Kasus Korupsi E-KTP, ICW: Ada Niat Jahat Sejak Awal

Reporter

Sidang perdana kasus e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di PN Tipikor Jakarta, Kamis, 9 Maret 2017. MARIA FRANSISCA

TEMPO.CO, Jakarta – Peneliti dari Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Lais Abid, mengatakan ada niat jahat dalam korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang melibatkan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman serta mantan ketua panitia lelang, Sugiharto, itu. Pasalnya, kata Lais, kasus ini seharusnya sudah bisa dicegah sejak awal.

Lais menuturkan korupsi mega proyek ini sudah bergulir sejak enam tahun lalu. Sebelum diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus ini pernah ditangani oleh Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung. Menurut Lais, seharusnya korupsi e-KTP ini sudah bisa dicegah sejak awal. Faktanya, kata Lais, ICW pernah meminta pengawalan proyek e-KTP ini pada Kementerian Dalam Negeri, tapi tidak diindahkan.

Baca: Nama-nama Besar dalam Suap E-KTP, Ada Gamawan dan Yasonna Laoly

“Kami sangat percaya niat jahat itu memang sudah ada. Kita perlu ingat juga bahwa Kejaksaan Agung pernah mentersangkakan 4-5 orang, tapi tak ada tidak lanjut,” ujar Lais dalam diskusi ruang tengah di kantor Tempo, Kamis, 9 Maret 2017.

Lais berujar Kementerian Dalam Negeri pernah woro-woro meminta bantuan ICW. Namun, tutur Lais, selama prosesnya bergulir, ICW hanya dilibatkan sekali saja. KPK juga pernah memberikan teguran dan masukan soal proyek suap berjemaah itu, tapi lagi-lagi juga tidak diindahkan.

Simak: Busyro: Setelah Ungkap E-KTP, KPK Harus Waspadai Serangan Politik

“Ini pertanda ada niat jahat. Sudah bisa dipastikan Kemendagri tidak mengindahkan KPK dari teguran penegakan hukum. Kalau mau belajar, ini bisa dicegah dari awal. Kemendagri tidak perhatikan peristiwa yang mengawali korupsi itu. Ini meneguhkan kami bahwa ini sudah ada niat jahat,” ujar Lais.

Lais menduga munculnya sejumlah nama yang terjerat korupsi ini adalah modus lain dalam suap bancakan e-KTP. Ia menilai masih banyak modus lain dari sekadar bagi-bagi duit korupsi yang menjadi kajian awal ICW. Apakah ada nilai kerugian negara atas proyek tersebut.

Lihat: Kasus E-KTP, Begini Pengaturan Pemenang Tender dan Mark Up Proyek

Lais melihat munculnya sekian nama dalam dakwaan adalah modus lain dari korupsi e-KTP. "Kami duga banyak modus. Kajian kami bukan masuk ke aliran dana yang masuk ke beberapa nama itu, tapi ada gak kerugian negara dalam proyek itu," katanya.

LARISSA HUDA






ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

7 menit lalu

ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap Rp 1 miliar. Mangkir dua kali pemanggilan, haruskah dengan jemput paksa?


Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

1 jam lalu

Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

Wakil Ketua KPK mengatakan kalau Lukas Enembe mampu buktikan uang miliaran rupiah miliknya, misalkan dari tambang emas, "Pasti akan kami hentikan".


ICW Desak KPK Layangkan Ultimatum Jemput Paksa ke Lukas Enembe

1 hari lalu

ICW Desak KPK Layangkan Ultimatum Jemput Paksa ke Lukas Enembe

ICW mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan ultimatum penjemputan paksa ke Gubernur Papua Lukas Enembe.


Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

13 hari lalu

Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

Rekam jejak DPR, sudah beberapa anggota DPR yang dilaporkan kepada MKD. Setelah Setya Novanto dan Harvey Malaiholo, ada Puan dan Effendi Simbolon.


23 Napi Korupsi Bebas Bersyarat, ICW: Harusnya Mereka Berterima Kasih ke Presiden dan DPR

17 hari lalu

23 Napi Korupsi Bebas Bersyarat, ICW: Harusnya Mereka Berterima Kasih ke Presiden dan DPR

ICW mengatakan presiden dan DPR berjasa membantu 23 napi korupsi keluar penjara lebih cepat.


ICW Duga KPK Berupaya Menghindar Mengusut Korupsi Eks Kapolres Bandara Soekarno-Hatta

20 hari lalu

ICW Duga KPK Berupaya Menghindar Mengusut Korupsi Eks Kapolres Bandara Soekarno-Hatta

KPK dinilai tak perlu menunggu laporan masyarakat utnuk mengusut korupsi eks Kapolres Bandara Soekarno-Hatta Edwin Hatorangan Hariandja.


Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

46 hari lalu

Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

Tak semua orang yang mengajukan sebagai Justice Collaborator diterima. Berikut beberapa orang yang pernah ditolak permohonannya.


Kronologi Korupsi Bansos Juliari Batubara, Nomor 6 Vonis Diringankan karena Dihujat

52 hari lalu

Kronologi Korupsi Bansos Juliari Batubara, Nomor 6 Vonis Diringankan karena Dihujat

KPK menyetorkan uang pengganti dari terpidana kasus korupsi bansos Covid-19 Juliari Batubara Rp 14,5 miliar ke kas negara. Kronologi kasusnya.


ICW Sayangkan Keputusan Jokowi Kabulkan Pengunduran Diri Lili Pintauli

15 Juli 2022

ICW Sayangkan Keputusan Jokowi Kabulkan Pengunduran Diri Lili Pintauli

Pembuktian dugaan gratifikasi dan tindak penyuapan oleh Lili Pintauli dianggap makin sulit.


ICW Gelar Aksi Penyerahan Balsem Masuk Angin kepada Dewan Pengawas KPK

15 Juli 2022

ICW Gelar Aksi Penyerahan Balsem Masuk Angin kepada Dewan Pengawas KPK

ICW menggelar aksi protes terhadap putusan Dewan Pengawas KPK. Aksi hanya dihadiri kurang dari lima orang dan satu orang sebagai aktor teatrikal.