Kasus Korupsi E-KTP, KPK Akan Ungkap Keterlibatan Anggota DPR  

Reporter

Editor

Abdul Malik

Febri Diansyah, Kepala Biro Humas KPK. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.COJakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, mengatakan pihaknya akan mengungkap satu per satu keterlibatan anggota Dewan dalam korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP. Dalam dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kamis pagi, 9 Maret 2017, disebutkan 37 anggota Komisi Pemerintahan DPR RI diduga menerima aliran dana dari proyek senilai Rp 5,9 triliun ini.

"Satu per satu akan kami ungkap di persidangan karena KPK berkewajiban menguraikan informasi-informasi itu," kata Febri lewat sambungan telepon dalam Diskusi Ruang Tengah di Gedung Tempo, Palmerah, Jakarta, Kamis.

Baca: KPK Minta Mahasiswa dan Masyarakat Ikut Kawal Kasus E-KTP

Febri menjelaskan, ada dua hal yang akan dilakukan KPK. Pertama, kata dia, jaksa penuntut umum akan membuktikan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh dua orang terdakwa, yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Sugiharto.

Kedua, secara bersamaan KPK akan memperhatikan dan mendalami persidangannya guna melihat konsistensi keterangan saksi saat diperiksa dan di persidangan. Selain itu, KPK akan mendalami pernyataan dua orang terdakwa ini, yang telah mengajukan diri sebagai justice collaborator. "Untuk kebutuhan pengembangan perkara," tuturnya.

Baca: Kasus Korupsi E-KTP, KPK Didesak Usut Setya Novanto

Febri menjelaskan, KPK adalah lembaga hukum. Karena itu, KPK akan bekerja sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk terkait kecukupan bukti untuk memproses pihak-pihak lain. "Jika memang ada, tentu tidak menutup kemungkinan penyidikan akan dilakukan," ucapnya.

AHMAD FAIZ



KPK



Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

57 menit lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

1 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

2 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

2 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.


3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

2 jam lalu

3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

Komisi III DPR menyetujui Johanis Tanak untuk menggantikan Lili Pintauli Siregar sebagai Wakil Ketua KPK


Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

15 jam lalu

Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

Obat dari Singapura untuk Gubernur Papua Lukas Enembe telah tiba di Jayapura sejak tiga hari lalu. Kini kesehatannya membaik.


Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

15 jam lalu

Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

Yudi menyatakan Febri Diansyah dan Rasamala selama ini dipercaya publik, sebab itu dia meminta keduanya mundur dari pengacara Putri Candrawathi.


Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

16 jam lalu

Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

Menurut Benny, latar belakang Johanis Tanak sebagai jaksa bakal melengkapi komposisi pimpinan di lembaga antirasuah tersebut.


Gantikan Lili Pintauli Jadi Pimpinan KPK, Johanis Tanak Usulkan Pendekatan Keadilan Restoratif

19 jam lalu

Gantikan Lili Pintauli Jadi Pimpinan KPK, Johanis Tanak Usulkan Pendekatan Keadilan Restoratif

Wakil Ketua KPK yang baru terpilih, Johanis Tanak, mengusulkan untuk menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam memberantas korupsi.


Johanis Tanak Terpilih Menjadi Wakil Ketua KPK Gantikan Lili Pintauli

20 jam lalu

Johanis Tanak Terpilih Menjadi Wakil Ketua KPK Gantikan Lili Pintauli

Johanis Tanak mendapat suara terbanyak dalam voting tertutup yang digelar Komisi III DPR. Setelah ini nama Johanis Tanak diserahkan ke Presiden.