Ini Alasan Agus Marto Loloskan Skema Multiyears Proyek E-KTP

Reporter

Ketua Dewan Komisioner OJK Mulyaman Hadad, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur BI Agus Martowardojo, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 3 Februari 2017. Tempo/Angelina Anjar Sawitri

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus D.W. Martowardojo menjelaskan alasannya meloloskan dan menyetujui pencairan anggaran dengan skema kontrak tahun jamak (multiyears) proyek Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik (e-KTP). Menteri Keuangan periode 2010-2013 itu setuju dengan proyek yang menyerap anggaran hingga hampir Rp6 triliun, sebab Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku pemohon anggaran dinilai Direktorat Jenderal Anggaran telah memenuhi aturan.

Agus memastikan akan menolak jika saat itu tidak memenuhi aturan. “Seandainya semua aturan sudah dipenuhi, tentu ada dasar untuk menyetujui," kata dia, saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 10 Maret 2017.

Baca:
Jaksa Pastikan Keterlibatan Setya Novanto dalam Korupsi KTP  
KPK Pastikan 37 Nama Anggota Komisi II DPR Terima Duit E-KTP 

Proyek pengadaan E-KTP itu kini menyeret dua pejabat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Irman dan Sugiharto sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Puluhan nama besar disebut menerima uang hasil korupsi yang diperkirakan merugikan negara sekitar Rp2,3 triliun.

Agus melanjutkan jika skema multiyears itu disetujui, maka tidak berarti hal itu merupakan persetujuan untuk pengadaan atau melakukan lelang seperti pengikatan kontrak pelaksanaan proyek. "Menurut undang-undang, pengadaan pengikatan kontrak pelaksanaan, dan penghitungan untuk membayar itu ada di Kementerian/Lembaga."

Persetujuan anggaran multiyears diberikan berdasarkan permohonan Kementerian/ Lembaga. "Sebab menurut mereka tidak bisa diselesaikan dalam waktu setahun." Sehingga, Kemendagri meminta agar dapat memperoleh catatan di Kementerian Keuangan selaku pengelola uang negara untuk menyelesaikannya dalam jangka waktu multiyears.

Baca juga:
Kasus E-KTP Bikin Resah Golkar, Muncul Desakan Munaslub
Kasus Korupsi E-KTP, Gubernur Olly Bantah Terima Fee 

Dalam mengelola jangka waktu multiyears itu, kementerian/lembaga terkait harus tetap memenuhi serangkaian persyaratan untuk menjaga pagu anggaran di tahun-tahun berjalan. "Dan berikutnya senantiasa menjadi prioritas, sehingga proyek yang multiyears nanti tidak kemudian tidak tersedia anggarannya untuk tahun-tahun berikutnya."

Namun Agus mengelak ketika ditanya lebih lanjut mengenai rincian proses yang terjadi. Ia mengelak berdalih belum siap untuk menjelaskannya. "Saya tahu dan saya sudah review prosesnya, sekarang ini saya lupa bagaimana kondisinya." Ia berjanji menjelaskan jika telah membaca berkasnya kembali karena ia sudah lupa.

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum Irene Putri menyebutkan, meski telah menyuap para anggota DPR untuk mendapatkan persetujuan anggaran, proyek ini terganjal masalah perizinan kontrak. Sebab, Agus menolak memberi izin proyek e-KTP dengan skema kontrak multiyears. Menteri Dalam Negeri saat itu Gamawan Fauzi tercatat dua kali memohon izin Agus.

Untuk memuluskan izin kontrak multiyears itu, terdapat sejumlah uang yang dikucurkan senilai US$ 1 juta kepada mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan saat itu, Diah Anggraini. Setelah itu, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomo menyurati Gamawan Fauzi yang isinya memberi izin pelaksanaan proyek KTP elektronik menggunakan skema multiyears.

