Bantah Fahri Hamzah, KPK: Tak Ada Konflik Kepentingan dalam Kasus E-KTP

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Febri Diansyah, Kepala Biro Humas KPK. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Febri Diansyah, Kepala Biro Humas KPK. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah, memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam pengusutan dugaan korupsi pengadaan proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Pernyataan Febri itu menanggapi tudingan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah bahwa ada konflik kepentingan antara Ketua KPK Agus Rahardjo dan Kementerian Dalam Negeri menyangkut perkara ini

    "Tidak ada konflik kepentingan dalam perkara yang sudah kami tangani ini," ucap Febri melalui pesan pendek, Selasa, 14 Maret 2017.

    Sebelumnya, Fahri menuding Agus berkepentingan sebagai mantan Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Ia juga menyebut Agus memiliki kepentingan dengan pengusaha. Untuk itu, ia meminta Agus mundur dari jabatan Ketua KPK.

    Baca: Usut Aliran Duit E-KTP, KPK: Masih Ada Waktu Mengembalikan  

    Menurut Febri, surat dakwaan dua terdakwa perkara e-KTP memuat informasi bahwa LKPP kala itu justru merekomendasikan agar pengadaan sembilan pekerjaan tidak disatukan untuk menghindari kerugian negara. Selain itu, saran LKPP diberikan untuk mencegah persaingan yang tidak sehat. "Namun hal tersebut tidak diikuti," ujarnya.

    Penyidikan dugaan korupsi proyek e-KTP dimulai KPK pada 2014. Saat itu, KPK baru menetapkan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto sebagai tersangka. Dua tahun kemudian, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Irman menyusul menjadi tersangka.

    Simak: KPK Bakal Jelaskan Dugaan Aliran Duit E-KTP ke Parpol di Sidang

    Surat dakwaan kedua tersangka dibacakan jaksa penuntut umum KPK pada Kamis, 9 Maret 2017. Dalam dakwaannya, jaksa menuturkan sekitar 60 anggota Dewan Perwakilan Rakyat ikut bancakan duit korupsi hingga negara rugi Rp 2,3 triliun.

    Tiga anggota Dewan yang diduga mengambil peran besar dalam perkara ini adalah Ketua DPR Setya Novanto, bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan mantan Bendahara Umum Demokrat Muhammad Nazaruddin.

    MAYA AYU PUSPITASARI

    Video Terkait:
    Setya Novanto: Saya Tidak Terima Dana Itu
    Brebes Kekurangan 150.000 Blangko KTP Elektronik
    E-KTP: Satu Proyek, Berjibun Masalah


  • KPK
  •  

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tommy Soeharto dan Prabowo, Dari Cendana Sampai ke Pemerintahan

    Tommy Soeharto menerima saat Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan. Sebelumnya, mereka berkoalisi menghadapi Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019.