Kasus Suap dan Gratifikasi, KPK Periksa Pejabat Pajak Jakarta  

Reporter

Editor

dewisuci

Tersangka OTT dari Ditjen Pajak, Handang Soekarno, menanggapi pertanyaan wartawan seusai menjalani pemeriksaan, di Gedung KPK, Jakarta, 22 November 2016. Handang tertangkap saat sedang bertransaksi terkait dugaan suap sebesar USD 148.500 atau setara dengan Rp 1,9 Miliar. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memeriksa Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Muhammad Hanif sebagai saksi kasus dugaan korupsi dan gratifikasi pada Direktorat Jenderal Pajak.

KPK juga menjadwalkan memeriksa Gatot Sentosa, pihak swasta, yang menjadi saksi kasus permasalahan pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia (EKP). "Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Handang Soekarno," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, di kantornya, Jumat, 10 Maret 2017.

Baca juga: Saksi Sebut Ipar Jokowi dan Dirjen Bahas Kasus Pajak

KPK, kata Febri, akan mengklarifikasi sejumlah informasi dalam kaitan kepemilikan aset Kepala Subdirektorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno. Namun, ia menolak menjelaskan apa saja aset tersebut.

Menurut Febri, kepemilikan aset dapat berkaitan dengan kasus lainnya, yakni dugaan tindak pidana pencucian uang. "Jika nanti ada informasi, keterangan atau bukti lain, tentu tidak tertutup kemungkinan bisa ditindaklanjuti," ucap Febri.

Dalam perkara ini, Handang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Tersangka lainnya, Country Director PT E.K. Prima Ekspor Indonesia Rajesh Rajamohanan Nain, yang berperan sebagai pemberi suap. KPK menangkap tangan mereka di kediaman Rajesh, di Springhill Residences, Kemayoran, pada 21 November 2016.

Simak: KPK Telusuri Rekan Handang

Penangkapan dilakukan ketika Rajesh menyerahkan uang kepada Handang sebesar US$ 148 ribu atau setara Rp 1,9 miliar. Uang tersebut merupakan bagian dari komitmen fee Rp 6 miliar. Rajesh meminta Handang mencabut surat tagihan pajak dari pajak pertambahan nilai barang ekspor dan bunga tagihan periode 2014-2015 senilai Rp 78 miliar.

ANTARA | DEWI SUCI






KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

7 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


KPK Tahan Penyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

2 hari lalu

KPK Tahan Penyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menyangka Sudrajad Dimyati dan lima pegawai MA itu menerima suap terkait pengurusan perkara pailit KSP Intidana.


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

6 hari lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


Breaking News: KPK Resmi Tahan Hakim Agung Sudrajad Dimyati

12 hari lalu

Breaking News: KPK Resmi Tahan Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Hakim Agung Sudrajad Dimyati resmi ditahan KPK hari ini. Dia ditahan sebagai tersangka kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung.


Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati, KPK Geledah Mahkamah Agung

12 hari lalu

Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati, KPK Geledah Mahkamah Agung

Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati terus didalami KPK. Hari ini penyidik menggeledah gedung Mahkamah Agung.


Kasus Suap Rektor Unila Karomani, KPK Tanya Ini Kepada Saksi Tjitjik

24 hari lalu

Kasus Suap Rektor Unila Karomani, KPK Tanya Ini Kepada Saksi Tjitjik

Prof Karomani yang saat itu menjabat Rektor Unila terjaring operasi tangkap tangan KPK pada Sabtu, 20 Agustus 2022, di Bandung karena kasus suap.


Diduga Terima Uang Suap Kasus Judi Online, Kanit Reskrim Polsek Penjaringan Terancam PTDH

28 hari lalu

Diduga Terima Uang Suap Kasus Judi Online, Kanit Reskrim Polsek Penjaringan Terancam PTDH

Sanksi PTDH adalah ancaman maksimal terhadap pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan Kanit Reskrim Polsek Penjaringan dan 7 anak buahnya.


Kasus Suap Angin Prayitno Aji, KPK Tahan 2 Tersangka Baru

41 hari lalu

Kasus Suap Angin Prayitno Aji, KPK Tahan 2 Tersangka Baru

KPK menjerat pihak PT Johnlin Baratama dan Bank Panin dalam kasus Angin Prayitno Aji.


KPK Undang LPSK untuk Dalami Dugaan Suap Kasus Ferdy Sambo

44 hari lalu

KPK Undang LPSK untuk Dalami Dugaan Suap Kasus Ferdy Sambo

Saat itu LPSK mendatangi Ferdy Sambo di kantornya untuk membicarakan permintaan perlindungan dari istrinya, Putri Candrawathi dan Bharada E.