Menteri di Kasus E-KTP, Jokowi: Utamakan Praduga Tak Bersalah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terdakwa kasus E-ktp, Irman dan Sugiarto. Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, 9 Maret 2017. TEMPO/Maria Fransisca

    Terdakwa kasus E-ktp, Irman dan Sugiarto. Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, 9 Maret 2017. TEMPO/Maria Fransisca

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap nama-nama besar yang disebutkan dalam dakwaan perkara korupsi e-KTP yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. "Asas praduga tak bersalah. Sudah, serahkan ke KPK," kata Jokowi, Sabtu, 11 Maret 2017, seusai membuka acara pameran mebel dan kerajinan di JIExpo, Kemayoran, Jakarta.

    Daftar nama penerima uang korupsi proyek KTP elektronik itu menyebutkan nama Yasonna M. Laoly, Menteri Hukum dan HAM yang sebelumnya anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden berharap proses hukum perkara korupsi itu berjalan dengan benar.

    Presiden yakin KPK bisa menyelesaikan kasus itu dengan baik. "Saya yakin KPK bertindak profesional terhadap kasus ini."

    Baca:
    Kasus E-KTP, ICW Minta KPK Jerat Aktor Krusial
    Mantan Penasihat KPK Ini Minta Tjahjo Kumolo Stop Proyek E-KTP

    Proyek e-KTP menghabiskan anggaran negara Rp 5,9 triliun. Kerugian negara akibat korupsi yang melibatkan nama-nama besar itu sekitar Rp 2,3 triliun. Duit itu diduga mengalir ke pejabat Kementerian Dalam Negeri dan anggota Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan dalam negeri.

    Jokowi mengatakan korupsi e-KTP telah menghasilkan problem besar karena sistem yang ingin dibangun melalui e-KTP menjadi kacau. "Sekarang sistemnya menjadi bubrah semua gara-gara anggarannya dikorupsi." Jika saja program e-KTP terlaksana dengan benar, kata Presiden, akan banyak permasalahan keadministrasian yang terselesaikan. Misalnya urusan paspor, SIM, perpajakan, urusan di perbankan, pilkada, hingga pemilihan presiden.

    Baca juga: Anggota Rombongan Raja Salman Terkesan pada Puja Mandala

    Korupsi, kata Presiden, membuat proyek KTP elektronik itu terkendala. Misalnya kekurangan blanko, dan keterlambatan pelaksanaan di sejumlah daerah. Ini tak lain akibat pejabat di Kementerian Dalam Negeri menjadi ragu-ragu mengambil tindakan. "Di Kemendagri sekarang ini semuanya juga ragu-ragu. Resah melakukan sesuatu karena juga takut." Bahkan, ada 32 pejabat Kemendagri yang bolak-balik dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi.

    Presiden meminta maaf jika banyaknya kendala membuat proyek e-KTP terhambat. "Kami mohon maaf, karena masih ada problem-problem seperti ini." Proyek senilai hampir Rp 6 triliun ini, kata Presiden, pada akhirnya hanya mengubah KTP yang dulunya kertas, sekarang plastik. "Hanya itu saja. Sistemnya lupakan."

    Perkara korupsi e-KTP melibatkan sejumlah nama-nama besar. Selain pejabat di Kemendagri, kasus ini melibatkan sejumlah nama-nama pejabat yang pernah duduk di Komisi II DPR yang menangani pemerintahan dalam negeri.

    AMIRULLAH SUHADA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    RZWP3K, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

    Sebanyak 21 provinsi telah menerbitkan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dianggap tak berpihak pada nelayan.