Korupsi E-KTP, Khatibul Umam Sebut Ada yang Mencatut Namanya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Taufiq Ibnugroho membawa masuk berkas-berkas perkara dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, 1 Maret 2017. Tempo/Zara Amelia

    Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Taufiq Ibnugroho membawa masuk berkas-berkas perkara dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, 1 Maret 2017. Tempo/Zara Amelia

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan anggota Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat, Khatibul Umam Wiranu, mengaku sedang mencari tahu pihak yang menyebut dia menerima aliran dana korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Nama Khatibul tercantum dalam surat dakwaan terdakwa korupsi e-KTP sebagai penerima dana sebesar US$ 400 ribu.

    "Saya lagi cari tahu siapa yang menggunakan nama saya dan disangkutpautkan dengan suap e-KTP," kata Khatibul melalui pesan pendek, Jumat, 10 Maret 2017.

    Baca juga: KPK Pastikan 37 Nama Anggota Komisi II DPR Terima Duit E-KTP 

    Politikus Partai Demokrat itu menduga ada pihak tertentu yang sengaja mencatut namanya. Khatibul membantah menerima duit panas itu. Ia berujar, sejak awal, dia sudah tidak setuju dengan proyek yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 5,9 triliun itu.

    Saat masih menjadi anggota Komisi Pemerintahan, ucap Khatibul, ia menolak menandatangani dokumen persetujuan anggaran e-KTP. Setelah itu, dia pindah ke Komisi Hukum. Khatibul tak percaya namanya disebut menerima duit dari proyek tersebut. "Itu benar-benar mengagetkan saya. Saya haqqul yakin tidak pernah menerima uang dari proyek e-KTP," ujarnya.

    Simak pula: Jaksa Pastikan Keterlibatan Setya Novanto dalam Korupsi KTP 

    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi telah meminta keterangan Khatibul sebagai saksi. Pada pemeriksaan itu, ia mengaku hanya ditanyai soal alasannya menolak tanda tangan dokumen persetujuan anggaran proyek e-KTP. "Saya jelaskan, ada yang janggal pada harga-harga di beberapa titik. Jadi saya meragukan ini bisa diaudit secara benar atau tidak," tuturnya.

    MAYA AYU PUSPITASARI



  • DPR
  •  

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tarif Baru Ojek Online di Tiap Zonasi yang Berlaku 18 Juni 2019

    Kementerian Perhubungan telah menetapkan tarif baru ojek online berdasarkan pembagian zona. Kemehub mengefektifkan regulasi itu pada 18 Juni 2019.