Batasi Usia Juru Parkir 60 Tahun, Dishub Solo: Terkait Pelayanan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas mengeluarkan motor dari lokasi parkir yang menempati badan jalan Jatinegara Barat, Jakarta. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Petugas mengeluarkan motor dari lokasi parkir yang menempati badan jalan Jatinegara Barat, Jakarta. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Surakarta - Dinas Perhubungan Kota Surakarta berencana melakukan pembatasan usia bagi para juru parkir. Mereka dianggap tak bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada pengguna parkir.

    Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta Hari Prihatno mengatakan masih banyak pengelola parkir yang mempekerjakan juru parkir yang lanjut usia. "Secara fisik kemampuan mereka sudah menurun," katanya, Jumat, 10 Maret 2017.

    Baca: Di Makassar, Tukang Parkir Bisa Beli Mobil

    Lalu lintas yang cukup ramai juga membuat juru parkir membutuhkan konsentrasi yang tinggi saat bekerja. "Kami menilai pembatasan usia ini cukup relevan dengan pekerjaan sebagai juru parkir," katanya.

    Menurut Hari, pihaknya belum memastikan usia maksimal yang akan diterapkan. Pihaknya masih menyelesaikan pembuatan kajian serta pendataan usia terhadap 3.000 juru parkir yang beroperasi di Kota Surakarta. "Angka acuannya sekitar 60 tahun," katanya.

    Batasan usia 60 tahun itu setara dengan usia pensiun pegawai negeri maupun swasta. "Pemerintah dan swasta tentunya juga memiliki kajian kuat untuk menentukan usia pensiun," katanya.

    Baca: Kisah Jack, Tukang Parkir Pendiri Sekolah Gratis

    Dia menegaskan kebijakan itu tidak bertujuan mematikan pendapatan juru parkir yang sudah lanjut usia. "Tujuannya adalah peningkatan pelayanan," katanya. Selain itu, pembatasan usia juru parkir diharapkan mampu meminimalisasi risiko kecelakaan kerja.

    Menurut Hari, kebijakan itu akan segera disosialisasikan kepada perusahaan pengelola parkir. "Sebab juru parkir statusnya adalah karyawan perusahaan pengelola parkir," katanya. Permasalahan usia juru parkir yang dimiliki pengelola menjadi salah satu syarat untuk mengikuti lelang titik parkir.

    Terpisah, juru bicara Asosiasi Perparkiran Surakarta (Asparta), Joko Pramono, keberatan dengan kebijakan pembatasan tersebut. "Jangan samakan juru parkir dengan pensiunan pegawai negeri yang masih bisa memiliki penghasilan," katanya.

    Menurut dia, banyak juru parkir yang menjadikan pekerjaan itu sebagai satu-satunya mata pencarian. "Mereka tidak memiliki penghasilan lain," kata dia. Kebanyakan dari mereka juga berasal dari masyarakat dengan ekonomi bawah.

    AHMAD RAFIQ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pro Kontra Kemendikbud Menerapkan Zonasi Sekolah pada PPDB 2019

    Zonasi sekolah di PPDB yang diterapkan Kemendikbud memicu pro dan kontra. Banyak orang tua menganggap sistem ini tak adil dan merugikan calon siswa