Setya Disebut dalam Kasus E-KTP, Golkar Yogya Tak Terpengaruh

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR Setya Novanto (tengah) usai menjalani pemeriksaan dugaan korupsi e-KTP tahun anggaran 2011 dan 2012, di Gedung KPK, Jakarta, 10 Januari 2017. Nama Setya disebutkan oleh bekas bendahara umum Partai Demokrat M. Nazaruddin. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Ketua DPR Setya Novanto (tengah) usai menjalani pemeriksaan dugaan korupsi e-KTP tahun anggaran 2011 dan 2012, di Gedung KPK, Jakarta, 10 Januari 2017. Nama Setya disebutkan oleh bekas bendahara umum Partai Demokrat M. Nazaruddin. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Partai Golkar Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul tidak terpengaruh dengan kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP yang diduga melibatkan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Nama Setya Novanto muncul dalam dakwaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 9 Maret 2017.

    Pengadilan Tipikor membacakan dakwaan dua tersangka kasus e-KTP, yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Sugiarto.

    Baca: Jaksa Pastikan Keterlibatan Setya Novanto dalam Korupsi KTP

    Dalam dakwaan jaksa Setya Novanto disebut menerima duit Rp 150 miliar. Setya Novanto diduga menjadi orang yang mendorong agar anggaran proyek e-KTP disetujui. Waktu itu, 2010, dia masih menjabat Ketua Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat.

    Ketua Partai Golkar Kota Yogyakarta Augus Nur mengatakan dugaan keterlibatan Setya Novanto tidak berpengaruh terhadap internal Golkar di daerah. Pengurus Partai Golkar Yogyakarta menyerahkan sepenuhnya pada proses peradilan. "Dugaan korupsi itu kan masih katanya. Proses hukumnya saja baru berlangsung dan belum ada keputusan hukum," kata Augus kepada Tempo, Kamis, 9 Maret.

    Menurut dia, Partai Golkar Yogyakarta masih mengakui Setya Novanto sebagai ketua umum partai berlambang beringin itu sesuai hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar. Augus menyerahkan sepenuhnya pada pengurus Golkar pusat untuk mengawal proses hukum Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu.

    Simak: BEM Se-Jabodetabek Dukung KPK Tuntaskan Kasus Korupsi E-KTP

    Golkar Kota Yogyakarta, kata Augus, tidak menggelar rapat internal secara khusus untuk membahas dugaan korupsi kasus e-KTP itu lantaran sedang fokus konsolidasi persiapan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pada 2019.

    Dia optimistis elektabilitas Golkar di daerah tidak terpengaruh oleh kasus korupsi e-KTP. "Itu dinamika di pusat. Kami saat ini konsentrasi membangun jaringan untuk pilpres dan pileg 2019," kata Augus.

    Di Bantul, pengurus Partai Golkar juga adem ayem merespons dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto. Ketua Partai Golkar Bantul Paidi punya keyakinan kasus itu tidak berdampak pada elektabilitas partai. "Golkar partai besar. Rakyat pintar karena itu kan kasus yang terjadi di pusat," kata Paidi.

    Lihat: Busyro: Setelah Ungkap E-KTP, KPK Harus Waspadai Serangan Politik

    Menurut Paidi, jalannya roda organisasi di daerah tak terpengaruh oleh kasus Setya Novanto. Paidi percaya Golkar pusat telah menyiapkan segalanya, termasuk menyiapkan Wakil Ketua Umum Golkar bila Setya Novanto berhalangan menjalankan roda organisasi.

    Mada Sukmajati, dosen Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, mengatakan dugaan korupsi e-KTP yang menimpa Setya Novanto tidak berpengaruh pada elektabilitas partai itu di daerah. "Seharusnya berdampak. Tapi realitasnya sejauh ini tidak," katanya.

    SHINTA MAHARANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK Terkait Sengketa Pilpres 2019 Berlangsung Dua Pekan

    Sidang MK terkait sengketa Pilpres 2019 memasuki tahap akhir. Majelis hakim konstitusi akan membacakan putusannya pada 27 Juni. Ini kronologinya.