Penilaian Tahap II Tim APN 2017 di Jabar

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dari sisi akuntabilitas, Jawa Barat dapat penilaian A, tertinggi bersama tiga provinsi lain.

    Dari sisi akuntabilitas, Jawa Barat dapat penilaian A, tertinggi bersama tiga provinsi lain.

    INFO JABAR– Jawa Barat memiliki beberapa inovasi yang diharapkan bisa mendorong provinsi ini meraih juara pertama Anugerah Pangripta Nusantara (APN). Pada APN 2016 lalu,  provinsi yang dipimpin oleh Gubernur Ahmad Heryawan ini  berada di posisi kedua terbaik setelah Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi DI Yogyakarta di nomor tiga.

    Wakil Gubernur Deddy Mizwar mengungkapkan hal itu saat menerima tim APN 2017 tahap II dari Kementerian PPN/Bappenas RI di   Kantor Bappeda Jawa Barat, Bandung, Jumat (10/3). Menurut dia, ada beberapa inovasi yang dapat  mendorong Jabar meraih posisi pertama, di antaranya, program e-Samsat,  TPP berbasis kinerja, dan program Simpatik di perijinan.  “Saya berharap ketiga inovasi ini bisa mengangkat posisi Jawa Barat di posisi  pertama,”  kata dia.

    Penilaian Tahap II ini merupakan bagian dari rangkaian penilaian untuk verifikasi terhadap proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) provinsi. Tahapan penilaian ada tiga, yakni, tahap I sudah dilakukan sejak Januari 2017 terhadap Dokumen RKPD Provinsi, tahap II, verifikasi proses penyusunan RKPD, dan penilaian tahap III,  berupa presentasi dan wawancara di tingkat pusat.

    “Ini baru sampai tahap penilaian perencanaan, tapi dikatakan perencanaannya bagus, Insya Allah pelaksanaan juga optimal,” kata Deddy.  Jabar dari sisi akuntabilitas, menurut Deddy dapat penilaian A, tertinggi bersama tiga provinsi lain, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

    Uke Muhammad Husein, anggota tim penilai mengatakan, ke depan ada wacana penilaian APN tidak hanya berhenti pada perencanaan saja. Namun, dari perencanaan tersebut harus bisa dilaksanakan secara optimal yang  berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara langsung.

    Menurut  Uke, APN ini diberikan sebagai upaya mendorong setiap daerah (provinsi, kabupaten/kota) untuk bisa menyiapkan dokumen rencana pembangunan atau RKPD secara konsisten, lebih baik, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan.

    Selain itu, untuk menciptakan insentif bagi pemerintah daerah  dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih baik dan bermutu. Sasarannya adalah  tersusunnya metode dan kriteria penilaian dokumen rencana pembangunan, terlaksananya penilaian dokumen rencana pembangunan, dan terpilihnya provinsi, kabupaten, kota dengan dokumen rencana pembangunan yang terbaik.

    Dengan meraih APN, maka tingkat  kredibilitas daerah dalam kualitas pembangunan dapat  meningkat.  APN memiliki efek  terhadap  politik maupun ekonomi. Misalnya,  investor akan lebih percaya pada daerah pemenang APN  karena mereka  memiliki perencanaan pembangunan yang lebih baik. “Program ini untuk  menilai  ini loh daerah terbaik,” ujar Uke.

    Selain Uke, anggota tim penilai Kementerian PPN/Bappenas yang hadir pada acara pembukaan penilaian di Jawa Barat ini adalah Wihana Kirana Jaya sebagai Ketua Tim dan Lilis Widyawati Dwi Lestari.

    (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tarif Baru Ojek Online di Tiap Zonasi yang Berlaku 18 Juni 2019

    Kementerian Perhubungan telah menetapkan tarif baru ojek online berdasarkan pembagian zona. Kemehub mengefektifkan regulasi itu pada 18 Juni 2019.