TEMPO.CO, Jakarta - Meski kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) tengah ramai dibicarakan, hal itu tidak lantas membuat Presiden Joko Widodo membahasnya dalam pertemuan dengan kepala lembaga negara. Kepada awak media, Jokowi mengatakan dia dan para kepala lembaga negara membahas hal lain.
"Tadi itu urusannya hanya kebijakan pemerataan ekonomi yang berkaitan dengan redistribusi aset," ucap Presiden ketika ditanyai awak media di Istana Kepresidenan, Selasa, 14 Maret 2017.
Baca juga:
Jokowi: Sistem E-KTP Bubrah karena Anggarannya Dikorupsi
Jokowi Diminta Bubarkan Partai yang Diduga Terima Duit E-KTP
Jokowi menjelaskan, tidak adanya pembahasan tentang kasus korupsi proyek e-KTP dalam pertemuan hari ini karena hal tersebut memang tidak direncanakan. Presiden berujar, dia selalu mengupayakan tiap pertemuan atau rapat berfokus pada satu hal yang direncanakan.
"Kami setiap rapat memang berfokus pada satu masalah saja, tidak melebar ke mana-mana," tutur Jokowi sambil tertawa.
Baca pula:
Politikus Bicarakan Korupsi E-KTP di Istana Kepresidenan
Kemarin, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan Presiden sempat berbincang-bincang perihal kasus itu dengan sejumlah politikus di Istana Kepresidenan setelah melantik 17 duta besar Indonesia luar biasa dan berkuasa penuh untuk beberapa negara sahabat. Namun perbincangan tersebut lebih kepada berbagi kabar terbaru dibanding pembicaraan serius.
Adapun hari ini Jokowi mengumpulkan para kepala lembaga negara untuk membahas kesenjangan sosial-ekonomi. Beberapa solusi yang dipertimbangkan dalam pertemuan hari ini adalah redistribusi aset dan reformasi agraria.
ISTMAN M.P.
Simak:
Kasus E-KTP, Eks Ketua Mahkamah Konstitusi: Jika Benar, Sejarah Hitam Bangsa Ini
Video Terkait:
E-KTP: Satu Proyek, Berjibun Masalah
Sidang Perdana E-KTP, Terdakwa Terima Dakwaan Jaksa
