DI Yogyakarta Didesak Alokasikan Anggaran Tangani Aksi Klitih

Reporter

ilustrasi pembunuhan. Tempo/Indra Fauzi

TEMPO.CO, Yogyakarta – Maraknya aksi klitih atau penganiayaan yang terus membawa korban, baik luka maupun tewas, di Yogyakarta belakangan ini dinilai sudah sangat meresahkan. “Imbauan-imbauan saat ini tidak cukup. Perlu langkah nyata, terutama untuk pencegahan kejadian klitih terulang terus,” ujar anggota DPRD DI Yogyakarta, Huda Tri Yudiana, dalam keterangan kepada wartawan, Senin, 13 Maret 2017.

Huda menyatakan langkah nyata penanganan klitih itu salah satunya terkait dengan anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan. “Pemda DI Yogyakarta harus memperkuat dukungan kepada kepolisian, termasuk urusan anggaran untuk mendukung berbagai keperluan penanganan,” ujarnya.

Baca juga:
Aksi Klithih di Yogya Tewaskan Satu Pelajar

Huda menambahkan, deteksi dini dan pencegahan klitih yang makin marak saat ini tidak cukup dengan sosialisasi. Tapi dengan langkah pencegahan yang terstruktur. Dimulai pada geng-geng sekolah yang dipantau lebih ketat. “Kalau perlu, alat komunikasi pelajar yang terlibat geng dilakukan penyadapan,” ujarnya.

DPRD mendesak agar kelompok-kelompok remaja yang potensial melakukan aksi klitih dibina secara khusus. Semestinya, kata Huda, pihak kepolisian bisa melakukan ini. “Jika kekurangan anggaran, peran pemda yang harus dilakukan dengan mendukung anggaran itu,” tuturnya.

Baca pula:
Polisi DIY Lacak Anggota Geng Pelajar

Dewan mendesak ada patroli-patroli terhadap kumpulan remaja berpotensi klitih. Huda menuturkan, akibat aksi klitih yang terus berulang ini, dikhawatirkan berimbas dan mencoreng predikat Yogya sebagai kota pelajar. “Rasa waswas dan khawatir terus dirasakan oleh orang tua yang memiliki anak remaja usia sekolah,” ujarnya.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan DIY Didik Wardaya mengatakan pihaknya akan segera memanggil semua sekolah untuk mendukung gerakan kepolisian memberantas geng beranggotakan pelajar sekolah ini. “Kami sudah merencanakan membentuk satuan petugas penanggulangan klitih,” ujar Didik.

Kepala Kepolisian DIY Brigadir Jenderal Ahmad Dofiri sebelumnya telah memerintahkan seluruh jajaran kepolisian di lima kabupaten dan kota di DIY untuk menginventarisasi geng-geng beranggotakan pelajar sekolah guna mendapatkan peta potensi prilaku kriminal pelajar yang makin meresahkan di Yogya belakangan ini.

Polda DIY mencatat, sepanjang 2016, ada lebih dari 43 kasus klitih (tindak kekerasan dan penganiayaan) yang sebagian besar melibatkan geng beranggotakan pelajar sekolah. Dari 43 laporan itu, wilayah Sleman dan Bantul paling banyak dengan masing-masing 21 kasus dan 15 kasus, sementara Gunungkidul 4 kasus, Polresta Kota Yogya 2 kasus, dan Kulon Progo 1 kasus.

Kepala Polres Kota Yogyakarta Komisaris Besar Tommy Wibisono menyebutkan, di wilayah Kota Yogyakarta, pihaknya telah memetakan, dari 83 sekolah setingkat SMA/SMK, ada tujuh sekolah yang telah terindikasi kuat memiliki warisan turun-temurun punya dendam antarsekolah sehingga basis geng beranggotakan pelajar. Laporan kriminalitas aksi klitih yang melibatkan pelajar di Kota Yogya sampai 2016 ada 26 laporan.

