Tersangkut Kasus Korupsi, Proyek E-KTP Juga Hadapi Kendala Teknis

Reporter

Editor

Abdul Malik

Plt Ketua KPU Hadar Nafiz Gumay menyaksikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, mencoba alat sistem biometrik E-KTP berfungsi sebagai sistem pengendalian keamanan paling tinggi terhadap pemalsuan, penggandaan, biodata penduduk, seusai penyerahan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) dan daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dari Kemendagri kepada KPU, di Gedung Komisi Pemilihan Umum Jakarta, 14 Juli 2016. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.COJakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan ada beberapa tantangan sehingga proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) belum selesai. Selain kasus hukum yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada tantangan teknis. “Misalnya permasalahan sistem geometris,” katanya melalui sambungan telepon dalam acara Diskusi Ruang Tengah Tempo, Kamis, 9 Maret 2017.

Tjahjo mengatakan sistem geometris kadang berjalan dengan baik, kadang tidak. Server-nya juga kadang kelebihan beban. Meneruskan data dari hasil perekaman ke server pusat kadang-kadang menjadi kendala. “Secara prinsip kami harus menyampaikan mohon maaf bahwa proses ini kami sedang perbaiki,” ujarnya.

Baca: Bertemu Jokowi, Menteri Tjahjo Lapor Layanan E-KTP Tetap Berjalan

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri kembali membuka lelang proyek e-KTP karena sejak November 2016 pemenang tender sudah tidak lagi melakukan perawatan terhadap sistem geometris e-KTP. Padahal pelayanan perekaman dari daerah terus jalan. Data dikirim ke pusat juga kadang terhambat, kadang tidak.

“Mudah-mudahan di awal Maret ini tender yang kami buka kedua kalinya bisa menghasilkan pemenang untuk memperbaiki, termasuk pencetakan blangko KTP yang ada,” ujar Tjahjo.

Meski menemui berbagai tantangan, proyek pengadaan e-KTP sudah mencapai 96,1 persen. Tersisa 3,9 persen yang belum melakukan perekaman. Selama 2 tahun, kata Tjahjo, sudah hampir 178 juta penduduk yang merekam datanya dari jumlah 257 juta. Masih ada sekitar 79 juta jiwa yang belum merekam, termasuk yang sudah merekam tapi belum bisa menerima e-KTP-nya.

Tjahjo juga menjelaskan tentang akta kelahiran yang sampai Desember 2016 sudah 74,29 persen masyarakat yang mempunyai akta kelahiran. “Mudah-mudahan di akhir 2017 semua penduduk Indonesia mempunyai akta kelahiran. Termasuk KTP anak sudah mencapai 61 persen lebih di 2 tahun ini.”

Baca: KPK Yakin Punya Bukti Kuat dalam Kasus Korupsi E-KTP

Tjahjo berharap bulan ini tender e-KTP bisa disepakati. “Tender lama pada Desember lalu terpaksa saya batalkan karena tidak clean and clear,” ujarnya. “Kami ingin benar-benar bersih dan sesuai dengan standar. Bukan karena masalah hukum, tapi karena nilai anggarannya cukup besar.”

Sekarang, kata Tjahjo, banyak pihak yang menawarkan sistemnya. Misalnya ada yang menawarkan model Inavis yang dimiliki Mabes Polri. Menurut Tjahjo, model ini cukup bagus. “Apakah bisa diadopsi atau tidak, nanti dilihat sesuai dengan kebutuhan,” katanya.

Tjahjo berharap e-KTP nanti dijangkau semua lembaga swasta dan pemerintah untuk semua hal. Sehingga Kementerian Dalam Negeri juga harus menyajikan data yang sangat akurat. Misalnya, e-KTP digunakan menyangkut pajak, asuransi, perbankan, dan semua kartu yang ada. “Saya akan menata ini dengan baik,” katanya.

REZKI ALVIONITASARI

Video Terkait:






Mendagri Tegaskan Kepulauan Widi Tidak Boleh Pindah ke Tangan Asing

2 hari lalu

Mendagri Tegaskan Kepulauan Widi Tidak Boleh Pindah ke Tangan Asing

Kemedagri sudah mengecek status PT LII dan saat ini izinnya dibekukan.


Kinerja Satgas Dukcapil Kemendagri Bantu Penyintas Gempa Cianjur Raih Apresiasi

2 hari lalu

Kinerja Satgas Dukcapil Kemendagri Bantu Penyintas Gempa Cianjur Raih Apresiasi

Kerja cepat ini mengikuti arahan Mendagri Tito Karnavian agar mempermudah proses data kependudukan.


Stok Blangko E-KTP di Jakarta Kosong, Baru Tersedia Tahun Depan

4 hari lalu

Stok Blangko E-KTP di Jakarta Kosong, Baru Tersedia Tahun Depan

Pemerintah akan memberikan Surat Keterangan Pengganti E-KTP atau menerbitkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).


Ketua Umum MIPI Lantik Pengurus Cabang Sulawesi Selatan

7 hari lalu

Ketua Umum MIPI Lantik Pengurus Cabang Sulawesi Selatan

Ketua Umum MIPI, Bahtiar mengapresiasi dukungan Pemprov Sulsel. Menandakan seluruh jajaran dituntun oleh ilmu pemerintahan.


Kemendagri Dukung Festival Al Quran Braille dan Dzikir bersama Seribu Tunanetra

7 hari lalu

Kemendagri Dukung Festival Al Quran Braille dan Dzikir bersama Seribu Tunanetra

Kegiatan berlangsung di Masjid Istiqlal dan berlanjut di Hall Balairung Jakarta.


Mendagri Periksa Kesiapan Acara Puncak Sail Tidore 2022

13 hari lalu

Mendagri Periksa Kesiapan Acara Puncak Sail Tidore 2022

Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab sebagai Ketua Pelaksana Perayaan Puncak Sail Tidore 2022.


Kamboja Belajar Layanan di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Akan Ditiru

13 hari lalu

Kamboja Belajar Layanan di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Akan Ditiru

DKI Jakarta menerima kunjungan Kementerian Dalam Negeri Kamboja, Transparency International Cambodia, dan Action Aid Cambodia.


Bahas UMP DKI 2023, Heru Budi: Penghitungannya Harus di Atas Inflasi

21 hari lalu

Bahas UMP DKI 2023, Heru Budi: Penghitungannya Harus di Atas Inflasi

Pj DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan sudah membahas kenaikan UMP DKI 2023 bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan


Kemendagri Rampungkan 797 Segmen Batas Daerah

28 hari lalu

Kemendagri Rampungkan 797 Segmen Batas Daerah

Penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan.


Kemendagri Apresiasi Pemda yang Percepat Penyelesaian Batas Daerah

28 hari lalu

Kemendagri Apresiasi Pemda yang Percepat Penyelesaian Batas Daerah

Dengan batas daerah yang jelas, maka luas wilayah dapat dihitung dengan pasti.