Luhut Disebut dalam Suap Pajak, KPK Dalami Fakta Sidang

Reporter

Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 1 September 2016. Rapat ini membahas asumsi makro terkait sektor energi untuk acuan dalam RAPBN 2017 serta laporan kebijakan Menteri ESDM pasca reshuffle. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Febri Diansyah memastikan lembaganya akan mendalami keterangan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv dalam sidang suap pajak PT EK Prima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, kemarin.

Saat bersaksi untuk terdakwa Direktur PT EKP Ramapanicker Rajamohanan Nair itu, Haniv menyebut nama Luhut Binsar Pandjaitan pernah memanggil Dirjen Pajak Ken Dwijugeasteadi untuk menyelesaikan masalah pajak sejumlah pengusaha Jepang.

"Tentu saja KPK akan mendalami dan kami akan melihat relevansinya dalam perkara ini," kata Febri di kantor KPK, Selasa, 13 Maret 2017.

Baca juga:

Bertemu Ipar Jokowi di Solo, Penyuap Ditjen Pajak Bawa Rp 1,5 M

Febri enggan menerangkan apakah KPK sudah mengantongi informasi terkait dengan Luhut sebelum Haniv membeberkannya di hadapan majelis hakim. Namun, ia mengatakan bahwa KPK wajib mencermati fakta persidangan itu.

"Sampai dengan kemarin tentu akan kami pelajari. Terkadang ada hal-hal yang lebih dalam yang disampaikan di sana," kata Febri. Menurut dia, fakta persidangan yang disampaikan Haniv adalah informasi berharga bagi KPK. Meski demikian, KPK belum bisa menarik kesimpulan apakah yang dilakukan Luhut menyalahi aturan.

Baca pula:

Namanya Disebut Dalam Sidang Suap Pajak, Begini Reaksi Luhut

Pada perkara suap pajak PT EKP, KPK baru menetapkan dua tersangka, yakni Kepala Sub Direktorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Handang Soekarno dan Direktur PT EKP Ramapanicker Rajamohanan Nair. Handang diduga menerima suap sebesar Rp 1,9 miliar dari Mohan untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan pajak PT EKP. Salah satunya adalah pencabutan pengusaha kena pajak (PKP).

Informasi mengenai Luhut terungkap saat Haniv hendak meyakinkan majelis bahwa tak hanya PT EKP saja yang dicabut PKP-nya. Namun, ada 50 pengusaha asing yang PKP-nya dicabut.

Silakan baca:

Kasus Suap Pajak, Dari Ancaman Sampai Sebut Nama Ipar Jokowi
Kasus Suap Pajak, Tersangka Akui Kenal Adik Ipar Jokowi

Pencabutan PKP itu membuat wajib pajak berbondong-bondong ke kantor pajak untuk protes. Lantas Haniv bercerita keesokan harinya ia ditelepon Luhut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, untuk membahas masalah pencabutan PKP itu.

Menurut Haniv, panggilan itu sebenarnya ditujukan kepada Dirjen Pajak. Namun, ia yang diminta datang. "Yang dipanggil Pak Dirjen, tapi saya yang dipanggil," kata dia di depan majelis hakim.

Haniv pun datang ke kantor Luhut. Dalam pertemuan itu ada juga Duta Besar Jepang dan beberapa wajib pajak juga. "Mereka bilang, siapa kau? Saya Kanwil Khusus," ujar dia.

Pada pertemuan itu Luhut mengatakan bahwa Duta Besar Jepang sudah menemui Presiden Joko Widodo ihwal pencabutan PKP ini. "Ini Dubes Jepang sudah ke Presiden. Kau harus selesaikan ini," kata Haniv menirukan Luhut.

Haniv menyanggupi permintaan Luhut. Selanjutnya dia menghubungi Ken untuk menyampaikan pesan Luhut, Tak lama, semua pencabutan PKP dibatalkan. "Saat itu semua pengusaha Jepang datang ke saya bilang terima kasih," kata dia.

MAYA AYU PUSPITASARI






KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

5 jam lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

6 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

8 jam lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

9 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

1 hari lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

1 hari lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

1 hari lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

1 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

1 hari lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.