Kasus E-KTP, ICW Minta KPK Jerat Aktor Krusial  

Reporter

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Taufiq Ibnugroho membawa masuk berkas-berkas perkara dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, 1 Maret 2017. Tempo/Zara Amelia

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak menunggu proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), untuk mencari tersangka lain kasus korupsi KTP elektronik (e-KTP). KPK saat ini baru mengantarkan dua bekas pejabat Kementerian Dalam Negeri sebagai tersangka ke persidangan, yakni Irman dan Sugiharto.

"KPK jangan andalkan putusan pengadilan, tapi perkuat proses investigasi, artinya kalau ada bukti kuat tak usah menunggu (untuk) penetapan tersangka baru," ujar Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Emerson Yuntho dalam diskusi publik di Menteng, Jakarta, Sabtu, 11 Maret 2017.

Penetapan tersangka baru, menurut dia, bisa dimulai dengan menginvestigasi pihak yang kabarnya telah memulangkan uang hasil pengadaan proyek KTP. "Bisa berangkat dari orang yang menerima dan mengembalikan uang ke DPR RI," kata Emerson.

Dia pun meminta semua pihak tak mengabaikan nama-nama yang disebut dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum KPK. Berdasarkan dakwaan, dia menyebut kasus e-KTP melibatkan sedikitnya 93 nama dari kalangan anggota Dewan, wilayah eksekutif, juga swasta.

"Memang pasti tak mungkin semua (terlibat), tapi paling tidak untuk aktor krusial harusnya bisa dijerat oleh KPK," ujar dia.

Adanya pengembalian uang terkait dengan pengadaan e-KTP diakui oleh KPK. Ketua KPK Agus Rahadjo sempat menyebut jumlah uang yang kembali beberapa orang di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat dan pihak swasta senilai Rp 250 miliar.

Meskipun begitu, KPK belum mau membeberkan identitas mereka yang telah mengembalikan uang.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Andi Harianto Sinulingga, dalam diskusi yang sama juga mendorong KPK lebih transparan terkait dengan hal itu. "Kita mengharapkan keterbukaan, maka dari itu sebutkan, dan nyatakan saja sebagai tersangka yang sudah nyata-nyata menerima hasil suap menyuap," ujar Andi, Sabtu.

Dia memandang pengembalian uang sebagai bentuk lain operasi tangkap tangan, terhadap si penerima. "Kalau sudah mengembalikan seperti OTT, dan sudah nyata, tapi kenapa tidak dijadikan tersangka?"

Berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara akibat kasus korupsi KTP sebesar Rp 2,3 triliun, dari total pengadaan proyeknya yang senilai Rp 5,9 triliun.

YOHANES PASKALIS



ICW



ICW Desak Jokowi Tolak Keluarkan Kepres Pemberhentian Hakim MK Aswanto

16 jam lalu

ICW Desak Jokowi Tolak Keluarkan Kepres Pemberhentian Hakim MK Aswanto

DPR mencopot hakim MK Aswanto. ICW menilai DPR memperlihatkan sikap otoritarianisme dan pembangkangan hukum.


Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

3 hari lalu

Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

Lebih dari 2 tahun Harun Masiku jadi buron KPK, hingga kini kasusnya belum terang. Firli Bahuri menyebut tak tahu kapan politisi PDIP akan tertangkap


Johanis Tanak Jadi Pimpinan KPK, Impunitas Terhadap Koruptor Dikhawatirkan Semakin Menjadi

5 hari lalu

Johanis Tanak Jadi Pimpinan KPK, Impunitas Terhadap Koruptor Dikhawatirkan Semakin Menjadi

Terpilihnya Johanis Tanak sebagai penggati Lili Pintauli Siregar dikhawatirkan membuat impunitas terhadap koruptor semakin menjadi.


ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

7 hari lalu

ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap Rp 1 miliar. Mangkir dua kali pemanggilan, haruskah dengan jemput paksa?


Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

7 hari lalu

Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

Wakil Ketua KPK mengatakan kalau Lukas Enembe mampu buktikan uang miliaran rupiah miliknya, misalkan dari tambang emas, "Pasti akan kami hentikan".


ICW Desak KPK Layangkan Ultimatum Jemput Paksa ke Lukas Enembe

8 hari lalu

ICW Desak KPK Layangkan Ultimatum Jemput Paksa ke Lukas Enembe

ICW mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan ultimatum penjemputan paksa ke Gubernur Papua Lukas Enembe.


23 Napi Korupsi Bebas Bersyarat, ICW: Harusnya Mereka Berterima Kasih ke Presiden dan DPR

24 hari lalu

23 Napi Korupsi Bebas Bersyarat, ICW: Harusnya Mereka Berterima Kasih ke Presiden dan DPR

ICW mengatakan presiden dan DPR berjasa membantu 23 napi korupsi keluar penjara lebih cepat.


ICW Duga KPK Berupaya Menghindar Mengusut Korupsi Eks Kapolres Bandara Soekarno-Hatta

27 hari lalu

ICW Duga KPK Berupaya Menghindar Mengusut Korupsi Eks Kapolres Bandara Soekarno-Hatta

KPK dinilai tak perlu menunggu laporan masyarakat utnuk mengusut korupsi eks Kapolres Bandara Soekarno-Hatta Edwin Hatorangan Hariandja.


Kronologi Korupsi Bansos Juliari Batubara, Nomor 6 Vonis Diringankan karena Dihujat

6 Agustus 2022

Kronologi Korupsi Bansos Juliari Batubara, Nomor 6 Vonis Diringankan karena Dihujat

KPK menyetorkan uang pengganti dari terpidana kasus korupsi bansos Covid-19 Juliari Batubara Rp 14,5 miliar ke kas negara. Kronologi kasusnya.


ICW Sayangkan Keputusan Jokowi Kabulkan Pengunduran Diri Lili Pintauli

15 Juli 2022

ICW Sayangkan Keputusan Jokowi Kabulkan Pengunduran Diri Lili Pintauli

Pembuktian dugaan gratifikasi dan tindak penyuapan oleh Lili Pintauli dianggap makin sulit.