Kasus Suap, Suami Inneke Koesherawati Akui Bertemu Kepala Bakamla  

Reporter

Editor

dewisuci

Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah (tengah) mengenakan rompi tahanan saat meninggalkan gedung KPK, Jakarta, 23 Desember 2016. Fahmi ditahan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan alat monitoring satelit di Badan Keamanan Laut (Bakamla). ANTARA/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Arie Soedewo disebut dalam surat dakwaan Komisaris PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah. Setelah sidang pembacaan dakwaan yang digelar Senin, 13 Maret 2017, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Fahmi mengaku pernah bertemu dengan Arie.

"Pernah ketemu di rumah saya," kata Fahmi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin.

Baca juga: Suap Bakamla, KPK Kembali Periksa Eko Susilo Hadi

Jaksa penuntut umum menyatakan Arie turut membahas komisi 7,5 persen dari Fahmi kepada Bakamla jika perusahaannya memenangi tender proyek monitoring satellite di institusinya. Namun ia membantah bahwa Arie pernah meminta 7,5 persen dari nilai proyek.

Fahmi menjelaskan, pertemuan itu dilakukan karena ia ingin menawari Arie rumah kontrakannya yang berada di Menteng untuk dijadikan rumah dinas. "Saya yang nawarin, resmi kok ke kantor," ujarnya.

Fahmi didakwa menyuap para pejabat Bakamla beberapa kali secara bertahap. Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi, Kiki Ahmad Yani, menuturkan suap itu diberikan agar PT Melati Technofo Indonesia memenangi tender pengadaan monitoring satellite di Bakamla dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016.

Simak: Suap Bakamla, KPK Dalami Dugaan Pemberian Lain...

Suap tersebut dibagikan kepada Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla Eko Susilo Hadi sebesar 100 ribu dolar Singapura, 88.500 dolar Singapura, dan 10 ribu euro, Direktur Data dan Informasi Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla Bambang Udoyo 105 ribu dolar Singapura, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan 104.500 dolar Singapura, serta Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama Bakamla Tri Nanda Wicaksono Rp 120 juta.

Jaksa Kiki menjelaskan, sogokan yang diberikan kepada para pejabat Bakamla itu dimulai ketika seorang pengusaha bernama Ali Fahmi menawari terdakwa main proyek di Bakamla. Syaratnya, jika menang, terdakwa harus memberi fee sebesar 15 persen dari nilai pengadaan.

Baca: Suap Bakamla, di Rumah Laksma Bambang Ditemukan...

Pada Oktober 2016, tutur jaksa, Arie dan Eko Susilo membahas jatah 7,5 persen untuk Bakamla dari pengadaan monitoring satellite yang dimenangi PT Melati Technofo Indonesia. Saat itu, Arie mengatakan, dari jatah 15 persen, 7,5 persen di antaranya akan diberikan kepada Bakamla.

MAYA AYU PUSPITASARI







Daftar Pemenang Anti Corruption Film Festival 2022, KPK Punya Harapan Besar

22 jam lalu

Daftar Pemenang Anti Corruption Film Festival 2022, KPK Punya Harapan Besar

Anti Corruption Film Festival atau ACFFEST 2022 mengangkat tema "Berawal Dari Kita, Bangkit dan Bergerak Bersama Lawan Korupsi".


KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

3 hari lalu

KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

Gazalba Saleh ditetapkan tersangka oleh KPK pada 28 November 2022. Ia menjadi tersangka atas dugaan penerimaan suap.


KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

3 hari lalu

KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

KPK akan mendalami nama-nama pejabat yang disebut oleh Rektor Unila nonaktif Karomani dalam persidangan dalam perkara suap penerimaan mahasiswa.


Soal Pengacara Lukas Enembe yang Kedapatan Menemui Sejumlah Saksi, Ini Kata KPK

3 hari lalu

Soal Pengacara Lukas Enembe yang Kedapatan Menemui Sejumlah Saksi, Ini Kata KPK

KPK menyatakan masih menelusuri peristiwa pertemuan kuasa hukum Lukas Enembe dengan sejumlah saksi.


Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK, Apa Koleksi Mobilnya

4 hari lalu

Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK, Apa Koleksi Mobilnya

Dalam LHKPN, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto memilki 1 mobil pada 2011 dan memiliki 2 mobil di LHKPN 2008.


Saksi Sebut Mardani Maming Paksa Pengalihan IUP Batubara

4 hari lalu

Saksi Sebut Mardani Maming Paksa Pengalihan IUP Batubara

Terdakwa kasus gratifikasi perizinan tamba Mardani Maming memaksa eks Kadis Pertandingan dan Energi untuk memproses pengalihan IUP dari BKPL ke PCN.


KPK Bakal Dalami Sejumlah Pejabat Titipkan Calon Maba di Unila

4 hari lalu

KPK Bakal Dalami Sejumlah Pejabat Titipkan Calon Maba di Unila

Karomani menyebut nama Zulkifli Hasan ikut menitipkan seseorang untuk dimasukkan sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Unila.


Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

5 hari lalu

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK membawa sejumlah alat bukti.


Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK Soal Tambang Batu Bara Ilegal Ismail Bolong

5 hari lalu

Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK Soal Tambang Batu Bara Ilegal Ismail Bolong

Kelompok yang menamakan dirinya sebagai Koalisi Solidaritas Pemuda Mahasiswa melaporkan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK.


KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

5 hari lalu

KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

Rening yang saat ditemui usai pemeriksaan kemarin di Gedung KPK berkata ia diperiksa soal profesinya sebagai kuasa hukum Lukas Enembe.