Koalisi Dosen dan Aktivis Anti Korupsi Kaltim Tolak Pelemahan KPK

Reporter

TEMPO/ Gunawan Wicaksono

TEMPO.CO, Samarinda - Sejumlah aktivis anti korupsi di Kalimantan Timur yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Kaltim menolak rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

"Digulirkannya wacana revisi UU KPK, atau apapun bentuk pelemahan kepada KPK harus kita tolak," kata Herdiansyah Hamzah, Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, kepada Tempo mewakili koalisi, Senin, 13 Maret 207.

KMS Kaltim mensinyalir wacana pelemahan KPK melalui usulan revisi UU KPK, erat kaitannya dengan bergulirnya kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang memunculkan nama-nama besar.

Baca juga: Revisi UU KPK, Operasi Tangkap Tangan Terancam Tidak Ada

"Jelas ini bukan kebetulan. Digulirkannya kembali revisi UU KPK adalah reaksi balik dari orang-orang yang selama ini tak suka dengan keberadaan KPK sebagai pelopor pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Castro, sapaan akrab Dosen Unmul tersebut. Munculnya sejumlah nama-nama anggota DPR-RI Periode 2009-2014 dinilai dapat menambah alasan untuk tidak suka pada KPK.

Untuk menggalang dukungan luas dan menolak upaya pelemahan KPK, KMS Kaltim yang terdiri dari Koalisi Dosen Unmul, Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Unmul, Jatam Kaltim, Naladwipa Institut, Pokja 30, Walhi Kaltim, Pusat Studi Otonomi Daerah dan Desa (PS-ODD) Unmul, Gusdurian Kaltim, Forum Pelangi Kaltim dan Lakpesdam NU Kaltim membuat petisi yang akan disampaikan ke Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga Ketua dan para Wakil DPR RI.

"KPK memerlukan sokongan luas dari seluruh lapisan masyarakat," kata Castro, melanjutkan.

Ada tiga hal yang disampaikan oleh KMS Kaltim. Pertama, menolak rencana revisi UU KPK, karena inti usulan revisi dinilai mengandung upaya pelemahan sistematis terhadap KPK berupa amputasi kewenangan yang selama ini menjadi mahkota KPK. "Melemahkan KPK, bermakna abai terhadap amanah rakyat Indonesia," kata Castro.

Baca juga: Kenapa Revisi UU KPK Harus Ditolak? Ini Penjelasannya

Kedua, meminta kepada Presiden RI, Bapak Joko Widodo dan para anggota DPR-RI, agar tidak membahas rencana usulan revisi UU KPK. "Di samping tidak masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas), juga belum ada urgensi perubahan UU KPK," ujar Castro.

Ketiga, stop sosialisasi rencana usulan revisi UU KPK yang sedianya dilakukan baik di kampus-kampus maupun di tempat terbuka di seluruh Indonesia. "Agenda sosialisasi tersebut tak lebih dari sebuah ilusi pelemahan KPK yang berbungkus perubahan," tutur Castro.

FIRMAN HIDAYAT | SAPRI MAULANA






Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Naik Satu Poin Jadi 38

25 Januari 2022

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Naik Satu Poin Jadi 38

Transparansi Internasional Indonesia merilis Indeks Persepsi Korupsi Indonesia naik satu poin menjadi 38 pada 2021.


Jalan Gelap Kematian Yusuf Kardawi, Mahasiswa yang Tolak Pelemahan KPK

10 Desember 2021

Jalan Gelap Kematian Yusuf Kardawi, Mahasiswa yang Tolak Pelemahan KPK

Desember ini merupakan 2 tahun kematian Yusuf Kardawi, mahasiswa Universitas Halu Oleo, yang berunjuk rasa menolak pelemahan KPK. Pelaku tertangkap.


OTT Tidak Dikenal di KUHAP, Tapi Ada Istilah Tertangkap Tangan

18 November 2021

OTT Tidak Dikenal di KUHAP, Tapi Ada Istilah Tertangkap Tangan

OTT tidak dikenal dalam KUHAP namun terdapat istilah Tertangkap Tangan dan Penangkapan, pada Pasal 1 butir 19 KUHAP.


Dosen University of Sydney Sebut Demokrasi Semakin Turun di Era Jokowi

24 Oktober 2021

Dosen University of Sydney Sebut Demokrasi Semakin Turun di Era Jokowi

Thomas memaparkan ada empat hal yang menjadi indikator penilaian sebuah negara demokratis. Indikator itu memburuk di era Jokowi.


2 Tahun Jokowi - Ma'ruf dan Paradoks Janji Politik

21 Oktober 2021

2 Tahun Jokowi - Ma'ruf dan Paradoks Janji Politik

Jokowi - Ma'ruf di antaranya menjanjikan penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Aktivis justru melihat pelemahan KPK.


Kota Samarinda Dikepung Banjir

18 Oktober 2021

Kota Samarinda Dikepung Banjir

Banjir ini bahkan melumpuhkan jalur Samarinda-Bontang karena banyaknya kendaraan yang tidak bisa melintas.


57 Pegawai KPK Dipecat, Abraham Samad: Pemberantasan Korupsi Jalan di Tempat

2 Oktober 2021

57 Pegawai KPK Dipecat, Abraham Samad: Pemberantasan Korupsi Jalan di Tempat

Abraham Samad mengatakan 57 pegawai KPK yang dipecat memiliki dedikasi yang tinggi dalam pemberantasan korupsi.


ICW Surati Jokowi, Ingatkan Tak Diam Soal Pemberhentian Pegawai KPK

28 September 2021

ICW Surati Jokowi, Ingatkan Tak Diam Soal Pemberhentian Pegawai KPK

ICW mengirim surat ke Presiden Jokowi perihal situasi pemberantasan korupsi terkini, khususnya tentang pemberhentian pegawai KPK.


2 Tahun Lalu, Gelombang Unjuk Rasa Mahasiswa Tolak Revisi UU KPK

24 September 2021

2 Tahun Lalu, Gelombang Unjuk Rasa Mahasiswa Tolak Revisi UU KPK

Revisi UU KPK diwarnai gelombang aksi unjuk rasa di berbagai daerah yang dipelopori BEM seluruh Indonesia, 24 September 2019. Kilas balik peristiwanya


Lima yang Mengubah Wajah KPK Tak Lagi Seperti Dulu

12 September 2021

Lima yang Mengubah Wajah KPK Tak Lagi Seperti Dulu

Peringkat KPK sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat terus menurun. Tak spesial lagi seperti dulu. Semuanya bermula dari revisi UU KPK.