KPK Ingin Sidang Kasus E-KTP Disaksikan Masyarakat, Ini Alasannya  

Reporter

Febri Diansyah, Kepala Biro Humas KPK. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, menuturkan KPK berharap persidangan kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) digelar secara terbuka.

Febri menilai perspektif keterbukaan harus dilakukan agar sidang bisa disaksikan oleh masyarakat umum. “KPK berharap publik bisa semaksimal mungkin mengetahui dan mengakses jalannya persidangan,” kata dia di KPK, Jumat, 10 Maret 2017.

Baca: Asosiasi Wartawan Desak Sidang E-KTP Boleh Disiarkan Langsung

Febri menuturkan persidangan kasus korupsi e-KTP berbeda dengan persidangan lain. Misalnya persidangan terhadap kasus yang bersifat pribadi, korporasi, ataupun yang hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Ia menilai persidangan kasus e-KTP memiliki muatan kepentingan publik yang luas.

Febri menegaskan persidangan perkara korupsi pengadaan e-KTP bukanlah kepentingan terdakwa, KPK, atau pengadilan. “Tapi kepentingan masyarakat luas karena ada indikasi kerugian keuangan negara (sebesar Rp 2,3 triliun),” kata Febri.

Meski begitu, dia menambahkan, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengatur jalannya persidangan. “Namun untuk kebijakan-kebijakan di pengadilan, itu di luar kewenangan KPK,” kata Febri.

Baca: 3 Alasan Pengadilan Larang Media Siarkan Sidang Live E-KTP

Juru bicara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Yohanes Priana, menjelaskan ada tiga pertimbangan hakim menetapkan larangan persidangan disiarkan secara langsung. Pertama, majelis ingin mengembalikan marwah dan fungsi-fungsi pengadilan. Fungsi pengadilan yang dimaksud adalah memastikan sebuah peristiwa kejahatan benar-benar terjadi. Mereka khawatir siaran langsung bisa membuat asumsi publik berkembang sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Kedua, pengadilan tidak ingin menghancurkan konten persidangan. Diumbarnya konten sidang, selain mengkontaminasi publik, dikhawatirkan berpotensi membuat aktor-aktor yang terlibat merekayasa keterangan. Misal, ada seorang saksi yang setelah melihat sidang, tiba-tiba mengubah kesaksian karena terpengaruh oleh saksi lain.

Terakhir, Yohanes menilai peradilan adalah ranah personal. Tanpa diberitakan kepada publik, sebetulnya orang yang diajukan ke pengadilan sudah pasti menjadi beban keluarga, kerabat, dan almamater.

DANANG FIRMANTO






KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

1 jam lalu

KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

Dodi Reza Alex divonis 6 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan kemudian mengurangi hukuman itu menjadi 4 tahun saja.


KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

7 jam lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

8 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

10 jam lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

10 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

1 hari lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

1 hari lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

1 hari lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

1 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.