INFO NASIONAL - Memasuki era digital, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah siap dengan serangkaian kebijakan yang terintegrasi secara mobile. Kebijakan itu diluncurkan demi mengimbangi pesatnya kemajuan teknologi dan gaya hidup masyarakat Jakarta yang semakin tidak dapat dipisahkan dari gawai yang selalu berada di genggamannya.
Di era maju ini, Gubernur dan Wakil DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat telah menciptakan reformasi birokrasi. Mereka meng-update pola birokrasi konvensional menjadi kekinian dengan konsep Jakarta Smart City. Konsep kota cerdas ini memanfaatkan teknologi dan komunikasi untuk mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Dengan demikian, pelayanan dapat lebih dekat dirasakan masyarakat, bahkan berada dalam genggaman mereka. Selain itu, masyarakat dapat dengan mudah berpartisipasi langsung menyampaikan kritik dan masukan atas kinerja pemerintah dalam rangka menciptakan good government, juga memanfaatkan data serta aplikasi berbasis Internet melalui gawai yang mereka miliki.
Jakarta Smart City memiliki enam indikator. Keenam indikator tersebut adalah Smart Governance (pemerintah transparan, informatif, dan responsif), Smart Economy (menumbuhkan produktivitas dengan kewirausahaan dan semangat inovasi), Smart People (peningkatan sumber daya manusia dan fasilitas hidup layak), Smart Mobility (penyediaan sistem transportasi dan infrastruktur), Smart Environment (manajemen sumber daya alam yang ramah lingkungan), dan Smart Living (mewujudkan kota sehat dan layak huni). Indikator-indikator ini menjadi basis untuk meningkatkan pelayanan publik dan menciptakan kemajuan bagi Jakarta.
Demi menjamin keberlangsungan kemajuan Jakarta yang terpadu, Ahok-Djarot telah berhasil membangun command center sebagai pusat integrasi teknologi, yang berfungsi melakukan pengawasan petugas, laporan masyarakat, pencarian lokasi busway, mengontrol aset Pemda, serta percepatan penanganan laporan warga melalui aplikasi Qlue.
Ahok-Djarot juga memberlakukan sistem open data pemerintah, yang memberikan akses kepada warga untuk melihat berbagai data tentang APBD, zonasi, lelang, dan sebagainya. Dengan demikian, warga mendapatkan informasi mengenai pemerintah, sehingga dapat menghasilkan pemerintahan yang bersih dan transparan.
Ke depannya Ahok-Djarot akan mengupayakan menciptakan dan menyempurnakan aplikasi-aplikasi berbasis IT dengan memasang 8.000 CCTV yang terintegrasi dengan Jakarta Smart City Lounge. Ini bertujuan agar pengawasan wilayah dapat dilakukan dengan optimal. CCTV dapat menjadi kepanjangan mata dari pemerintah DKI untuk memastikan bahwa kehidupan warga berjalan dengan aman dan nyaman. Sistem ini akan terintegrasi dengan teknologi Jakarta Smart City lainnya.
Selain itu, Ahok-Djarot mendorong investasi pembangunan fiber optic (FO) agar infrastruktur teknologi Jakarta setara dengan kota-kota maju di Asia Tenggara. Dengan pemasangan FO, akses Internet di Jakarta akan menjadi semakin stabil dan cepat. Untuk kemudahan bertransaksi nontunai, Jakarta telah siap mewujudkan cashless society melalui Kartu JakartaOne. Kartu JakartaOne dapat mendorong transaksi nontunai di berbagai penyedia layanan publik dan komersial. Hal ini dapat mendidik warga Jakarta untuk lebih hemat, sekaligus membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang tepat dengan kondisi masyarakat Jakarta lewat analisis data yang tersedia. (*)
