Kasus Korupsi E-KTP, ICW: Ada Niat Jahat Sejak Awal

Reporter

Sidang perdana kasus e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di PN Tipikor Jakarta, Kamis, 9 Maret 2017. MARIA FRANSISCA

TEMPO.CO, Jakarta – Peneliti dari Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Lais Abid, mengatakan ada niat jahat dalam korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang melibatkan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman serta mantan ketua panitia lelang, Sugiharto, itu. Pasalnya, kata Lais, kasus ini seharusnya sudah bisa dicegah sejak awal.

Lais menuturkan korupsi mega proyek ini sudah bergulir sejak enam tahun lalu. Sebelum diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus ini pernah ditangani oleh Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung. Menurut Lais, seharusnya korupsi e-KTP ini sudah bisa dicegah sejak awal. Faktanya, kata Lais, ICW pernah meminta pengawalan proyek e-KTP ini pada Kementerian Dalam Negeri, tapi tidak diindahkan.

Baca: Nama-nama Besar dalam Suap E-KTP, Ada Gamawan dan Yasonna Laoly

“Kami sangat percaya niat jahat itu memang sudah ada. Kita perlu ingat juga bahwa Kejaksaan Agung pernah mentersangkakan 4-5 orang, tapi tak ada tidak lanjut,” ujar Lais dalam diskusi ruang tengah di kantor Tempo, Kamis, 9 Maret 2017.

Lais berujar Kementerian Dalam Negeri pernah woro-woro meminta bantuan ICW. Namun, tutur Lais, selama prosesnya bergulir, ICW hanya dilibatkan sekali saja. KPK juga pernah memberikan teguran dan masukan soal proyek suap berjemaah itu, tapi lagi-lagi juga tidak diindahkan.

Simak: Busyro: Setelah Ungkap E-KTP, KPK Harus Waspadai Serangan Politik

“Ini pertanda ada niat jahat. Sudah bisa dipastikan Kemendagri tidak mengindahkan KPK dari teguran penegakan hukum. Kalau mau belajar, ini bisa dicegah dari awal. Kemendagri tidak perhatikan peristiwa yang mengawali korupsi itu. Ini meneguhkan kami bahwa ini sudah ada niat jahat,” ujar Lais.

Lais menduga munculnya sejumlah nama yang terjerat korupsi ini adalah modus lain dalam suap bancakan e-KTP. Ia menilai masih banyak modus lain dari sekadar bagi-bagi duit korupsi yang menjadi kajian awal ICW. Apakah ada nilai kerugian negara atas proyek tersebut.

Lihat: Kasus E-KTP, Begini Pengaturan Pemenang Tender dan Mark Up Proyek

Lais melihat munculnya sekian nama dalam dakwaan adalah modus lain dari korupsi e-KTP. "Kami duga banyak modus. Kajian kami bukan masuk ke aliran dana yang masuk ke beberapa nama itu, tapi ada gak kerugian negara dalam proyek itu," katanya.

LARISSA HUDA






ICW Catat Ada 67 Pendukung Jokowi Isi Kursi Kabinet hingga Komisaris BUMN

22 hari lalu

ICW Catat Ada 67 Pendukung Jokowi Isi Kursi Kabinet hingga Komisaris BUMN

ICW mencatat banyak sekali jabatan pengawas perusahaan atau komisaris BUMN yang dibagi-bagikan kepada pendukung Jokowi.


ICW Sebut Pemerintahan Jokowi Dibayangi Konflik Kepentingan

22 hari lalu

ICW Sebut Pemerintahan Jokowi Dibayangi Konflik Kepentingan

Kurnia mengatakan Jokowi membiarkan atau bersikap permisif terhadap isu konflik kepentingan selama kepemimpinannya.


Ketua KPK Temui Lukas Enembe, ICW: Seharusnya Cukup Dilakukan Penyidik

30 hari lalu

Ketua KPK Temui Lukas Enembe, ICW: Seharusnya Cukup Dilakukan Penyidik

ICW mempertanyakan langkah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahauri yang mengunjungi tersangka kasus korupsi Gubernur Papua, Lukas Enembe.


Polemik Perpu KPK, ICW Sebut Bukti Jokowi Dengarkan Parpol Ketimbang Rakyat

43 hari lalu

Polemik Perpu KPK, ICW Sebut Bukti Jokowi Dengarkan Parpol Ketimbang Rakyat

ICW menilai Presiden Jokowi lebih mendengarkan suara partai ketimbang rakyat perihal batalnya penerbitan perpu KPK setelah adanya ancaman DPR


ICW Desak Jokowi Tolak Keluarkan Kepres Pemberhentian Hakim MK Aswanto

4 Oktober 2022

ICW Desak Jokowi Tolak Keluarkan Kepres Pemberhentian Hakim MK Aswanto

DPR mencopot hakim MK Aswanto. ICW menilai DPR memperlihatkan sikap otoritarianisme dan pembangkangan hukum.


Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

1 Oktober 2022

Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

Lebih dari 2 tahun Harun Masiku jadi buron KPK, hingga kini kasusnya belum terang. Firli Bahuri menyebut tak tahu kapan politisi PDIP akan tertangkap


Johanis Tanak Jadi Pimpinan KPK, Impunitas Terhadap Koruptor Dikhawatirkan Semakin Menjadi

29 September 2022

Johanis Tanak Jadi Pimpinan KPK, Impunitas Terhadap Koruptor Dikhawatirkan Semakin Menjadi

Terpilihnya Johanis Tanak sebagai penggati Lili Pintauli Siregar dikhawatirkan membuat impunitas terhadap koruptor semakin menjadi.


ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

27 September 2022

ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap Rp 1 miliar. Mangkir dua kali pemanggilan, haruskah dengan jemput paksa?


Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

27 September 2022

Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

Wakil Ketua KPK mengatakan kalau Lukas Enembe mampu buktikan uang miliaran rupiah miliknya, misalkan dari tambang emas, "Pasti akan kami hentikan".


ICW Desak KPK Layangkan Ultimatum Jemput Paksa ke Lukas Enembe

26 September 2022

ICW Desak KPK Layangkan Ultimatum Jemput Paksa ke Lukas Enembe

ICW mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan ultimatum penjemputan paksa ke Gubernur Papua Lukas Enembe.