Nama Menteri Luhut Muncul dalam Sidang Suap Pajak

Reporter

Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 1 September 2016. Rapat ini membahas asumsi makro terkait sektor energi untuk acuan dalam RAPBN 2017 serta laporan kebijakan Menteri ESDM pasca reshuffle. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan disebut dalam sidang kasus dugaan suap kepada pejabat pajak di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Senin, 13 Maret 2017. Luhut disebut pernah meminta Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugeasteadi untuk membatalkan surat pencabutan pengusaha kena pajak (PKP) sejumlah perusahaan Jepang yang ada di Indonesia.

Informasi mengenai Luhut dalam perkara ini diungkapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv saat menjadi saksi bagi terdakwa Ramapanicker Rajamohanan Nair, Direktur PT Eka Prima Ekspor Indonesia.

Baca: KPK Tunggu Fakta Baru Suap Pajak, Bagaimana Ipar Jokowi?

Menurut Haniv, Luhut yang pada saat itu masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, pernah memanggil Ken ke kantornya. "Yang dipanggil Pak Dirjen, tapi saya yang dipanggil (datang)," kata dia di depan majelis hakim.

Haniv pun datang ke kantor Luhut. Dalam pertemuan itu ada juga Duta Besar Jepang dan beberapa wajib pajak lainnya. "Mereka bilang, siapa kau? Saya Kanwil Khusus," ujar dia.

Sebelum Haniv ke kantor Luhut, Kantor Pelayanan Pajak Penanam Modal Asing Enam mengeluarkan surat pencabutan PKP terhadap puluhan perusahaan asing. Akibatnya, puluhan wajib pajak berbondong-bondong ke kantor pajak untuk protes mengenai pencabutan itu.

Baca: Iparnya Terkait Suap Pajak, Jokowi Tak Akan Intervensi KPK 

Di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut mengatakan bahwa Duta Besar Jepang sudah menemui Presiden Joko Widodo ihwal pencabutan PKP ini. "Ini Dubes Jepang sudah ke presiden. Kau harus selesaikan ini," kata Haniv menirukan Luhut.

Haniv menyanggupi permintaan Luhut. Selanjutnya dia menghubungi Ken untuk menyampaikan pesan Luhut, Tak lama, semua pencabutan PKP dibatalkan. "Saat itu semua pengusaha Jepang datang ke saya bilang terima kasih," ucap dia.

MAYA AYU PUSPITASARI






KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

17 jam lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


KPK Tahan Penyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

1 hari lalu

KPK Tahan Penyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menyangka Sudrajad Dimyati dan lima pegawai MA itu menerima suap terkait pengurusan perkara pailit KSP Intidana.


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

5 hari lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


Breaking News: KPK Resmi Tahan Hakim Agung Sudrajad Dimyati

11 hari lalu

Breaking News: KPK Resmi Tahan Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Hakim Agung Sudrajad Dimyati resmi ditahan KPK hari ini. Dia ditahan sebagai tersangka kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung.


Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati, KPK Geledah Mahkamah Agung

11 hari lalu

Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati, KPK Geledah Mahkamah Agung

Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati terus didalami KPK. Hari ini penyidik menggeledah gedung Mahkamah Agung.


Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

16 hari lalu

Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

Surya Darmadi menyatakan dirinya seharusnya hanya mendapatkan sanksi administratif, bukan pidana.


Kasus Suap Rektor Unila Karomani, KPK Tanya Ini Kepada Saksi Tjitjik

24 hari lalu

Kasus Suap Rektor Unila Karomani, KPK Tanya Ini Kepada Saksi Tjitjik

Prof Karomani yang saat itu menjabat Rektor Unila terjaring operasi tangkap tangan KPK pada Sabtu, 20 Agustus 2022, di Bandung karena kasus suap.


Diduga Terima Uang Suap Kasus Judi Online, Kanit Reskrim Polsek Penjaringan Terancam PTDH

27 hari lalu

Diduga Terima Uang Suap Kasus Judi Online, Kanit Reskrim Polsek Penjaringan Terancam PTDH

Sanksi PTDH adalah ancaman maksimal terhadap pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan Kanit Reskrim Polsek Penjaringan dan 7 anak buahnya.


KPK Undang LPSK untuk Dalami Dugaan Suap Kasus Ferdy Sambo

43 hari lalu

KPK Undang LPSK untuk Dalami Dugaan Suap Kasus Ferdy Sambo

Saat itu LPSK mendatangi Ferdy Sambo di kantornya untuk membicarakan permintaan perlindungan dari istrinya, Putri Candrawathi dan Bharada E.


Kasus Suap Rektor Unila Disebut Mencoreng Dunia Pendidikan

43 hari lalu

Kasus Suap Rektor Unila Disebut Mencoreng Dunia Pendidikan

Ketua PP Muhammadiyah Anwar menyebut kasus suap yang diduga dilakukan Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani mencoreng dunia pendidikan.