Golkar Belum Berencana Panggil Kader yang Tersangkut Kasus E-KTP  

Reporter

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Taufiq Ibnugroho membawa masuk berkas-berkas perkara dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, 1 Maret 2017. Tempo/Zara Amelia

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pakar Partai Golongan Karya Agung Laksono mempertimbangkan memanggil nama-nama kader partainya yang disebut dalam dakwaan kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Namun ia masih mempertimbangkan proses persidangan yang baru dimulai pada 9 Maret 2017 itu.

"Kami pandang belum waktunya mendapatkan informasi dan keterangan itu,” kata Agung di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2017. Menurut dia, memanggil untuk menanyai anggota partai bukan kewenangan Dewan Pakar, meski hal itu masih memungkinkan.

Baca:
Kasus E-KTP Bikin Resah Golkar, Muncul Desakan...
Golkar: Perkara E-KTP Kental Aroma Politik

Ia meminta semua kader Golkar mengikuti jalannya persidangan dengan menjunjung asas praduga tak bersalah selama proses persidangan berlangsung. "Kami minta semua anggota tenang dan bekerja sebagaimana biasanya," ucap Agung.

Keresahan di tubuh Golkar muncul karena beberapa kadernya disebut dalam dakwaan korupsi proyek e-KTP. Sebelumnya, Ketua Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan DPP Golkar Yorrys Raweyai menuturkan keresahan terjadi hingga tingkat pengurus Golkar daerah.

Baca juga:
Lulung Sesalkan Pemecatannya dari PPP Diangkat ke Media

Adapun KPK telah memeriksa beberapa politikus Golkar, di antaranya Ketua Umum Setya Novanto, Chairuman Harahap, Agun Gunanjar, dan Markus Nari.

Agung berpendapat, Golkar perlu memperkokoh soliditas akibat pemberitaan kasus e-KTP. "Ini kami sarankan agar mesin partai politik tetap berjalan optimal," ujarnya.

ARKHELAUS W.

Video Terkait:
Opini Tempo: Bancakan Uang Negara Proyek E-KTP
Setya Novanto: Saya Tidak Terima Dana Itu






PSI Sambangi Golkar, Mau Merapat ke KIB?

34 hari lalu

PSI Sambangi Golkar, Mau Merapat ke KIB?

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha menyambangi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di kantor Partai Golkar, Slipi.


KPK Beri Pembekalan Antikorupsi bagi Kader Golkar

28 Juni 2022

KPK Beri Pembekalan Antikorupsi bagi Kader Golkar

KPK akan menyampaikan materi tentang antikorupsi kepada kader Partai Golkar dalam kegiatan Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu


Di Tengah Isu Reshuffle Kabinet 15 Juni, Prabowo Dikabarkan Menemui Jokowi

14 Juni 2022

Di Tengah Isu Reshuffle Kabinet 15 Juni, Prabowo Dikabarkan Menemui Jokowi

Di tengah kencangnya isu reshuffle kabinet, Prabowo dikabarkan menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan.


Tanggapi Elit PDIP, Projo: Kami Bukan Underbouw Parpol Mana pun

8 Juni 2022

Tanggapi Elit PDIP, Projo: Kami Bukan Underbouw Parpol Mana pun

Projo menanggapi komentar sejumlah politikus PDIP soal manuver mereka merapat ke Koalisi Indonesia Bersatu.


76 Tahun Herjuno Darpito Sri Sultan Hamengkubuwono X

3 April 2022

76 Tahun Herjuno Darpito Sri Sultan Hamengkubuwono X

Sri Sultan Hamengkubuwono X berusia 76 tahun. Gubernur DI Yogyakarta ini bernama lahir Herjuno Darpito. Begini kiprahnya.


Seribu Laskar Satkar Ulama Hadiri Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat

1 April 2022

Seribu Laskar Satkar Ulama Hadiri Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat

Satkar Ulama menjadi pilar partai untuk membina umat serta mendekatkan atau mempererat hubungan ulama dan umara.


Bamsoet Berduka Politisi Muda Golkar Wafat

28 Maret 2022

Bamsoet Berduka Politisi Muda Golkar Wafat

Ichsan Firdaus dari Dapil Jawa Barat V dinilai teguh dan konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat. Dia meninggal saat menempuh studi S3 di UGM.


Airlangga Bantah Pertemuannya dengan Surya Paloh Bahas Anies Baswedan

17 Maret 2022

Airlangga Bantah Pertemuannya dengan Surya Paloh Bahas Anies Baswedan

Airlangga Hartarto meluruskan kabar soal pertemuannya dengan Surya Paloh pekan lalu membahas duet Airlangga - Anies di Pilpres 2024.


Polemik Masa Jabatan Presiden Jokowi: Bagaimana Dibanding Negara di ASEAN?

1 Maret 2022

Polemik Masa Jabatan Presiden Jokowi: Bagaimana Dibanding Negara di ASEAN?

Soal aturan masa jabatan presiden di negara-negara ASEAN ada yang menetapkan 5 atau 6 tahun dan lainnya.


Airlangga - Khofifah Didukung Komunitas Pengajian Maju ke Pilpres 2024

2 Februari 2022

Airlangga - Khofifah Didukung Komunitas Pengajian Maju ke Pilpres 2024

Komunitas Ibu Pengajian Surabaya mendukung Airlangga Hartarto dan Khofifah Indar Parawansa maju berpasangan dalam Pilpres 2024.