TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar seratus orang akan menggelar aksi kubur diri di halaman kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Senin, 13 Maret 2017. Abu, koordinator aksi itu, mengatakan aksi kubur diri tersebut sebagai bentuk protes terhadap PDIP yang dianggap tidak memperhatikan nasib korban kerusuhan 27 Juli 1996.
Abu berujar, dia dan teman-temannya adalah korban dalam peristiwa berdarah yang dikenal dengan sebutan Kudatuli itu. Menurut dia, PDIP telah berjanji memberikan perhatian dan penghargaan kepada para korban.
Baca: Kawal Jokowi-JK, PDIP Soroti Soal HAM, Korupsi, dan Hukum
Janji itu, ucap Abu, tidak hanya sekali, tapi sudah berulang kali. Namun janji tersebut tidak ada yang dipenuhi sampai sekarang. “Sekarang janji tinggal janji, enggak ada realisasi,” katanya saat dihubungi Tempo, Senin, 13 Maret 2017.
Menurut Abu, dia dan kawan-kawan terpaksa melakukan demo lantaran PDIP sudah tutup mata dan hati terhadap para korban Kudatuli. “Oke, kasus pelanggaran HAM akan diselesaikan oleh pemerintah. Tapi minimal ada penghargaan dari partai untuk teman-teman,” tuturnya.
Simak: Wiji Thukul, Hilang di Jawa atau Timor Leste?
Peristiwa Kudatuli bermula saat pendudukan kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia di Jalan Diponegoro, Jakarta, oleh pendukung Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Namun sekelompok orang yang mengaku pendukung Ketua Umum Soerjadi mengambil alih secara paksa.
Abu berkisah, saat peristiwa itu berlangsung pada 20 tahun lalu, dia dan sejumlah rekannya dalam posisi diserang di dalam gedung DPP PDI. Ia menyebut dirinya bagian dari pendukung kubu Megawati. “Kami semua ada di dalam. Ya, kubu Bu Mega,” ujarnya.
Lihat juga: Balas Puisi Fadli, Putri Wiji Thukul Menolak Lupa
Abu membantah protes ini bermuatan politis karena dilakukan saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Menurut dia, aksi tersebut semata-mata dilakukan untuk menuntut janji PDIP. “Ada motif politik atau tidak, itu biarkan pihak lain yang melihat,” ucapnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada konfirmasi dari pengurus DPP PDIP. Pesan singkat yang dikirim ke Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto dan Wakil Sekjen Eriko Sotarduga belum dibalas.
AHMAD FAIZ