GHOIDA RAHMAH






Intervensi DNDF, Begini Intervensi Bank Indonesia Tidak Kuras Cadangan Devisa

1 hari lalu

Intervensi DNDF, Begini Intervensi Bank Indonesia Tidak Kuras Cadangan Devisa

Intervensi Bank Indonesia atau BI untuk menyelamatkan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS tidak harus memakan cadangan devisa. Caranya?


Mengenal Cadangan Devisa, Salah Satu Instrumen Modal Hadapi Krisis Global

1 hari lalu

Mengenal Cadangan Devisa, Salah Satu Instrumen Modal Hadapi Krisis Global

Di laman Otoritas Jasa Keuangan, cadangan devisa atau dikenal dengan nama foreign exchange reserves merupakan cadangan dalam satuan mata uang asing.


Ingatkan Inflasi 2023 Bisa Lebih dari 4 Persen, Bank Indonesia: Harga Pangan dan Energi Meningkat

2 hari lalu

Ingatkan Inflasi 2023 Bisa Lebih dari 4 Persen, Bank Indonesia: Harga Pangan dan Energi Meningkat

Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S Budiman menyebut risiko inflasi melebihi empat persen secara tahunan masih tinggi hingga 2023.


Pemerintah Diminta Jaga Inflasi Pangan Tak Melebihi 5 Persen agar Target Inflasi Nasional Tercapai

2 hari lalu

Pemerintah Diminta Jaga Inflasi Pangan Tak Melebihi 5 Persen agar Target Inflasi Nasional Tercapai

Inflasi pangan yang terjaga di kisaran 5 persen dapat membuat target inflasi nasional yang sebesar plus minus 4 persen di 2022 tercapai.


BPS: Inflasi September 1,17 Persen, Tertinggi Sejak Desember 2014

2 hari lalu

BPS: Inflasi September 1,17 Persen, Tertinggi Sejak Desember 2014

BPS mengumumkan tingkat inflasi pada bulan September 2022 sebesar 1,17 persen. Dengan begitu, inflasi tahunan kini mencapai 5,95 persen.


Inflasi September Diprediksi Melonjak jadi 6,08 Persen Setelah Deflasi di Agustus, Kenapa?

2 hari lalu

Inflasi September Diprediksi Melonjak jadi 6,08 Persen Setelah Deflasi di Agustus, Kenapa?

Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman memprediksi tingkat inflasi pada September 2022 bakal melonjak hingga melampaui target pemerintah. Kenapa?


Pengguna QRIS Terus Bertambah di Berbagai Pulau, Transaksi Naik Jadi Rp 9,66 Triliun

2 hari lalu

Pengguna QRIS Terus Bertambah di Berbagai Pulau, Transaksi Naik Jadi Rp 9,66 Triliun

Jumlah pengguna dan volume transaksi salah satu sistem pembayaran non tunai QRIS terus meningkat hingga saat ini.


Rupiah Diprediksi Melemah di Level 15.270 per Dolar AS, Analis Beberkan Penyebabnya

2 hari lalu

Rupiah Diprediksi Melemah di Level 15.270 per Dolar AS, Analis Beberkan Penyebabnya

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan nilai tukar rupiah hari ini dibuka berfluktuatif namun ditutup melemah.


Rupiah Digital BI Tak Tambah Jumlah Uang Beredar di Indonesia

2 hari lalu

Rupiah Digital BI Tak Tambah Jumlah Uang Beredar di Indonesia

Bank Indonesia (BI) memastikan keberadaan rupiah digital atau central bank digital currency tidak akan membuat peredaran uang di Indonesia bertambah.


BI Prediksi Inflasi September 2022 Tembus 5,88 persen karena Kenaikan Harga BBM

3 hari lalu

BI Prediksi Inflasi September 2022 Tembus 5,88 persen karena Kenaikan Harga BBM

BI memprediksi terkereknya inflasi September 2022 dipicu oleh kenaikan harga harga komoditas bensin sebesar 0,91 persen.