Politikus Bicarakan Korupsi E-KTP di Istana Kepresidenan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Gerakan Indonesia Raya, Fadli Zon, mengatakan sempat membicarakan kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dengan Presiden Joko Widodo dan sejumlah politikus. Hal itu dilakukan seusai pelantikan 17 duta besar baru di Istana Kepresidenan tadi siang, Senin, 13 Maret 2017. "Ya, tadi disinggung (soal e-KTP), informasinya dari mana dan sebagainya," ucap Fadli saat dicegat awak media di Istana Kepresidenan, Senin, 13 Maret 2017.

Para politikus itu adalah Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto. Wakil Presiden Jusuf Kalla, ujar Fadli, juga berada di sana.

Baca:
Larang Siaran Langsung Sidang E-KTP, Ini Kata Bagir Manan
Usut Aliran Duit E-KTP, KPK: Masih Ada Waktu Menggembalikan

Fadli mengatakan masalah KTP elektronik tidak dibicarakan secara detail dalam kesempatan itu. Mereka membicarakannya hanya untuk berbagi. Tak hanya tentang perkara korupsi itu, mereka juga membicarakan isu lain, seperti Freeport.

Ia mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut perkara itu hingga tuntas. Menurut dia, korupsi harus dibuktikan. Mereka yang terlibat, siapa pun itu, harus patuh pada proses hukum yang berjalan. Kalau tidak terbukti, nama mereka harus direhabilitasi. “Ini merugikan profesi politikus, seolah-olah semua politikus kotor."

Baca juga:
Perkara E-KTP, ICW: Jangan Hanya Dibongkar, tapi Dituntaskan
Kampanye Kejayaan Soeharto, Pengamat: Sulit buat Dulang Suara 

Soal hak angket yang diajukan Fahri Hamzah atas pengusutan perkara e-KTP, Fadli menuturkan harus memenuhi syarat kuorum. Minimal harus diajukan dua fraksi dan 25 anggota. Jika tidak terpenuhi, hak angket itu tidak bisa dijalankan.

Ia menilai baik usul menggelar angket terkait dengan proyek itu. “Bisa saja, maksudnya untuk mengoreksi sistem kinerja juga."

ISTMAN M.P.

Video Terkait:
Soal Kasus E-KTP Ini Kata Menkumham Yasonna Laoly
Kasus E-KTP: BEM SI Beri Dukungan ke KPK Usut Tuntas Korupsi E-KTP
Sidang Perdana E-KTP, Terdakwa Terima Dakwaan Jaksa