Disdukcapil Yogyakarta Mendata Penduduk Nonpermanen

Reporter

Editor

Saroh mutaya

Petugas Dinas Kependudukan Kota Yogyakarta mengambil data dari penghuni Rumah Tahanan (Rutan) Kota Yogyakarta untuk pembuatan e-KTP di Rutan Yogyakarta, Jumat (30/3). Sebanyak 66 penghuni rumah tahanan ini terdaftar untuk pembuatan eKTP. TEMPO/Suryo Wibowo

TEMPO.CO, Yogyakarta – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta akan mendata penduduk nonpermanen, yaitu penduduk luar daerah yang tinggal di Kota Yogyakarta tapi tidak mengurus dokumen mutasi penduduk.

”Saat ini kami terus melakukan sosialisasi mengenai hal ini. Diharapkan awal April akan mulai dilaksanakan,” kata Kepala Seksi Identitas Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Bram Prasetyo di Yogyakarta, Senin, 13 Maret 2017.

Baca: Dukung E-Government, Pemerintah Terapkan Kebijakan Satu Data

Menurut dia, penduduk luar daerah yang akan didata adalah penduduk yang sudah tercatat dalam administrasi kependudukan daerah asal atau sudah memiliki kartu tanda penduduk elektronik tapi tidak mengurus dokumen pindah datang ke Yogyakarta.

Pendataan tersebut, ujar Bram, merupakan amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015. “Seharusnya sudah dilakukan sejak 2016. Tetapi pendataan juga tergantung anggaran,” katanya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta akan melibatkan rukun warga (RW) untuk mendata penduduk nonpermanen. Setiap RW akan dibekali formulir pendataan.

Pendataan meliputi identitas warga nonpermanen, lama tinggal di Kota Yogyakarta, dan tujuan tinggal di Kota Yogyakarta.

Simak juga: Gamawan Fauzi: Saya Tidak Terima Uang E-KTP Sau Sen Pun

”Seharusnya, warga yang tinggal di Yogyakarta dengan tujuan tertentu atau sudah tinggal selama enam bulan harus mengurus dokumen mutasi masuk menjadi warga Kota Yogyakarta. Hanya, aturan ini tidak dilengkapi dengan sanksi,” katanya.

Hasil pendataan tersebut akan disampaikan ke pemerintah pusat melalui pemerintah DIY dan minimal enam bulan sekali akan didata.

”Data dapat digunakan sebagai dasar bagi pemerintah atau pihak terkait dalam mengambil kebijakan,” tuturnya.

ANTARA







DPRD Kabupaten Bekasi Bahas Penambahan Kursi dan Dapil untuk Pemilu 2024

24 Februari 2022

DPRD Kabupaten Bekasi Bahas Penambahan Kursi dan Dapil untuk Pemilu 2024

Penambahan kursi legislatif atau daerah pemilihan ini terkait bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi


Dokumen Susi Pudjiastuti jadi Bungkus Gorengan, Kemendagri: Seharusnya Disimpan

27 Desember 2021

Dokumen Susi Pudjiastuti jadi Bungkus Gorengan, Kemendagri: Seharusnya Disimpan

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menanggapi beredarnya foto yang menampilkan dokumen kependudukan Susi Pudjiastuti, menjadi bungkus gorengan.


NIK Jokowi Bocor, Pemerintah Diminta Enkripsi Data Kependudukan

5 September 2021

NIK Jokowi Bocor, Pemerintah Diminta Enkripsi Data Kependudukan

Nantinya, instansi hanya boleh menggunakan data kependudukan baru dari Dukcapil dalam kondisi yang sudah terenkripsi


Dukcapil Akan Berikan Akses Data Kependudukan ke Puskesos dan SLRT

12 Agustus 2021

Dukcapil Akan Berikan Akses Data Kependudukan ke Puskesos dan SLRT

Puskesos dan SLRT bisa menggunakan data dukcapil berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan hak akses bisa diberikan oleh dinas dukcapil


Jatah Bansos Warga Terhenti, Muhadjir Minta Desa Percepat Pembaruan Data

12 Agustus 2021

Jatah Bansos Warga Terhenti, Muhadjir Minta Desa Percepat Pembaruan Data

Muhadjir Effendy menemukan banyak keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai yang jatah bansos terhenti


Data Dukcapil di 4 Daerah Diduga Bocor, Anggota DPR Minta Polisi Bertindak

15 Juni 2021

Data Dukcapil di 4 Daerah Diduga Bocor, Anggota DPR Minta Polisi Bertindak

Dugaan kebocoran data terjadi di 4 Dinas Dukcapil, yakni Kabupaten Malang, Kabupaten Subang, Kota Bogor, dan Kabupaten Bekasi.


Top 3 Metro: Sopir Truk Soal Premanisme Tanjung Priok, Data Kependudukan Dijual

11 Juni 2021

Top 3 Metro: Sopir Truk Soal Premanisme Tanjung Priok, Data Kependudukan Dijual

Berita premanisme truk-truk di Tanjung Priok, Jakarta Utara sudah merajalela mengawali berita terpopuler Metro kemarin sore hingga pagi ini.


Data Kependudukan Diduga Dijual, Pemkab Bekasi Hentikan Layanan Administrasi

10 Juni 2021

Data Kependudukan Diduga Dijual, Pemkab Bekasi Hentikan Layanan Administrasi

Diduga, sebanyak 2.339.060 data kependudukan Kabupaten Bekasi dijual.


297 Juta Data Kependudukan Bocor, Ketua MPR: Itu Lebih Berharga daripada Minyak

21 Mei 2021

297 Juta Data Kependudukan Bocor, Ketua MPR: Itu Lebih Berharga daripada Minyak

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Kominfo dan Bareskrim Polri menginvestigasi tuntas dugaan kebocoran data kependudukan 297 juta warga Indonesia


Kebocoran Data 279 Juta Warga Indonesia, Dukcapil: Bukan dari Kami

20 Mei 2021

Kebocoran Data 279 Juta Warga Indonesia, Dukcapil: Bukan dari Kami

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan kebocoran data WNI itu bukan dari kementeriannya.