Ini Alasan Tanggap Darurat Bencana di Limapuluh Kota Diperpanjang  

Reporter

Sejumlah anggota Basarnas Kota Padang, mengevakuasi korban longsor yang berada di dalam mobil pick up di daerah Koto Alam, Pangkalan, Limapuluh Kota, Sumatera Barat, 4 Maret 2017. Jalan dari Provinsi Sumatera Barat menuju Provinsi Riau masih terputus di daerah Sarumbun Tanjung Balik karena amblas. ANTARA/Muhammad Arif Pribadi

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir dan longsor. Tanggap darurat tahap pertama yang seharusnya berakhir pada Kamis, 9 Maret 2017, diperpanjang hingga Kamis, 16 Maret 2017.

"Untuk mempercepat proses penanganan pascabencana, masa tanggap darurat kami perpanjang hingga sepekan ke depan, dimulai 10 Maret sampai 16 Maret 2017," ujar Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi, Jumat, 10 Maret 2017.

Baca: Limapuluh Kota Terapkan Tanggap Darurat Bencana 6 Hari

Komandan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Limapuluh Kota Ajun Komisaris Besar Bagus Suropratomo mengatakan tanggap darurat diperpanjang karena masih dilakukan pemulihan dan rehabilitas setelah banjir dan longsor. Apalagi masih ada daerah yang sulit dijangkau, karena medannya berat.

Medan yang sulit dijangkau membuat tim SAR kesulitan untuk mendistribusikan bantuan ke lokasi bencana. Pendistribusian pun dilakukan dengan menggunakan helikopter. Ada juga beberapa relawan yang masuk dengan kendaraan off-road.

"Kami juga bekerja sama dengan Indonesia Off-Road Federation, Jam Gadang Off Road Bukittinggi untuk menembus nagari di Kecamatan Kapur IX yang terisolasi," ujarnya.

Menurut Bagus, tanggap darurat dalam sepekan ini difokuskan pada pendistribusian logistik. Termasuk mengaktifkan kembali sistem pemerintahan, pendidikan, dan jalur ekonomi. "Kami ingin memberikan rasa aman dan nyaman kepada korban bencana. Negara hadir di tengah masyarakat," ujarnya, Jumat, 10 Maret.

Baca: Banjir Surut, 1.620 Siswa di Limapuluh Kota Masih Diliburkan

Berdasarkan data terakhir Palang Merah Indonesia Sumatera Barat, ada sekitar 1.963 rumah terdampak banjir dan longsor di Limapuluh Kota. Fasilitas umum yang terdampak bencana sebanyak 16 sekolah dan 15 masjid dan musala.

"Banjir dan longsor juga berdampak terhadap 8.224 jiwa. Di antaranya 720 orang lanjut usia, 635 balita, 43 ibu hamil, dan 1.641 anak-anak," ujar Kepala Markas PMI Sumatera Barat Hidayat, Jumat, 10 Maret.

Kata dia, PMI Sumatera Barat telah mendistribusikan sejumlah bantuan, seperti 250 peralatan kebersihan diri (hygiene kit), 200 jeriken, 9.200 roti, 2.000 masker, 300 tikar, 300 baju baru, 1.000 pakaian dalam wanita, dan 10 koli pakaian layak.

PMI juga menyiapkan dua tim layanan kesehatan. Terdiri atas dua dokter, empat perawat, enam sukarelawan spesialis pertolongan pertama keliling. Mereka akan memprioritaskan wilayah terisolasi.

ANDRI EL FARUQI






Wagub Riza Patria Klaim Program Penanganan Banjir di DKI Berhasil

16 Juli 2022

Wagub Riza Patria Klaim Program Penanganan Banjir di DKI Berhasil

Wagub Riza Patria merujuk pada kondisi banjir pada Sabtu hari ini yang dinilai tidak ada banjir yang signifikan terjadi di Jakarta.


Pemprov DKI Diminta Segera Pakai Dana PEN Bebaskan Lahan Normalisasi Sungai

16 April 2022

Pemprov DKI Diminta Segera Pakai Dana PEN Bebaskan Lahan Normalisasi Sungai

Kepala Dinas SDA DKI Yusmada Faizal telah melakukan pembebasan lahan di Cawang dan Rawajati Rp105 miliar untuk program normalisasi.


DKI Pinjam Dana PEN Rp 1 Triliun untuk Program 942 Project Penanganan Banjir

9 Maret 2022

DKI Pinjam Dana PEN Rp 1 Triliun untuk Program 942 Project Penanganan Banjir

Dinas SDA DKI membuat program 942 Project untuk menanggulangi banjir Jakarta hingga Agustus 2022.


BPBD Pamekasan Sebut 6.329 Kepala Keluarga Jadi Korban Terdampak Banjir

2 Maret 2022

BPBD Pamekasan Sebut 6.329 Kepala Keluarga Jadi Korban Terdampak Banjir

Banjir akibat luapan sungai yang terjadi di Pamekasan itu melanda beberapa desa/kelurahan di lima kecamatan.


Wagub DKI Riza Patria Ungkap Anggaran Penanganan Banjir Capai Rp 2,1 Triliun

8 November 2021

Wagub DKI Riza Patria Ungkap Anggaran Penanganan Banjir Capai Rp 2,1 Triliun

Wagub DKI Riza Patria membantah bila Pemprov DKI Jakarta mementingkan ajang balapan mobil Formula E dari penanganan banjir.


Usulan Anggaran Penanganan Banjir Jakarta di 6 Sudin SDA Rp 1,17 Triliun

8 November 2021

Usulan Anggaran Penanganan Banjir Jakarta di 6 Sudin SDA Rp 1,17 Triliun

6 Sudin SDA di DKI Jakarta ajukan usulan anggaran penanganan banjir Jakarta sebesar Rp 1,17 triliun.


Antisipasi Banjir, Dinas Lingkungan Hidup DKI Siagakan Penjagaan di Pintu Air

19 Oktober 2021

Antisipasi Banjir, Dinas Lingkungan Hidup DKI Siagakan Penjagaan di Pintu Air

Dinas Lingkungan Hidup DKI akan menurunkan 8.945 personel serta 1.534 unit armada truk sampah dan 118 alat berat untuk penanganan banjir.


Zona Merah, Siswa di Limapuluh Kota Kembali Belajar dari Rumah

15 April 2021

Zona Merah, Siswa di Limapuluh Kota Kembali Belajar dari Rumah

Penerapan kembali belajar dari rumah ini sesuai dengan SKB 4 Menteri dan Perda Nomor 6 Provinsi Sumatera Barat.


Forum Alumni Pengairan Sebut Penanganan Banjir Jakarta Harus Terintegrasi

10 Maret 2021

Forum Alumni Pengairan Sebut Penanganan Banjir Jakarta Harus Terintegrasi

Ketua Forum Alumni Pengairan (FAP) Hari Suprayogi mengatakan penanganan banjir Jakarta tidak bisa dilakukan secara parsial saja.


Banjir Jawa Barat, Menteri PU Minta Proyek Bendungan Cibeet dan Cijuray Dikebut

25 Februari 2021

Banjir Jawa Barat, Menteri PU Minta Proyek Bendungan Cibeet dan Cijuray Dikebut

Menteri Basuki Hadimuljono menyebutkan pembangunan dua bendungan itu sangat mendesak untuk menanggulangi banjir yang terjadi belakangan ini.