Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dekat Bupati, Legislator Klaten Bisa Dapat Dana Aspirasi Besar

image-gnews
Anggota DPRD Klaten Andy Purnomo (tengah) meninggalkan gedung KPK usai pemeriksaan penyidik terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan Pemkab Klaten, Jakarta, 16 Januari 2017. Andi Purnomo yang merupakan putra Bupati Klaten Sri Hartini yang kini ditahan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK atas kasus dugaan suap di jajaran Pemkab Klaten, Andi juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Suramlan, Kasi SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Anggota DPRD Klaten Andy Purnomo (tengah) meninggalkan gedung KPK usai pemeriksaan penyidik terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan Pemkab Klaten, Jakarta, 16 Januari 2017. Andi Purnomo yang merupakan putra Bupati Klaten Sri Hartini yang kini ditahan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK atas kasus dugaan suap di jajaran Pemkab Klaten, Andi juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Suramlan, Kasi SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Klaten, Bambang Sigit Sinugroho mengatakan Jumlah bantuan keuangan khusus atau dana aspirasi yang dikucurkan untuk anggota DPRD bisa dipengaruhi oleh kedekatan anggota DPRD dengan Bupati. “Ya, bisa juga,” kata Bambang saat ditemui Tempo di Komplek Pemerintah Kabupaten Klaten pada Senin, 13 Maret 2017.

Menurut Bambang, tidak ada ketentuan jumlah dana aspirasi yang dapat diajukan tiap anggota DPRD. “Itu tergantung Bupati.” Setelah menjaring aspirasi masyarakat, anggota DPRD bisa mengajukan usulan bantuan keuangan khusus yang bersumber dari APBD. Usulan dikemas dalam pokok-pokok pikiran DPRD. Namun, ada sejumlah faktor yang menentukan lolos atau tidaknya usulan-usulan itu.

Baca:
Daftar Nama dan Cerita Ajudan Soal Tamu Bupati Klaten
Duit Rp 3 M Itu Disita KPK dari Kamar Anak Bupati Klaten 

Selain mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan khusus ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. “Jadi semua dari Bupati,” kata Bambang.

Masalah ini ditanyakan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi saat memeriksa puluhan kepala desa di Ruang Aula Satya Haprabu Markas Kepolisian Resor Klaten sepanjang pekan lalu. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan para kepala desa itu termasuk dalam upaya menelusuri asal usul uang sekitar Rp3 miliar yang ditemukan tim KPK dari lemari kamar Andy Purnomo di rumah dinas Bupati Klaten Sri Hartini pada 1 Januari lalu. Andy adalah anak sulung Hartini, anggota Komisi I DPRD Klaten. Sebelumnya, ia Ketua Komisi IV.

Baca juga:
Di Haul Soeharto dan Supersemar,Rizieq FPI Serukan Angkat Senjata
Tommy Soeharto Calon Presiden 2019, Dua Partai Akan Berkoalisi 

Scroll Untuk Melanjutkan

“Selain dari suap pengisian jabatan, KPK menemukan sumber baru dari total uang sekitar Rp5 miliar dari SHT (Sri Hartini, tersangka penerima suap dalam kasus suap pengisian jabatan di Klaten),” kata Febri kepada Tempo, akhir pekan lalu. Soal kemungkinan sumber baru itu termasuk dari pemangkasan bantuan keuangan khusus, baik dari eksekutif maupun legislatif, Febri tidak bersedia menjawab.

Penasehat hukum Sri Hartini, Deddy Suwadi, uang Rp3 miliar dari lemari Andy Purnomo itu adalah titipan dari ibunya. “Uang itu diserahkan kepada Andy karena Bu Hartini sedang tidak ada di rumah dinas,” kata Deddy tanpa menyebutkan siapa pemberi uang sebesar itu.

Deddy menambahkan sebagian besar dari Rp3 miliar itu adalah sisa dana aspirasi Bupati Klaten tahun anggaran 2016 yang rencananya akan dibagikan ke sejumlah pemerintah desa. “(Desa penerima bantuan keuangan khusus) Ada yang dipotong. Konteksnya seperti subsidi silang, untuk diratakan ke desa lain. Karena banyak desa lain yang belum dapat,” kata Deddy.

Cara ini, kata Bambang, tidak seharusnya dilakukan. Bantuan yang disalurkan langsung melalui rekening desa itu tidak boleh dipotong untuk alasan pemerataan ke desa lain yang tidak kebagian jatah. “Itu nggak boleh,” ujar Bambang dengan nada tinggi.


