TEMPO.CO, Purwokerto - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku merasa lega karena pernah dikonfrontir oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan duit proyek e-KTP. Menurut Ganjar, ketika diperiksa KPK, seseorang menyatakan dia tidak menerima uang.
"Mungkin jarang (media) yang muat. Waktu saya diperiksa KPK, saya dikonfrontir dengan seseorang yang ditanya KPK. 'Apakah Anda memberi kepada Pak Ganjar? Oh, enggak-enggak', lega saya," kata Ganjar Pranowo di Purwokerto, Jumat, 10 Maret 2017.
Baca:
Suap E-KTP Mengalir sampai Jauh
Ganjar menambahkan, dia santai saja menghadapi ramainya pemberitaan kasus e-KTP. "Santai, disebut saja biasa, sebelum disebut juga sudah tahu, karena dakwaannya sudah bocor," kata Ganjar.
Meski demikian, Ganjar mengaku banyak pertanyaan soal kasus tersebut belakangan ini, cukup menganggu kinerjanya. "Menganggu karena banyak yang tanya, semua tanya, tapi sudah saya jelaskan kepada mereka," kata Ganjar.
Pada Desember 2016, Ganjar Pranowo memang pernah menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek pengadaane-KTP. Pada saat itu, Ganjar menjadi saksi bagi dua tersangka proyek e-KTP pejabat di Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto dan Irman.
Lihat Juga:
Sidang Perdana E-KTP, Terdakwa Terima Dakwaan Jaksa
Selama pemeriksaan, Ganjar mengaku banyak ditanya soal proses penganggaran. Ganjar Pranowo pada 2011-2012 menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR, komisi yang menangani proyek e-KTP. Dalam dakwaan jaksa pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 9 Maret 2017, Ganjar disebut menerima duit e-KTP sebesar US$ 520 ribu.
Hal tersebut disampaikan jaksa penuntut umum KPK, Irene Putri, saat membacakan dakwaan dua terdakwa, yakni Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Imran, dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto.
ANTARA
