TEMPO.CO, Jayapura - Gubernur Papua Lukas Enembe sedang menemui Presiden Joko Widodo di Jakarta terkait persoalan PT Freeport Indonesia. "Pak Gubernur sedang berada di Jakarta dan dalam waktu dekat akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo, salah satu agendanya membahas Freeport," kata Sekretaris Daerah Papua TEA Heri Dosinaen di Kota Jayapura, Papua, Senin, 13 maret 2017.
Heri mengemukakan itu di hadapan sekitar 300 demonstran di halaman kantor gubernuran. Mereka yel yel mendukung pemerintah pusat dan daerah melawan sikap perusahaan tambang asal Amerika Serikat PT Freeport Indonesia.
"Atas nama gubernur, saya sampaikan terima kasih atas dukungan luar biasa ini. Saya sampaikan mohon maaf Pak Gubernur setelah buka Sidang Sinode di Papua Barat, langsung ke Jakarta," katanya.
Persoalan terkait PT Freeport, kata dia, bukan baru kali ini digaungkan oleh Pemerintah Provinsi Papua dalam era kepemimpinan Lukas Enembe. "Namun, sejak Pak Gubernur Papua dilantik pada 13 April 2013, ada 17 poin yang disampaikan kepada Freeport yang harus dilaksaaakan, antara lain terkait pembangunan smelter di Papua," katanya.
Selain itu, kata Heri, gaji para karyawan PT Freeport harus dibayarkan harus lewat Bank Papua. "Termasuk Freeport harus buka kantor di Papua dan pengelolaan bandara di Timika yang dikuasai oleh Freeport dikembalikan ke Pemda Papua," katanya.
Lebih lanjut, Heri menyampaikan bahwa Gubernur Lukas Enembe juga meminta agar pajak air permukaan yang dipakai selama ini harus dibayar sebagaimana putusan sidang di Jakarta.
"Selain itu pajak air permukaan yang diminta harus dibayar oleh Freeport dan masih banyak lagi yang disampaikan oleh Pak gubernur. Masyarakat Papua harus berani perjuangkan. Jadi sekali lagi mari kita bergandengan tangan dari Sorong sampai Merauke, harus bersatu padu. Papua harus bangkit maju dengan kekayaan alam," kata Heri.
Para demonstran yang dikoordinir Amir Madubun, Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia Provinsi Papua Kundrat Tukayo dan wakil dari masyarakat adat Ondofolo Oktovianus Monim.
ANTARA
