Dipimpin Wiranto, Pemakaman Mohammad Maruf Berlangsung Khidmat

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wiranto, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan. TEMPO/Imam Sukamto

    Wiranto, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Dalam Negeri Kabinet Indonesia Bersatu I Letjen TNI (Purn) Mohammad Maruf telah dimakamkan pada Jumat sore. Pemakaman yang dilakukan secara militer dengan inspektur upacara Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto berlangsung secara khidmat.

    "Kita semua berbelasungkawa. Beliau orang yang sangat luar biasa berjuang untuk bangsa negara," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat, 10 Maret 2017.

    Baca juga: Mantan Menteri Dalam Negeri Mohamad Ma`ruf Wafat

    Kalla menuturkan Maruf merupakan sosok menteri hebat dan sangat berpengalaman di bidang militer. Selain itu, dia menganggap Maruf pekerja keras, produktif serta efektif dalam bekerja. Kalla sangat terkesan dengan kinerja Maruf, terutama saat menjadi ketua tim suksesnya ketika mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden bersama Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 2014.

    "Kita semua berterima kasih atas jasa-jasa beliau kepada bangsa dan negara," ujar Kalla. Ia berkesempatan menabur bunga di atas makam mendiang Maruf.

    Tak hanya Kalla, Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono beserta istrinya Ani Yudhoyono, mantan Wakil Presiden Boediono, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan sejumlah tokoh lainnya juga hadir.

    Ma'ruf meninggal pada usia 74 tahun.  Pria kelahiran Banjarnegara, 20 September 1942, itu menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Advent, Bandung, Jawa Barat, Jumat dinihari, 10 Maret 2017. Ma'ruf mengalami serangan jantung dan stroke sejak 2007. Dia beberapa kali berpindah rumah sakit untuk menjalani serangkaian perawatan. Kala itu, tugas-tugasnya sebagai Menteri Dalam Negeri ditangani Widodo Adi Sutjipto, mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia.

    ANTARA | DS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    RZWP3K, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

    Sebanyak 21 provinsi telah menerbitkan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dianggap tak berpihak pada nelayan.