DINDA LEO LISTY

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bupati Trenggalek Serahkan Piala kepada Juara POI 2024

45 hari lalu

Bupati Trenggalek Serahkan Piala kepada Juara POI 2024

Putri Daerah Kabupaten Klaten, Raphaella Chayla Shaka Lakshita, dinobatkan sebagai Putri Otonomi Indonesia (POI) 2024 setelah menyisihkan 14 finalis lainnya di ajang Grand Final Pemilihan POI 2024, di Kabupaten Trenggalek, pada Sabtu, 8 Juni 2024.


Studi Demokrasi Rakyat Laporkan Anggota DPR ke KPK, Diduga Beli Suara agar Menang Lagi di Pemilu 2024

24 Februari 2024

Logo KPK. Dok Tempo
Studi Demokrasi Rakyat Laporkan Anggota DPR ke KPK, Diduga Beli Suara agar Menang Lagi di Pemilu 2024

Dalam laporan ke KPK disebutkan hasil korupsi itu diduga untuk membeli suara dalam kontestasi Pemilu 2024.


Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

23 Februari 2024

Logo KPK. Dok Tempo
Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

Pelaporan ke KPK terkait dugaan korupsi pemotongan dana bantuan hibah pertanian yang berasal dari Dana Aspirasi DPR yang mencapai Rp 2 miliar.


Polda Jawa Tengah Telusuri Laporan Pemotongan Dana Aspirasi Desa 3 Kabupaten di Jawa Tengah

24 November 2023

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi (kiri) mengecek kelengkapan atribut personel Polri yang akan bertugas mengamankan jalannya Piala Dunia U-17 2023 dalam gelaran apel Gelar Pasukan OPS Aman Bacuya 2023 Polda Jateng di Alun-Alun Utara Solo, Jawa Tengah, Kamis, 9 November 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Polda Jawa Tengah Telusuri Laporan Pemotongan Dana Aspirasi Desa 3 Kabupaten di Jawa Tengah

Polda Jawa Tengah menelusuri laporan pemotongan dana aspirasi desa yang bersumber dari bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah di 3 daerah 2020-2022.


Dana Abadi Pesantren Merupakan Hasil Perjuangan PKB

27 Oktober 2023

Dana Abadi Pesantren Merupakan Hasil Perjuangan PKB

Program Dana Abadi Pesantren sudah berjalan selama 2 tahun dan sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh pondok-pondok pesantren.


Bulog Luncurkan Beras Rojolele Srinuk, Gandeng Kabupaten Klaten dan PT Aneka Usaha Persero

19 Agustus 2023

Direktur Bisnis Perum Bulog, Febby Novita (dua dari kiri) hadiri pelaksanaan MoU antara Pimpinan Bulog Cabang Surakarta Andy Nugroho (dua dari kanan) dan Dirut PT Aneka Usaha Perseroda Kabupaten Klaten, Sukardi (paling kanan), dalam acara Shoft Launching Befood Rojolele Srinuk, di Puma Sport Center Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jateng, Sabtu, 19 Agustus 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Bulog Luncurkan Beras Rojolele Srinuk, Gandeng Kabupaten Klaten dan PT Aneka Usaha Persero

Bulog meluncurkan varietas beras Rojolele Srinuk yang diproduksi di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.


Kabupaten Klaten Diharapkan Jadi Percontohan Penanganan Hama

14 Juli 2023

Kabupaten Klaten Diharapkan Jadi Percontohan Penanganan Hama

Klaten merupakan Kabupaten subur yang sebagian masyarakatnya bergantung pada sektor pertanian


586 Kendaraan Dinas Pemkab Ponorogo Menunggak Pajak Tahunan

19 Januari 2023

Ilustrasi kendaraan dinas Pemkab Ponorogo. (Foto: ANTARA/HO - SDP)
586 Kendaraan Dinas Pemkab Ponorogo Menunggak Pajak Tahunan

Polda Jawa Timur (Jatim) melaporkan ada ratusan kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo yang menunggak pajak tahunan


7 Rekomendasi Wisata Air di Klaten, dari Umbul Ponggok hingga Umbul Kemanten

5 Agustus 2022

Kawasan Wisata Air Umbul Ponggok di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah. Tempo/Lestantya R Baskoro
7 Rekomendasi Wisata Air di Klaten, dari Umbul Ponggok hingga Umbul Kemanten

Berikut tujuh rekomendasi wisata air alami atau umbul di Klaten yang wajib Anda dikunjungi.


Kabupaten Klaten Capai UHC di Hari Jadi

29 Juli 2022

Kabupaten Klaten Capai UHC di Hari Jadi

Penghargaan UHC diserahkan BPJS Kesehatan untuk wilayah yang lebih dari 95 persen penduduknya menjadi peserta JKN.