung

    Sebelumnya, juru bicara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Syarpani mengatakan pemindahan 56 narapidana ke Nusakambangan merupakan agenda rutin. Tujuannya untuk mendistribusikan kembali narapidana yang ada di LP.

    Syarpani  membantah pemindahan ini dilakukan terkait dengan rencana eksekusi  mati. "Pemindahan itu redistribusi jumlah napi, jadi disebar," ujar Syarpani, Ahad lalu.

    ARKHELAUS W.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Rencana Pendapatan dari Pajak 2019 BPRD DKI Jakarta

    Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta menetapkan target pendapatan dari pajak sebesar Rp 44,18 triliun pada 2019. Berikut rincian target BPRD.