Pertemuan Lembaga Negara, Jokowi Pastikan Tak Ada Obrolan E-KTP  

Reporter

Presiden Joko Widodo memberi sambutan saat membuka acara Business Summit dalam rangkaian KTT IORA ke-20 tahun 2017 di Jakarta Convention Center, Jakarta, 6 Maret 2017. KTT IORA tersebut dihadiri sejumlah kepala negara dari 21 negara peserta. ANTARA/IORA Summit 2017/Rosa Panggabean

TEMPO.CO, Jakarta - Meski kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) tengah ramai dibicarakan, hal itu tidak lantas membuat Presiden Joko Widodo membahasnya dalam pertemuan dengan kepala lembaga negara. Kepada awak media, Jokowi mengatakan dia dan para kepala lembaga negara membahas hal lain.

"Tadi itu urusannya hanya kebijakan pemerataan ekonomi yang berkaitan dengan redistribusi aset," ucap Presiden ketika ditanyai awak media di Istana Kepresidenan, Selasa, 14 Maret 2017.

Baca juga:
Jokowi: Sistem E-KTP Bubrah karena Anggarannya Dikorupsi
Jokowi Diminta Bubarkan Partai yang Diduga Terima Duit E-KTP

Jokowi menjelaskan, tidak adanya pembahasan tentang kasus korupsi proyek e-KTP dalam pertemuan hari ini karena hal tersebut memang tidak direncanakan. Presiden berujar, dia selalu mengupayakan tiap pertemuan atau rapat berfokus pada satu hal yang direncanakan.

"Kami setiap rapat memang berfokus pada satu masalah saja, tidak melebar ke mana-mana," tutur Jokowi sambil tertawa.

Baca pula:
Politikus Bicarakan Korupsi E-KTP di Istana Kepresidenan

Kemarin, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan Presiden sempat berbincang-bincang perihal kasus itu dengan sejumlah politikus di Istana Kepresidenan setelah melantik 17 duta besar Indonesia luar biasa dan berkuasa penuh untuk beberapa negara sahabat. Namun perbincangan tersebut lebih kepada berbagi kabar terbaru dibanding pembicaraan serius.

Adapun hari ini Jokowi mengumpulkan para kepala lembaga negara untuk membahas kesenjangan sosial-ekonomi. Beberapa solusi yang dipertimbangkan dalam pertemuan hari ini adalah redistribusi aset dan reformasi agraria.

ISTMAN M.P.

Simak:
Kasus E-KTP, Eks Ketua Mahkamah Konstitusi: Jika Benar, Sejarah Hitam Bangsa Ini  

Video Terkait:
E-KTP: Satu Proyek, Berjibun Masalah
Sidang Perdana E-KTP, Terdakwa Terima Dakwaan Jaksa







Bicara Peta Pilpres 2024, Cak Imin Tak Mau Model Konflik Pemilu 2019 Terulang

8 jam lalu

Bicara Peta Pilpres 2024, Cak Imin Tak Mau Model Konflik Pemilu 2019 Terulang

Cak Imin mendorong agar model-model konflik di masyarakat yang sempat terjadi pada Pemilu 2019 silam tak terulang lagi.


Bakrie Group Gelar Kompetisi Startup Nasional, Besok Masuk ke Babak Final

10 jam lalu

Bakrie Group Gelar Kompetisi Startup Nasional, Besok Masuk ke Babak Final

Bakrie Group mengadakan kompetisi I-Start sebagai wadah bagi anak muda dalam mengembangkan startup


Jokowi Klaim Penyaluran BLT BBM Sudah Capai 96,6 Persen

14 jam lalu

Jokowi Klaim Penyaluran BLT BBM Sudah Capai 96,6 Persen

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, untuk BLT BBM sampai hari ini sudah 96,6 persen, sudah di 508 kabupaten dan kota.


Genap Berusia 75 Tahun, Ini Jejak Karier Luhut Binsar Pandjaitan di Militer, Politik dan Bisnis

14 jam lalu

Genap Berusia 75 Tahun, Ini Jejak Karier Luhut Binsar Pandjaitan di Militer, Politik dan Bisnis

Hari ini 28 September 2022, Luhut Binsar Pandjaitan genap berusia 75 tahun. Berikut jejak karier Menkomarinves ini di militer, politik, dan bisnis.


Wacana Duet Prabowo-Jokowi, Gerindra: Bagi Kami Ini Kehormatan

15 jam lalu

Wacana Duet Prabowo-Jokowi, Gerindra: Bagi Kami Ini Kehormatan

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyerahkan soal gugatan Sekber Prabowo-Jokowi kepada keputusan Mahkamah Konstitusi.


Jokowi Minta Penyaluran BSU Dipercepat: Saya Pantau, tapi Tidak Semua

15 jam lalu

Jokowi Minta Penyaluran BSU Dipercepat: Saya Pantau, tapi Tidak Semua

Jokowi mengatakan percepatan penyaluran BSU perlu dilakukan di daerahh-daerah yang jauh dari Ibu Kota.


Gugatan Sekber Prabowo-Jokowi, PDIP Sebut Jokowi Tidak Gila Kekuasaan

17 jam lalu

Gugatan Sekber Prabowo-Jokowi, PDIP Sebut Jokowi Tidak Gila Kekuasaan

Sekber mengajukan gugatan judicial review atas Pasal 169 huruf n UU Pemilu untuk merealisasikan agar Prabowo-Jokowi bisa maju Pilpres 2024


Kaesang Cerita Dapat Wejangan dari Lo Kheng Hong Soal Investasi Saham, Apa Saja?

17 jam lalu

Kaesang Cerita Dapat Wejangan dari Lo Kheng Hong Soal Investasi Saham, Apa Saja?

Kaesang Pangarep menceritakan pertemuannya dengan investor kawakan Lo Kheng Hong sebelum pandemi Covid-19 merebak yakni sekitar tahun 2019.


Momen Jokowi Dimarahi Siswa SMA yang Ponselnya Rusak Saat Kejar Rombongan

18 jam lalu

Momen Jokowi Dimarahi Siswa SMA yang Ponselnya Rusak Saat Kejar Rombongan

Presiden Jokowi dimarahi oleh siswa SMA di Buton Selatan bernama Sabrila. Penyebabnya, Sabrila kesal lantaran ponselnya rusak saat mengejar rombongan


Kementerian Investasi Pastikan Larangan Ekspor Timah hingga Bauksit Dilakukan Bertahap

18 jam lalu

Kementerian Investasi Pastikan Larangan Ekspor Timah hingga Bauksit Dilakukan Bertahap

Jokowi sebelumnya menegaskan pemerintah terus menjalankan larangan ekspor barang tambang mentah.