DPRD Yogyakarta Rencanakan Raperda Atasi Aksi Klithih

Reporter

Sejumlah barang bukti berupa tiga buah senjata tajam yang digunakan oleh pelaku kejahatan dan kekerasan jalanan saat jumpa pers di Mapolresta Yogyakarta, 14 Maret 2017. Kasus kejahatan dan kekerasan jalanan tersebut memakan satu korban meninggal dunia. TEMPO/Pius Erlangga

TEMPO.CO, Jakarta - DPRD DIY menyiapkan usulan materi pemberantasan aksi klithih atau penganiayaan yang dilakukan para remaja dalam rancangan peraturan daerah menyusul makin maraknya perilaku kekerasan itu di Yogyakarta.

"Sikap keprihatinan pada klithih ini kami usulkan masuk materi raperda, yakni Raperda Ketertiban Umum yang sedang dibahas sekarang," ujar Wakil Ketua Bapemperda DPRD DIY, Rendardi Suprihandoko Selasa 14 Maret 2017.

Baca juga:
Aksi Klithih, Polisi Tangkap Tujuh Remaja

Aksi klithih di Yogya kembali memakan korban jiwa. Seorang siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Piri 1 Yogyakarta, Ilham Bayu Fajar (17) meregang nyawa setelah dibacok segerombolan remaja lain di Jalan Kenari Yogyakarta pada Ahad, 12 Maret 2017,  dini hari. Aksi klithih yang memakan korban jiwa sebelumnya juga terjadi Desember 2016 lalu dan menewaskan Adnan Wirawan Ardiyanta (16 tahun), siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta.

Raperda Ketertiban Umum ini sebelumnya lebih ke persoalan umum potensi gangguan ketertiban. Seperti parkir liar. Namun dengan adanya fenomena klithih, DPRD menilai perlu disisipkan regulasiuntuk mendukung pemberantasan klithih.

Baca pula:

Pelajar Pelaku Klithih Dijerat Pasal Pidana

Rendardi menuturkan, fenomena klithih yang sudah sedemikian parah dan semakin banyak melibatkan remaja di bawah umur di Yogyakarta tak bisa didiamkan sebagai peristiwa kriminal biasa. "Butuh penanganan langsung gubernur dan kepala daerah tingkat kabupaten/kota agar bisa melibatkan instansi vertical dan masyarakat,” ujar Rendardi.

Dalam usulan raperda Ketertiban Umum itu yang ditarget selesai pertengahan tahun ini, DPRD juga akan menginventarisir kekuatan perangkat pemerintah dalam memberantas klithih. "Terutama soal peran polisi pamong praja, apakah sudah memadai jumlahnya untuk menggiatkan operasi-operasi pencegahan klithih," ujarnya.

Silakan baca:

Ayah Ilham, Siswa Tewas Aksi Klithih Tak Simpan Dendam

Dalam raperda Ketertiban Umum yang sedang dibahas DPRD saat ini pun, telah dibentuk panitia khusus. Sehingga konsentrasi untuk membahas pemberantasan klithih akan dimatangkan. "Maraknya aksi klithih ini momentum raperda ketertiban umum memuat aksi teror yang berulangkali meresahkan itu,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Anggota DPRD DIY lain yang juga Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DIY Suroyo mengatakan peran pemerintah daerah dalam membangun atau upaya penertiban umum, perlu diatur dalam konteks hukum berupa peraturan daerah tentang berbagai himbauan, larangan, hingga tindakan nyata penertiban berbagai persoalan di masyarakat. Hal-hal ini yang diatur melalui Raperda Ketertiban Umum.

"Kejadian gangguan ketertiban lebih menjurus ke kriminal, seperti kejadian klithih ini, ini menjadi penyakit sosial yang butuh startegi pemerintah menyelesaikan,” ujar Suroyo.
Suroyo menuturkan perilaku kepatuhan masyarakat terhadap aturan ketertiban umum mulai pudar. Persoalan ini dipicu beragam latar belakang, mulai persoalan sosial, pergaulan anak-anak dan remaja, hingga perilaku masyarakat dalam kesengajaan melanggar aturan ketertiban.

