BPOM - Kejaksaan Kerja Sama Pengawasan Obat dan Makanan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pusat Penny Lukito bersama jajaran memperlihatkan saus sambal kemasan saat menggerebek pabrik saus diduga ilegal di Neglasari, Tangerang, Banten, 3 Maret 2017. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

    Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pusat Penny Lukito bersama jajaran memperlihatkan saus sambal kemasan saat menggerebek pabrik saus diduga ilegal di Neglasari, Tangerang, Banten, 3 Maret 2017. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

    TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Agung dan Badan Pengawas Obat dan Makanan mensosialisasikan kerja sama untuk pendampingan penyidikan dan koordinasi pengamanan perkara tindak pidana di bidang obat dan makanan. Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan ini penting karena industri makanan meningkat pesat seiring kebutuhan masyarakat.

    Menurut Jaksa Agung, perkembangan ini mendorong persaingan tidak sehat. Ada pihak yang berusaha memanfaatkan kesempatan, melakukan kecurangan dan cenderung kriminal. “Ini patut disikapi dan diawasi serius," kata dia di Sasana Pradana, Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2017.

    Baca:
    Perpres dan Inpres Dipersiapkan untuk Perkuat BPOM
    Tangani Obat dan Makanan Berbahaya, BPOM Gandeng ...

    Kejaksaan, kata Prasetyo, telah menggolongkan pidana obat dan makanan sebagai kejahatan serius. Ia menginstruksikan jaksanya untuk memberikan tuntutan maksimal terhadap pelaku kejahatan obat. "Kejaksaan tidak kenal kompromi terhadap pelaku kejahatan dalam obat dan makanan."

    Prasetyo mengakui kini banyak ditemukan banyak produk makanan dan obat yang tidak memenuhi standar. Beberapa di antaranya dikelola dengan bahan yang sudah rusak, kedaluarsa, dan terkontaminasi. "Ini hanya untuk mendapatkan keuntungan.” Sehingga perlu sistem pengawasan yang berkelanjutan untuk mendeteksi, mengawasi produk itu dan peredarannya.

    Baca juga:
    Kasus Mobil Listrik, Hakim Tolak Praperadilan Dahlan Iskan
    Kasus E-KTP, Eks Ketua Mahkamah Konstitusi: Jika Benar, Sejarah Hitam Bangsa Ini  

    Hari ini, Kejaksaan Agung menggelar konferensi jarak jauh bersama seluruh Kejaksaan Tinggi di Indonesia mengenai kerja sama dengan BPOM. Beberapa persoalan muncul di antaranya kendala bolak-balik berkas perkara dari BPOM ke kejaksaan, dan potensi gugatan terhadap korporasi.

    Kepala BPOM, Penny K. Lukito, mengatakan kerja sama ini penting untuk mengantisipasi kejahatan. Sebab, kejahatan obat bukan hanya soal kesehatan, tapi sosial, ekonomi, daya saing. "Ini mengancam ketahanan bangsa kita. Mulai banyaknya vaksin palsu, obat, sampai makanan bayi," ujar Penny.

    BPOM, kata Penny, menghadapi berbagai modus kejahatan obat dan makanan yang terus berkembang. Kerja sama dengan kejaksaan adalah upaya penguatan BPOM dalam pengawasan, penegakan hukum, dan regulasi. "Kami tidak bisa bekerja sendiri."

    ARKHELAUS W.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Rencana Pendapatan dari Pajak 2019 BPRD DKI Jakarta

    Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta menetapkan target pendapatan dari pajak sebesar Rp 44,18 triliun pada 2019. Berikut rincian target BPRD.