2.264 Rumah di Serang Tak Layak Huni,Ini Kata Kepala Dinas Sosial  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Warga yang tinggal di rumah tidak layak huni di Kampung Jabang Bayi, Kelurahan Kasunyatan, Kota Serang, Banten, meluapkan emosinya karena bantuan belum cair. TEMPO/Darma Wijaya

TEMPO.CO, Serang – Dinas Sosial Kota Serang, Banten, mencatat masih ada 2.264 rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di setiap kecamatan di wilayah Kota Serang, yang menjadi ibu kota Provinsi Banten. Sejak Kota Serang berdiri pada 2007, Pemerintah Kota Serang baru dapat memberikan bantuan rehabilitasi sosial untuk RTLH sebanyak 1.328 rumah.

“Sebelumnya, jumlah RTLH di Kota Serang sebanyak 3.592 unit. Sisanya, pada 2016, masih ada 2.264 unit rumah tidak layak huni,” ujar Kepala Dinas Sosial Kota Serang Syamsuri Dahlan, Senin, 13 Maret 2017.

Baca: Kawasan Kumuh dan Miskin di Tangerang Bakal Ditertibkan

Menurut Syamsuri, sejak 2011, ada 1.408 RTLH yang diberi bantuan rehabilitasi sosial. Bantuan itu tidak hanya dari APBD Kota Serang, tapi juga dari APBD Provinsi Banten dan APBN. Bantuan rehabilitasi sosial dari APBD Provinsi Banten untuk 90 unit RTLH. Besaran bantuan dari Pemerintah Provinsi Banten pun lebih besar, yakni Rp 15 juta per unit. “Itu Pemprov yang memberikan langsung, tidak melalui kami,” kata Syamsuri.

Syamsuri mengatakan bantuan untuk perbaikan RTLH dari APBD Kota Serang tahun ini dianggarkan hanya untuk 80 rumah. Jumlah tersebut menurun dibanding pada tahun lalu, yang sebanyak 99 unit.

Namun besaran dana untuk rehabilitasi sosial tahun ini mengalami naik dibanding tahun lalu. Tahun ini, bantuan untuk rehabilitasi sosial RTLH naik dari Rp 10 juta menjadi Rp 12,5 juta per rumah. Bantuan tersebut berupa uang yang langsung ditransfer ke rekening tiap pemilik rumah.

Simak: Slogan Enak Zaman Soeharto, Titiek: Aman dan Gampang Cari Makan

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kota Serang Agus M. Arif mengatakan bantuan tersebut bentuknya hanya sebatas pada program rehab rumah. “Jadi, kita hanya bisa melakukan rehab, bukan pembangunan dari awal,” ujarnya.

Agus mengaku pihaknya tidak bisa sekaligus melakukan perbaikan pada semua RTLH karena keterbatasan anggaran. “Kami mengimbau semua lurah di Kota Serang agar melapor ke Dinsos Kota Serang. Kalau ingin dibantu, rumah tersebut keadaannya memang benar-benar tidak layak huni,” ujarnya.

Berdasarkan data program keluarga harapan (PKH) Kota Serang, sebanyak 4.023 rumah tangga miskin tersebar di Kecamatan Cipocok Jaya (215), Kecamatan Curug (295), Kecamatan Kasemen (2.300), Kecamatan Serang (924), Kecamatan Taktakan (163), dan Kecamatan Walantaka (126).

WASI’UL ULUM

Baca juga: Kampanye di Jakarta, Pengamat: Kepala Daerah Jangan Langgar Aturan







10 Provinsi Dapat Rp 10 Miliar karena Dinilai Bisa Kendalikan Inflasi

4 hari lalu

10 Provinsi Dapat Rp 10 Miliar karena Dinilai Bisa Kendalikan Inflasi

Airlangga mengungkapkan ada sepuluh provinsi yang mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) karena mampu mengendalikan inflasi.


Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

11 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan siap berkolaborasi dengan Kemendagri karena masih banyak banyak pekerja di pemerintahan desa belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.


5 Fakta Elektrifikasi 2030: Kendaraan Dinas Dikebut Diganti Mobil Listrik

12 hari lalu

5 Fakta Elektrifikasi 2030: Kendaraan Dinas Dikebut Diganti Mobil Listrik

Melalui Inpres Nomor 7 Tahun 2022, Presiden Jokowi telah menginstruksikan kendaraan listrik sebagai wajib kendaraan dinas pemerintah.


Peraih Opini WTP Makin Banyak, Sri Mulyani: Pencapaian Luar Biasa di Tengah Pandemi

12 hari lalu

Peraih Opini WTP Makin Banyak, Sri Mulyani: Pencapaian Luar Biasa di Tengah Pandemi

Sri Mulyani Indrawati mencatat tahun ini semakin banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP atas laporan keuangannya.


Syarat, Dokumen, dan Tahapan Pendataan Non ASN 2022

14 hari lalu

Syarat, Dokumen, dan Tahapan Pendataan Non ASN 2022

Apa itu pendataan non ASN?


Hari Pamong Praja, Lengkap Ihwal Satpol PP: Tugas dan Fungsinya

26 hari lalu

Hari Pamong Praja, Lengkap Ihwal Satpol PP: Tugas dan Fungsinya

Satpol PP merupakan satuan polisi pemerintah daerah yang memelihara ketentraman, ketertiban umum, dan menegakkan peraturan daerah.


Tekan Inflasi Akibat Harga BBM Naik, Mendagri Minta Pemda Bertindak Cepat

28 hari lalu

Tekan Inflasi Akibat Harga BBM Naik, Mendagri Minta Pemda Bertindak Cepat

Mendagri Tito Karnavian memberikan arahan kepada Pemda untuk melakukan tindakan cepat adanya Inflasi yang disebabkan harga BBM naik


Sekjen Kemendagri Minta Hubungan Baznas dan Pemprov Ditingkatkan

40 hari lalu

Sekjen Kemendagri Minta Hubungan Baznas dan Pemprov Ditingkatkan

Hubungan yang terjaga baik diyakini berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas pengumpulan zakat di daerah.


Jokowi Minta Mendagri Siapkan Aturan agar Anggaran Tak Terduga Bisa Dipakai Atasi Inflasi

47 hari lalu

Jokowi Minta Mendagri Siapkan Aturan agar Anggaran Tak Terduga Bisa Dipakai Atasi Inflasi

Jokowi meminta pemerintah daerah memakai pos anggaran belanja tidak terduga dalam APBD untuk berbagai kebijakan yang dibutuhkan demi tekan inflasi


Odong-odong Tertabrak Kereta Api Tewaskan 10 Orang, Perakit Jadi Tersangka

53 hari lalu

Odong-odong Tertabrak Kereta Api Tewaskan 10 Orang, Perakit Jadi Tersangka

Polres Serang menetapkan perakit odong-odong berinisial MN (47) yang tertabrak kereta di perlintasan di Desa Silebu sebagai tersangka.