Korupsi e-KTP, Olly Dondokambey: Saya Tak Kenal Tersangka

Reporter

Editor

dewisuci

Anggota DPR dari PDI Perjuangan, Olly Dondokambey tercatat menerima aliran dana sebesar Rp 2,5 miliar. Anggota Badan Anggaran DPR ini mendapat bagian karena ikut memuluskan anggaran Hambalang di Dewan. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Manado - Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, membantah kebenaran surat dakwaan tersangka kasus dugaan mega-korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Ia menganggap tudingan keterlibatannya menikmati dana 'bancakan' itu terlalu prematur.

"Dalam dakwaan situ ada 6 nama dan 2 sudah jadi tersangka. Dan saya tidak kenal tersangka," tutur Olly kepada wartawan di Manado, Jumat, 10 Maret 2017.



Baca juga: Kasus Korupsi E-KTP, KPK akan Ungkap Keterlibatan Anggota DPR


Di hadapan para jurnalis, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu membacakan salinan surat dakwaan yang beredar di media sosial. Dia menegaskan tudingan itu hanya akan berujung pada pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi kepadanya untuk menjadi saksi, seperti kasus sebelumnya.

Olly berujar, KPK telah meminta keterangannya sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek e-KTP pada Januari lalu. Kepada lembaga antirasuah itu, Olly membeberkan data dan fakta yang dinilai cukup lengkap. Ia pun menyatakan siap jika KPK membutuhkan kesaksiannya lagi.

"Saudara saksi apakah mengenal tersangka? tidak yang mulia. Apakah pernah menerima uang dari terdakwa? tidak yang mulia. Saudara terdakwa apakah benar keterangan
saksi, benar yang mulia," ujar Olly membayangkan jalannya sidang jika dia menjadi saki yang dihadirkan.



Simak: Kasus Korupsi E-KTP, KPK Didesak Usut Setya Novanto


Sebelumnya, Olly disebut dalam dakwaan menerima aliran dana sebesar 1,2 juta dolar Amerika Serikat. Selain Olly, puluhan nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, pejabat eksekutif, serta pihak swasta diduga menikmati dana 'bancakan' e-KTP.

ISA ANSHAR JUSUF






KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

20 menit lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

1 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

2 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

2 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

2 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.


3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

3 jam lalu

3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

Komisi III DPR menyetujui Johanis Tanak untuk menggantikan Lili Pintauli Siregar sebagai Wakil Ketua KPK


Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

15 jam lalu

Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

Obat dari Singapura untuk Gubernur Papua Lukas Enembe telah tiba di Jayapura sejak tiga hari lalu. Kini kesehatannya membaik.


Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

16 jam lalu

Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

Yudi menyatakan Febri Diansyah dan Rasamala selama ini dipercaya publik, sebab itu dia meminta keduanya mundur dari pengacara Putri Candrawathi.


Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

16 jam lalu

Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

Menurut Benny, latar belakang Johanis Tanak sebagai jaksa bakal melengkapi komposisi pimpinan di lembaga antirasuah tersebut.


Gantikan Lili Pintauli Jadi Pimpinan KPK, Johanis Tanak Usulkan Pendekatan Keadilan Restoratif

20 jam lalu

Gantikan Lili Pintauli Jadi Pimpinan KPK, Johanis Tanak Usulkan Pendekatan Keadilan Restoratif

Wakil Ketua KPK yang baru terpilih, Johanis Tanak, mengusulkan untuk menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam memberantas korupsi.