PRIBADI WICAKSONO

Simak:
Polda Tetapkan 4 Tersangka Tawuran Manggarai, Sita Senapan Angin







Rancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya

2 hari lalu

Rancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya

Kemendagri tidak mengabulkan Rancangan Perda Kota Religius Depok dan wakil wali kota ingin tahu alasannya.


Kali Ini PSI Dukung Langkah Pemerintah DKI, Tambah Kamera CCTV Cegah Kriminalitas

8 hari lalu

Kali Ini PSI Dukung Langkah Pemerintah DKI, Tambah Kamera CCTV Cegah Kriminalitas

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta menambah titik kamera CCTV.


Royal Kencana Mansion, Studio Alam di Pusat Kota Yogya yang Kantongi 2 Rekor MURI

12 hari lalu

Royal Kencana Mansion, Studio Alam di Pusat Kota Yogya yang Kantongi 2 Rekor MURI

Royal Kencana Mansion dilengkapi dengan berbagai spot destinasi alam yang menakjubkan seperti danau, padang pasir, bunga ilalang, dan taman bunga.


Sarana Jaya Minta Modal Rp 1,25 Triliun, DPRD: Buat Rumah DP 0 yang Jauh dari Target

20 hari lalu

Sarana Jaya Minta Modal Rp 1,25 Triliun, DPRD: Buat Rumah DP 0 yang Jauh dari Target

Sarana Jaya mengusulkan penyertaan modal daerah (PMD) 2023 untuk pengadaan lahan dan pengembangan hunian terjangkau senilai Rp 1,25 triliun.


Bupati Lumajang Menyesalkan Ketua DPRD Mundur karena Tak Hafal Pancasila

22 hari lalu

Bupati Lumajang Menyesalkan Ketua DPRD Mundur karena Tak Hafal Pancasila

Bupati Lumajang Thoriqul Haq menyayangkan mundurnya Ketua DPRD Anang Akhmad Syaifudin karena tidak hafal Pancasila.


PKB Masih Pelajari Dinamika Lapangan Usai Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila

22 hari lalu

PKB Masih Pelajari Dinamika Lapangan Usai Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila

PKB Jawa Timur belum akan buru-buru mencari pengganti Ketua DPRD Lumajang yang mengundurkan diri gara-gara tidak hafal Pancasila.


Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila, PKB: Keselip Lidah

22 hari lalu

Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila, PKB: Keselip Lidah

PKB Jawa Timur akan memanggil Anang Ahmad Syaifuddin yang meletakkan jabatannya setelah viral video ia tak lancar saat melafalkan Pancasila.


Aksi Demo Tolak Kenaikan BBM di Makassar, Mahasiswa Tak terpengaruh Bentrok Antarwarga

28 hari lalu

Aksi Demo Tolak Kenaikan BBM di Makassar, Mahasiswa Tak terpengaruh Bentrok Antarwarga

Ratusan massa mahasiswa demo tolak kenaikan BBM di Makassar. Terjadi bentrok antarwarga, tapi mahasiswa tak terprovokasi.


Demo Tolak Kenaikan BBM: Koalisi Mahasiswa Kota Palangka Raya Kepung DPRD Kalteng

28 hari lalu

Demo Tolak Kenaikan BBM: Koalisi Mahasiswa Kota Palangka Raya Kepung DPRD Kalteng

Koalisi mahasiswa se-Kota Palangka Raya melakukan demo tolak kenaikan BBM hingga melakukan pengepungan Gedung DPRD Kalimantan Tengah, kemarin.


Perlunya Perlindungan terhadap Anak yang Terlibat Kasus Hukum

41 hari lalu

Perlunya Perlindungan terhadap Anak yang Terlibat Kasus Hukum

Psikolog mengatakan anak yang terlibat kasus hukum perlu dilindungi karena secara psikologis masih rentan dan belum matang.