Soal Terorisme, Menteri Wiranto Diundang Berpidato di India

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wiranto, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Wiranto, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dijadwalkan berangkat ke India untuk memberi pidato tentang penanganan terorisme. Dia diagendakan berangkat Senin, 13 Maret 2017, dan baru kembali ke Indonesia pada Rabu mendatang.

    "Malam ini, saya berangkat ke India untuk menjadi pembicara, memberikan keynote speech pada pertemuan internasional untuk membahas terorisme," ujar Wiranto di depan kantornya, Jakarta Pusat, Senin, 13 Maret 2017.

    Baca: 
    Bom Bandung, Markas Polda Jabar dan Densus 88 Sempat Dibidik Yayat cs
    Polisi Masih Periksa 9 Terduga Teroris yang Ditangkap di Tolitoli

    Menurut Wiranto, Indonesia adalah salah satu negara yang diakui dunia dalam melawan terorisme. Pengakuan itu, ujar dia, juga datang dari Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R. Donovan, yang ditemui Wiranto pagi tadi.

    "Artinya, Amerika dan Indonesia bersedia bertukar pengalaman menangani terorisme," ucap Wiranto.

    Wiranto, dalam pertemuan dengan Donovan selama sekitar satu jam di kantornya, menuturkan Amerika sangat menyoroti isu terorisme.

    Purnawirawan jenderal TNI ini mengaku sempat berbagi informasi mengenai cara Indonesia menghadapi perkembangan keamanan nasional, khususnya saat pemilihan kepala daerah serentak.

    Simak: Tangkal ISIS, BNPT Diminta Pantau Kondisi WNI di Sudan

    "Juga kita bicarakan soal perkembangan Islam di Indonesia. Amerika sangat mengapresiasi hal yang menyangkut toleransi beragama, dan saya jelaskan latar belakang toleransi itu bisa muncul," kata Wiranto.

    Terobosan terbaru Wiranto dalam penanganan terorisme adalah pembentukan Satuan Tugas Melawan Provokasi Agitasi Propaganda (Satgas Lawan Proapro). Satuan itu dibentuk sebagai upaya pemerintah mengantisipasi terorisme yang merebak lewat dunia maya.

    Berita palsu dan propaganda terkait dengan terorisme, menurut dia, mengganggu eksistensi negara. Fenomena beredarnya kabar bohong atau hoax pun berpotensi merusak kerukunan. "Ada yang mau memisahkan rakyat dengan pemerintah. Ada upaya propaganda seperti itu, sehingga harus kami redam," tutur Wiranto di Jakarta pada 16 Februari 2017.

    YOHANES PASKALIS

    Baca juga: Kasus E-KTP, KPK Buka Peluang Adanya Tersangka Baru



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Rencana Pendapatan dari Pajak 2019 BPRD DKI Jakarta

    Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta menetapkan target pendapatan dari pajak sebesar Rp 44,18 triliun pada 2019. Berikut rincian target BPRD.