Korupsi e-KTP, Olly Dondokambey: Saya Tak Kenal Tersangka

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota DPR dari PDI Perjuangan, Olly Dondokambey tercatat menerima aliran dana sebesar Rp 2,5 miliar. Anggota Badan Anggaran DPR ini mendapat bagian karena ikut memuluskan anggaran Hambalang di Dewan. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Anggota DPR dari PDI Perjuangan, Olly Dondokambey tercatat menerima aliran dana sebesar Rp 2,5 miliar. Anggota Badan Anggaran DPR ini mendapat bagian karena ikut memuluskan anggaran Hambalang di Dewan. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Manado - Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, membantah kebenaran surat dakwaan tersangka kasus dugaan mega-korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Ia menganggap tudingan keterlibatannya menikmati dana 'bancakan' itu terlalu prematur.

    "Dalam dakwaan situ ada 6 nama dan 2 sudah jadi tersangka. Dan saya tidak kenal tersangka," tutur Olly kepada wartawan di Manado, Jumat, 10 Maret 2017.



    Baca juga: Kasus Korupsi E-KTP, KPK akan Ungkap Keterlibatan Anggota DPR


    Di hadapan para jurnalis, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu membacakan salinan surat dakwaan yang beredar di media sosial. Dia menegaskan tudingan itu hanya akan berujung pada pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi kepadanya untuk menjadi saksi, seperti kasus sebelumnya.

    Olly berujar, KPK telah meminta keterangannya sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek e-KTP pada Januari lalu. Kepada lembaga antirasuah itu, Olly membeberkan data dan fakta yang dinilai cukup lengkap. Ia pun menyatakan siap jika KPK membutuhkan kesaksiannya lagi.

    "Saudara saksi apakah mengenal tersangka? tidak yang mulia. Apakah pernah menerima uang dari terdakwa? tidak yang mulia. Saudara terdakwa apakah benar keterangan
    saksi, benar yang mulia," ujar Olly membayangkan jalannya sidang jika dia menjadi saki yang dihadirkan.



    Simak: Kasus Korupsi E-KTP, KPK Didesak Usut Setya Novanto


    Sebelumnya, Olly disebut dalam dakwaan menerima aliran dana sebesar 1,2 juta dolar Amerika Serikat. Selain Olly, puluhan nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, pejabat eksekutif, serta pihak swasta diduga menikmati dana 'bancakan' e-KTP.

    ISA ANSHAR JUSUF


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.