Menjelang Sidang Gugatan Pilkada, Imam Priyono Siapkan 32 Advokat

Reporter

Editor

dewisuci

Pasangan calon walikota dan wakil walikota Yogyakarta, Imam Priyono dan Ahmad Fadli mengendarai sepeda menuju kantor KPU Yogyakarta untuk mendaftarkan diri pada Pilgub DIY 2017, 21 September 2016. Pasangan tersebut diusung oleh Partai PDIP, Partai Nasdem, dan PKB. TEMPO/Pius Erlangga

TEMPO.CO, Yogyakarta - Kubu pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta nomor urut 1, Imam Priyono-Achmad Fadli, memastikan siap menghadapi sidang sengketa pemilihan kepala daerah yang akan digelar di Mahkamah Konstitusi. Pasangan Imam-Fadli menyiapkan 32 advokat dan konsultan hukum untuk menangani gugatan pilkada itu.

"Kami telah memperkuat alat bukti persidangan," kata Kepala Badan Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Yogyakarta Antonius Fokki Ardiyanto, Jumat, 10 Maret 2017.

Baca juga: Imam Priyono Gugat Hasil Pilkada Yogyakarta ke MK

Antonius mengatakan timnya telah menyempurnakan data-data untuk kepentingan sidang. Mereka tergabung dalam Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Pusat PDI Perjuangan. Advokat itu, di antaranya Sirra Prayuna, Diarson Lubis, Yanuar P. Wasesa, Edison Panjaitan, dan Tanda Perdamaian Nasution.

Kubu Imam-Fadli telah mendaftarkan gugatan sengketa pilkada ke MK pada 27 Februari 2017. Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi unggul dibandingkan Imam Priyono dan Achmad Fadli setelah Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta mengumumkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara, Jumat, 24 Februari 2017.

Haryadi-Heroe mendapat 100.333 suara. Sedangkan, Imam-Fadli meraih 99.146. Selisih suara dua pasang calon itu 1.187 suara. Sedangkan, surat suara sah sebanyak 199.479 dan tidak sah 14.355 suara. Dalam daftar pemilih tetap terdapat 298.989 pemilih. Sesuai aturan, bila selisih perolehan suara di bawah 2,5 maka pasangan calon dalam pilkada bisa melakukan gugatan ke MK.

Sidang gugatan sengketa pilkada akan digelar di Mahkamah Konsitusi pada 16 Maret  2017. Mereka mempermasalahkan daftar pemilih tambahan dua (DPTb-2) atau para pemilih yang memberikan suara dengan menggunakan kartu tanda penduduk pada hari pilkada. Dalam DPTb-2, terdapat 2.209 orang yang menggunakan hak pilih. Sedangkan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengeluarkan 1.089 surat keterangan.

"Ada penggunaan e-KTP (kartu tanda penduduk elektronik) palsu sebanyak 1.129 dalam pilkada Kota Yogyakarta. Mereka pemilih siluman," kata Antonius.

Simak: Bertemu KPUD dan Bawaslu, Ahok: Kami Samakan Persepsi

Dia juga menuduh Komisi Pemilihan Umum Yogyakarta, panitia pemilihan kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara tidak memiliki data dokumentasi pemilih tambahan dua berdasarkan nama dan alamat. Tim kuasa hukum juga menyebut ada penduduk yang meninggal, tapi masih mendapatkan undangan untuk memilih. Beberapa kotak suara juga dianggap tidak sah.

SHINTA MAHARANI






Jimly Asshiddiqie: Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Langgar Undang-Undang

3 hari lalu

Jimly Asshiddiqie: Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Langgar Undang-Undang

Jimly Asshiddiqie mengatakan DPR tidak punya wewenang untuk mencopot hakim konstitusi.


MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

4 hari lalu

MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha tidak melanggar batas masa kerja delapan tahun di jabatan itu


Aktivis Nilai Putusan MK soal UU Minerba Perkokoh Kepentingan Oligarki Tambang

5 hari lalu

Aktivis Nilai Putusan MK soal UU Minerba Perkokoh Kepentingan Oligarki Tambang

Tim Advokasi UU Minerba menilai, hakim MK hanya menjadi corong pemerintah dan mengabaikan hak konstitusi rakyat.


Royal Kencana Mansion, Studio Alam di Pusat Kota Yogya yang Kantongi 2 Rekor MURI

12 hari lalu

Royal Kencana Mansion, Studio Alam di Pusat Kota Yogya yang Kantongi 2 Rekor MURI

Royal Kencana Mansion dilengkapi dengan berbagai spot destinasi alam yang menakjubkan seperti danau, padang pasir, bunga ilalang, dan taman bunga.


MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

17 hari lalu

MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Boyamin mengatakan RUU Perampasan Aset telah disusun sejak 2019. Namun DPR terkesan menolak mengesahkan RUU tersebut.


MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

19 hari lalu

MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

MK mengklarifikasi bahwa pernyataan tersebut merupakan jawaban dalam diskusi informal pada saat menjawab wartawan yang bertanya lewat chat WA.


Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

19 hari lalu

Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

Din Syamsuddin meminta MK mencopot juru bicaranya karena telah bicara soal kemungkinan presiden 2 periode bisa jadi calon wakil presiden.


Dewan Pers Apresiasi Putusan MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pers

34 hari lalu

Dewan Pers Apresiasi Putusan MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pers

Adanya tuduhan bahwa Pasal 15 ayat 2 UU Pers membuat Dewan Pers memonopoli pembuatan peraturan tentang pers juga dibantah MK.


PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Muzammil: Kami Beda dengan Belasan Gugatan Sebelumnya

27 Juli 2022

PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Muzammil: Kami Beda dengan Belasan Gugatan Sebelumnya

PKS buka suara soal dasar gugatan Presidential Threshold (PT) 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Respons Putusan MK, Wamenkumham Dukung Penelitian Ilmiah Ganja Medis

21 Juli 2022

Respons Putusan MK, Wamenkumham Dukung Penelitian Ilmiah Ganja Medis

Penelitian soal ganja medis seperti yang diminta oleh MK bisa dilakukan oleh pemerintah, selagi DPR membahas revisi UU Narkotika.