PRIBADI WICAKSONO






Rancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya

3 hari lalu

Rancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya

Kemendagri tidak mengabulkan Rancangan Perda Kota Religius Depok dan wakil wali kota ingin tahu alasannya.


Kali Ini PSI Dukung Langkah Pemerintah DKI, Tambah Kamera CCTV Cegah Kriminalitas

9 hari lalu

Kali Ini PSI Dukung Langkah Pemerintah DKI, Tambah Kamera CCTV Cegah Kriminalitas

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta menambah titik kamera CCTV.


Royal Kencana Mansion, Studio Alam di Pusat Kota Yogya yang Kantongi 2 Rekor MURI

13 hari lalu

Royal Kencana Mansion, Studio Alam di Pusat Kota Yogya yang Kantongi 2 Rekor MURI

Royal Kencana Mansion dilengkapi dengan berbagai spot destinasi alam yang menakjubkan seperti danau, padang pasir, bunga ilalang, dan taman bunga.


Sarana Jaya Minta Modal Rp 1,25 Triliun, DPRD: Buat Rumah DP 0 yang Jauh dari Target

21 hari lalu

Sarana Jaya Minta Modal Rp 1,25 Triliun, DPRD: Buat Rumah DP 0 yang Jauh dari Target

Sarana Jaya mengusulkan penyertaan modal daerah (PMD) 2023 untuk pengadaan lahan dan pengembangan hunian terjangkau senilai Rp 1,25 triliun.


Bupati Lumajang Menyesalkan Ketua DPRD Mundur karena Tak Hafal Pancasila

22 hari lalu

Bupati Lumajang Menyesalkan Ketua DPRD Mundur karena Tak Hafal Pancasila

Bupati Lumajang Thoriqul Haq menyayangkan mundurnya Ketua DPRD Anang Akhmad Syaifudin karena tidak hafal Pancasila.


PKB Masih Pelajari Dinamika Lapangan Usai Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila

22 hari lalu

PKB Masih Pelajari Dinamika Lapangan Usai Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila

PKB Jawa Timur belum akan buru-buru mencari pengganti Ketua DPRD Lumajang yang mengundurkan diri gara-gara tidak hafal Pancasila.


Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila, PKB: Keselip Lidah

22 hari lalu

Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila, PKB: Keselip Lidah

PKB Jawa Timur akan memanggil Anang Ahmad Syaifuddin yang meletakkan jabatannya setelah viral video ia tak lancar saat melafalkan Pancasila.


Aksi Demo Tolak Kenaikan BBM di Makassar, Mahasiswa Tak terpengaruh Bentrok Antarwarga

29 hari lalu

Aksi Demo Tolak Kenaikan BBM di Makassar, Mahasiswa Tak terpengaruh Bentrok Antarwarga

Ratusan massa mahasiswa demo tolak kenaikan BBM di Makassar. Terjadi bentrok antarwarga, tapi mahasiswa tak terprovokasi.


Demo Tolak Kenaikan BBM: Koalisi Mahasiswa Kota Palangka Raya Kepung DPRD Kalteng

29 hari lalu

Demo Tolak Kenaikan BBM: Koalisi Mahasiswa Kota Palangka Raya Kepung DPRD Kalteng

Koalisi mahasiswa se-Kota Palangka Raya melakukan demo tolak kenaikan BBM hingga melakukan pengepungan Gedung DPRD Kalimantan Tengah, kemarin.


Perlunya Perlindungan terhadap Anak yang Terlibat Kasus Hukum

42 hari lalu

Perlunya Perlindungan terhadap Anak yang Terlibat Kasus Hukum

Psikolog mengatakan anak yang terlibat kasus hukum perlu dilindungi karena secara psikologis masih rentan dan belum matang.